NEWS

Slider

Bupati Lahat Hadiri Rapat Paripurna X Di Ruang Rapat Utama DPRD

LAHAT.DS,--- Dalam rangka membahas beberapa Raperda Kabupaten Lahat tahun 2020,  melalui Rapat Paripurna X bertempat di Ruang rapat utama DPRD Jumat 28/2. Pembukaan rapat ini dihadiri oleh Cik Ujang Bupati Lahat, Januarsha SH, MM Sekda Lahat, Ketua DPRD  Fitrizal Homizi ST, wakil ketua 1  Gaharu,  24 Anggota DPRD, Forkomindo, Kaban, Lurah.
Sidang dimulai mendengarkan hasil laporan pembahasan Fraksi, diawali dari fraksi Gerindra Nopran Marjani membacakan 9 poin salah satunya membahas perda   Orgen Tunggal, sempat terjadi riak kecik pada rapat kali ini dan  sidang sempat di skor 15 menit.

Dilanjutkan dengan laporan penyampaian dari  Pansus I  Wiwin Andaini SE membahas tentang Orgen Tunggal  dan hiburan lainnya, perizinan, pelanggaran, Sanksi bagi Owner Orgen Tunggal.

Dilanjutkan laporan dari Pansus II  Ismail Aripin DH memnyampaikan " Kejelasan hukum apa yang akan dicapai, pejabat pembuat aturan akan batal bila tidak berwenang. Harus benar memperhatikan perundangan, dapat dikaji efektifitas, hasil kegunaan, kejelasan rumusan harus sesuai sistematika yang jelaa, keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka. Agar penyusunan Perda harus menghetahui muatan perda singkat padat dan jelas. Harus sesuai perencanaan. Jadi pembentukan Perda Alat musik dan Raperda telah sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan diharapkan masing- masing Fraksi.dapat memahami.

Penyampaian Pansus III oleh Sutrsa Imansyah SE. " melakukan kunker ke Dinas Pemberdayaan Perempuan DKI Jakarta, tujuannya menjadikan Kabupaten Lahat Layak Anak, karena anak adalah penerus bangsa  menjadikan anak yang bermartabat dan berkarakter.Kabupaten Lahat Layak anak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dan hendaknya Perda Kabupaten Layak Anak diperdakan segera dan OPD yang terkait hendaknya memperhatikan.

Penyampaian Pansus IV oleh Firiyanto SPdI menyampaikan "sarankan kepada fraksi- fraksi untuk mengambil keputusan Raperda segera di Perdakan." Sidang ini dibuka dan ditutup oleh Gaharu selaku wakil ketua1.( Nih)

Disinyalir Ada Lobi-lobian Di BPN Muba

MUBA.DS, - Program sertifikat gratis yang yang menjadi program unggulan presiden Jokowi ternyata masih jauh dari harapan masyarakat. Berdasarkan data BPN Pusat tahun.2019 tak kurang dari 11 ribu lembar sertifikat gratis sudah dibagikan kepada masyarakat. Namun jumlah tersebut belum mampu membendung animo masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas tanah miliknya sekalipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Kondisi tersebut membuka peluang sejumlah oknum dari berbagai kalangan untuk meraih keuntungan pribadi. Zona integritas yang bersih bebas korupsi,kolusi dan nepotisme sepertinya tinggal slogan.

Rumitnya mekanisme serta waktu yang cukup lama jika dilakukan sendiri saat pengurusan sertifikat membuat masyarakat enggan melaluinya. Jalan pintas, memanfaatkan oknum pegawai BPN yang sangat siap menyambut menjadi pilihan. Meski harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah tak mengurangi animo masyarakat untuk mendapatkan sertifikat. 

Seperti terlihat setiap hari di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sekayu, puluhan atau bahkan ratusan berkas pengajuan permohonan pembuatan sertifikat masuk ke BPN. Uniknya, berkas berkas tersebut ditangani aparat pemerintahan desa atau bahkan kepala desa yang terlihat sudah hafal dengan 'lobang lobang' di BPN.

Praktek ini terlihat berjalan dengan mulus meski tidak ada data pasti kapan dimulainya praktek tersebut, namun diperkirakan sudah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Hal ini terlihat dari keakraban antara pihak yang mengantar dengan oknum BPN yang terlihat sumringah menerima tumpukan berkas tersebut.

Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, cepat atau lambat aroma busuknya pasti tercium. Terbongkarnya praktek pembuatan sertifikat bernilai jutaan rupiah di BPN Sekayu berawal dari saat salah satu Kepala Seksi (Kasi) berinisial AN yang biasa menangani pasien sertifikat pindah tugas ke Palembang.

Saat pindah tugas, ternyata terdapat puluhan Persil permohonan pembuatan sertifikat yang sudah dibayar didepan molor dari waktu yang disepakati. Adalah warga Desa Mangsang, kecamatan Bayung Lincir yang mengungkap keresahan nya. 

Mereka minta bantuan sejumlah rekan media dan LSM untuk mengecek kepastian apakah mereka korban penipuan pembuatan sertifikat. Ada sekitar 60-an Persil yang diajukan serentak melalui oknum Kades berinisial J. Dari jumlah tersebut masih tersisa 44 Persil yang belum jadi sertifikat nya.

Penelusuran yang dilakukan media ini di BPN Sekayu tertuju pada seorang staff bernama AH. Namun sewaktu hendak menemui AH awak media disambut SY yang ternyata adalah Wakil Kepala BPN.

SY tak menampik tentang adanya praktek tersebut, namun ia meminta agar awak media tidak mengangkat berita tentang hal itu dengan dalih nama baik BPN. Dan ia menjanjikan menjanjikan akan membagi sejumlah uang yang dikoordinir oleh J.

Disamping itu, ia juga menyatakan akan mempertemukan awak media dengan seorang oknum pimpinan media yang menurut dia ikut berperan. Awak media yang merasa penasaran menuruti apa yang disarankan SY. Namun sampai pada waktu yang ditentukan, saat awak mendatangi kantor BPN, SY mengatakan dana yang disediakan sudah diambil oleh oknum pimpinan media tersebut bersama rekannya.

" Mereka potong kompas, semua dana yang dialokasikan sudah diambil nya. Ia datang bersama seorang pengurus salah satu organisasi wartawan di Muba saat itu pertemuannya di Palembang. Hubungi saja mereka, pasti dikasih lah dananya cukup banyak kok," kata SY sembari memberikan nomor hp oknum yang disebutnya sebagai pengurus organisasi wartawan di Muba.

Berdasarkan petunjuk no hp tersebut akhir awak media berhasil menemui oknum yang disebut pengurus organisasi wartawan tersebut bersama rekannya yang ternyata pimpinan redaksi salah satu media online di Palembang.

" Oh kakak rupanya, janganlah minta uang ini. Inikan uang kami hasil karya kami, kami tak pernah ganggu urusan orang," kata dia tanpa basa-basi.

Selesai dia berbicara awak media langsung menyatakan bahwa dia salah persepsi. Karena maksud kedatangan awak media tidak meminta uang pada mereka, namun hanya ingin tahu siapa orang yang dimaksud oleh SY oknum wakil kepala BPN Sekayu.

" Maaf anda salah sangka, saya hanya ingin memastikan siapa orang yang menurut SY telah menerima uang dari hasil pembuatan sertifikat warga desa Mangsang," kata awak media ini sembari berlalu. (tim) 

Jadi Pembicara Lestari Talk, Beni Paparkan Pendekatan Ekonomi Lestari

MUBA.DS, -- Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Lestari Talk 2020 bertajuk “Unboxing Ekonomi Lestari”, untuk mengemukakan konsep Ekonomi Lestari yang menjadi salah satu inovasi bagi daerah guna menyerap dan menciptakan iklim investasi berkualitas.

Lestari Talk menghadirkan lebih dari 20 pembicara yang dibagi dalam empat sesi dengan tema “Rise & Fund”, “Brace for The New Epic Battle”, “In Data We Trust”, dan “Move More People.” Para pembicara terdiri dari pihak pemerintah, swasta, lembaga non-profit, dan gerakan masyarakat. Acara berlangsung di Auditorium BKPM Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Berdasarkan identifikasi BKPM, peluang investasi berkualitas banyak ditemukan melalui pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara optimal dan mengintegrasikan faktor pendukung seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas SDM Indonesia.

“Pendekatan Ekonomi Lestari sangat mungkin dilakukan. Para anggota LTKL sudah memulai hal tersebut dengan menyiapkan ‘amunisi’ untuk menuju ke sana melalui program-program yang dirancang bersama. Program yang dirancang disesuaikan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing Kabupaten Lestari. Semua dibungkus jadi satu paket, dari hulu ke hilir,” ujar Beni Hernedi, Wakil Bupati Musi Banyuasin yang juga Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi LTKL.

Program-program yang dirancang oleh LTKL berfokus pada peningkatan daya saing daerah. Lima cakupan program LTKL tersebut adalah (i) Bisnis dan Investasi Lestari untuk menyiapkan kabupaten menyusun portofolio komoditas dan secara aktif menjemput investasi ke daerah, (ii) Inovasi Masyarakat untuk peningkatan pelibatan masyarakat lokal dalam visi hijau kabupaten, (iii) Kebijakan  dan Perencanaan untuk memetakan kebijakan yang berpotensi mendatangkan insentif dari kerangka nasional, (iv) Pemantauan dan Pelaporan untuk menghasilkan produk laporan daya saing daerah, dan (v) Komunikasi untuk mempromosikan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan kabupaten. 

“Saat ini prioritas utama BKPM adalah investasi berkualitas pada sektor ekonomi produktif dan jangka panjang, dengan ciri-ciri utama kemitraan dengan pengusaha lokal dan memberikan nilai tambah (value-added) bagi perekonomian,” jelas Indra Darmawan, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM.

Desain awal Ekonomi Lestari adalah menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kebijakan, perencanaan, dan program-programnya dengan tujuan konkret untuk (i) meningkatkan PDB dan efisiensi anggaran kabupaten, (ii) mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta (iii) bergerak menuju nol deforestasi dan degradasi hutan & gambut. Hal tersebut sejalan dengan narasi nasional yang digaungkan Presiden, yaitu menitikberatkan peningkatan daya saing daerah melalui kemudahan investasi, peningkatan kapasitas perdagangan, dan reformasi birokrasi.

Sekretariat LTKL, Gita Syahrani menyampaikan bahwa LTKL adalah forum kolaborasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. LTKL dibentuk oleh 8 pemerintah kabupaten di bulan Juli 2017. Sampai dengan Februari 2019, LTKL memiliki 11 kabupaten anggota di 8 provinsi Indonesia dan  bekerja berdampingan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), serta 10 jejaring mitra. 

"Melalui LTKL, arah pembangunan kabupaten didukung untuk mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui gotong royong seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam kabupaten maupun antara kabupaten anggota. Sebagai suatu forum, LTKL berupaya juga untuk menjembatani dukungan bagi kabupaten untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari jejaring mitra pembangunan nasional dan global, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan swasta. Info lengkap mengenai program LTKL bisa dilihat di www.kabupatenlestari.org,"bebernya.(Hsm/ril) 

Jajaran Sat Res Narkoba Polres Lahat Ringkus Pengedar Narkoba

LAHAT.DS,--- Jajaran Satres Narkoba Polres Lahat, semakin garang dalam membrantas peredaran Narkotika di Bumi Seganti
Setungguan. Hal ini terbukti semenjak  AKP Bobby Eltarik SH, MH menjabat Kasat Narkoba kinerjanya dalam hal penangkapan pemakai dan pengguna  terus dilakukan hampir setiap harinya.

26 Februari 2020 adalah hari naas bagi Nopika  bin Ismadi  30 tahun seorang pegawai Swasta harus berurusan dengan pihak berwajib menjadi pengedar shabu- shabu dan   Ganja      : -  1 (4 (empat)  paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.64 gram

Berdasarkan info dari masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika di tkp tersebut. setelah dilakukan lidik dan sasaran tempat dan orang diketahui. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wib diamankan terduga pelaku an NOPIKA tertangkap tangan di Desa Karang Anyar kec. Lahat Selatan Kab. Lahat kemudian saat di lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku didapatkan  1 (satu) gumpalan kertas timah rokok di dalam kantor celana sebelah kiri depan yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan di duga narkotika jenis sabu. Di akui oleh tersangka barang bukti tersebut adalah miliknya.
Selanjutnya terduga pelaku berikut barang bukti  dibawa ke Polres Lahat untuk diperiksa lebih lanjut. NIH

Muba Luncurkan Program Percepatan Gerakan Pencegahan Stunting

#Bupati Targetkan 2022 Stunting Tidak Ada Lagi di Muba#

MUBA.DS, - Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sangat serius, dan komitmen dalam menangani stunting (kurang gizi) pada anak-anak di Bumi yang berjuluk Serasan Sekate.

Salah satu bentuk keseriusannya yaitu  meluncurkan program percepatan gerakan penanganan stunting. Bahkan, program ini juga menjadi program prioritas Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Muba Drs H Apriyadi, MSi, saat mewakili Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melaunching program percepatan gerakan  penanganan stunting dan sekaligus membuka seminar kesehatan, Kamis (27/02/2020) di Opproom Pemkab Muba.

Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dr Suprapedi M Eng, Segenab Forkopimda, OPD Muba, Para Camat, Para Kades se-kabupaten Muba.

Kepala Dinas PMD H Richard Cahyadi, AP MSi dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan berdasarkan dengan Permendes PDTT RI nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020, dan Peraturan Bupati Muba Nomor 2 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kegiatan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020 di Kabupaten Muba.

"Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam Pencegahan dan penurunan balita kurang gizi terutama masalah stunting di Muba,"ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs H Apriyadi MSi  mengatakan bahwa program inovatif
tersebut, merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Muba.

"Program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin launching yang kita lakukan hari ini, dalam rangka pencegahan program stunting di Kabupaten Musi Banyuasin,"jelasnya.

Oleh sebab itu, dikatakan Dia pencegahan 
Stunting harus semakin dipercepat agar kualitas kesehatan masyarakat Muba semakin baik. 

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muba yang telah bekerjasama dengan semua pihak. Dan kami mengucapkan terima kasih karena juga telah berpartisipasi mendukung  program pemerintah,"terangnya.

Dikatakannya, untuk pencegahan masalah stunting tersebut Bupati Dodi telah mengalokasi dana desa sebesar 13 miliar. Sehingga, lanjut Apriyadi, target kita di tahun 2022  permasalahan stunting tidak ada lagi di Muba.

‘’Saya harap program percepatan pencegahan stunting ini didukung sepenuhnya oleh OPD dan semua camat serta elemen masyarakat lainnya, demi untuk masa depan generasi Kabupaten Muba mendatang,"katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr Suprapedi MEng dalam sambutannya mengapresiasi program Bupati Muba yang telah mengaloksi dana desa sebasar 13 miliar tersebut untuk mengatasi stunting di Muba.

Menurutnya, dana yang dialokasikan oleh Bupati Muba tersebut sangat besar dibandingkan dengan daerah lain.  "Stunting ini bukan hanya permasalahan daerah saja tapi sudah menjadi nasional. Program yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin pertama dengan kebijakan Dana Desanya. Kami sangat apresiasi kepada Bupati Muba,"ungkapnya.

Dikatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek pada usianya. 

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi merupakan tanggung jawab kita bersama.

"Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0 sampai 23 bulan,"pungkasnya.(hsm/ril) 

DPRD Bangkalan Jatim dan DPRD Banyuasin Kunjungi DPRD Ogan Ilir

INDRALAYA.DS, – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menerima kunjungan  Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan Prov. Jawa Timur dan Anggota DPRD Komisi III Kabupaten Banyuasin Prov. Sumsel, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Mukhsina,SE.,M.Si melalui Kabag. Humas Protokol Yuniarti,S.IP.,M.Si dan Kabag. Legislasi Yubhar,S.IP didampingi Kasubag Protokol Hj.Asa’ada dan hadir juga bagian hukum Setda Ogan Ilir Yep Zuledi,SH.,MH   bertempat diruang rapat pimpinan DPRD OI, Kamis/27/02/2020.
Kunjungan anggota DPRD Kab. Bangkalan yang berjumlah 11 orang tersebut di ketuai oleh Ketua Komisi A M. Mujibur Rahman R,S.Sos,  yang didampingi 2 orang staf sekretariat DPRD Kab. Bangkalan. Kunjugan tersebut sharing terkait dengan Raperda Perubahan Pedoman Kepala Desa.
Sedangkan dari Anggota DPRD Komisi III Kab. Banyuasin berjumlah 10 orang yang diketuai oleh ketua Komisi III Drs. Nurwahid yang didampingi 1 orang staf skretariat, kunjungan tersebut sharing tentang Pembangunan Infrastruktur.
Kunjungan dikedua kabupaten tersebut diakhiri dengan pertukaran cindramata.

Dutasumsel.com bersama TIM Liputan Humas DPRD OI

Puluhan Massa Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) Gruduk Dinkes Ogan Ilir,Ini tuntutannya

INDRALAYA.DS, - Puluhan massa dari Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) Propinsi Sumatera - Selatan menggelar aksi damai ,aksi damai terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan 25 oknum kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir.

Aksi damai masa berlangsung selama 1 jam tersebut berlangsung didepan kantor Dinas Kesehatan Pemerintahan Daerah lama,Kamis (27/2/2020).
Koordinator Aksi GPAB Yongki Ariansyah SH dalam orasinya menyampaikan, aksi damai terkait adanya dugaan korupsi berupa pungutan liar (Pungli),dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diduga dilakukan oleh oknum 25 kepala UPTD Puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Ogan Ilir,"ya,diduga salah satunya kepala UPTD Puskesmas Betung Kecamatan Lubuk Keliat yang berinisial IT,dan Oknum Dinkes inisial DP diduga menyiapkan uang dengan nilai puluhan juta rupiah yang diduga untuk menyuap beberapa wartawan dan LSM, ini ada yg memerintahkan, sekiranya yang memerintahkan tersebut harus mundur,kami meminta diusut,"tegas yongki.

Selain itu Yongki juga meminta kepala Dinas kesehatan Ogan Ilir memanggil 25 kepala puskesmas yang diduga punya masalah tersebut,"Kadinkes harus bertanggung jawab,panggil 25 oknum kepala puskesmas,"ujarnya.

Menanggapi aksi masa tersebut, pihak Dinas Kesehatan melalui
Edy Fajar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mengatakan, Sejauh ini telah diambil tindakan dan sudah dilimpahkan keinspektorat,"Tim inspektorat sudah keliling kebeberapa puskesmas di Ogan Ilir,kami meminta masa untuk bersabar menunggu hasil investigasi pihak inspektorat,"ungkapnya.

Sementara itu Rahmad sandi yang juga
Juru bicara GPAB Merasa kecewa atas jawaban pihak dinkes , ia menyatakan kekecawaannya bahwasan permasalahan dugaan pungli yang melibatkan 25 Puskesmas diserahkan keinspektorat,"ya,Inspektorat masuk angin,karena hasil pemeriksaan tahun 2017 dan 2018 tidak ditemukan, ahkhirnya  mencuat pada 2019 masyarakat yang menemukan.ini pungli inspektorat juga ASN kami akan melaporkan kepihak Aparat Penegak Hukum (APH), karena ini terkait pungli,"Tegasnya.(drs)

Salah Satu Angota Polres Ogan Ilir D Pecat

INDRALAYA.DS, --- Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada salah satu anggotanya, anggota Polres OI tersebut diberhentikan secara resmi dengan upacara, Kamis 27/2/2020 yang dipimpin langsung oleh Kapolres OI AKBP.Imam Tarmudi,SIK,MH.
"PTDH ini berlangsung tanpa dihadiri oleh anggota yang dipecat" ( In Absentia)
Salah satu anggota kepolisian ini disebutkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Kapolres OI AKBP Imam Tarmudi,SIK,MH dalam sambutannya mengatakan PTDH ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personil yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Polri.

Menurutnya PTDH ini terlaksana setelah melalui sejumlah tahapan dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan kalau keputusan yang mereka ambil bukan dalam waktu singkat, tetapi telah dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan dengan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku.

"Sebagai manusia biasa saya merasa berat dan sedih untuk melakukan upacara ini karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja tetapi juga kepada keluarga besarnya, namun pimpinan Polri telah melakukan langkah-langkah lainnya sebelum melakukan PTDH, seperti proses panggilan dengan maksud yang bersangkutan bisa berubah lebih baik dan disiplin dalam berdinas sampai akhirnya yang bersangkutan dipandang tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri," ujar Imam.

Selain itu, ia berharap kepada seluruh personil Polres Ogan Ilir dan jajarannya untuk tidak ada lagi upacara seperti ini di masa yang akan datang. Ia juga meminta semua anggota Polres Ogan Ilir mengambil hikmah serta pelajaran dari Upacara PTDH ini.

Sementara itu Kasubbag Humas Polres OI, AKP Zainalsyah kepada dutasumsel.com mengatakan bahwa salah satu anggota Polres OI yang baru dipecat tersebut tersangkut masalah,
        " Penyalagunaan Narkotika"
Melakukan Pelangaran Disiplin maupun Pelangaran Tindak Pidana,dan telah mendapatkan keputusan Hukum tetap Kapolda Sumsel Dengan nomor : Kep/62/II/2020.atas nama Bripka Faizal dengan NRP: 79080240 dengan jabatan Brig.Sium Polres Ogan Ilir.

"Ini sebenarnya kasus lama, namun setelah melalui semua proses pembinaan, proses hukum maka baru pada hari ini bisa dilakukan PTDH," ungkap Zainalsyah kepada dutasumsel.com.

Upacara yang berlangsung di halaman apel Mapolres Ogan Ilir tersebut dihadiri oleh Waka Polres, pejabat utama Polres, Para Perwira Staf, Bintara dan ASN dalam jajaran Polres Ogan Ilir. Sedangkan personil yang diberhentikan hanya diwakili oleh Polwan yang memegang foto anggota yang terkena PTDH. Red

SD Negri 05 Gelar Perpisahan Dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)Universitas Sriwijaya

INDRALAYA.DS, --- Sekolah Dasar Negri 05 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan mengadakan acara perpisahan bagi Mahasiswa PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) dari Universitas Sriwijaya (Unsri) yang dilaksanakan di Aula SD Negri 05 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Mahasiswa /mahasiswi PLP yang  telah melaksanakan kegiatan PLP kurang lebih selama satu bulan yaitu mulai dari tanggal 28Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.
Perpisahan Mahasiswa Pengenalan Lapangan Persekolahan Unsri di SD Negri 05 Indralaya 2020,10 Mahasiswa yang PLP di SD 05 Indralaya,yang di pandu oleh Dosen Pembimbing dari Unsri Dra.Nuraini Usman,M.Pd dengan Ketua Rombongan dari mahasiswa PLP Zona Anggraini, acara perpisahan tersebut di hadiri langsung oleh Kepala Sekolah Dasar Negri 05 Indralaya Dra.Yanti Sumarni,M.Pd bersama seluruh dewan guru dan anak- anak Didik SD Negri 05 Indralaya.

Acara perpisahan dilaksanakan di Aula sekolah setelah pelaksanaan belajar dihadiri oleh Kepala Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Para Dewan Guru SDN 05 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Mahasiswa PLP yang berjumlah 10 orang yang terdiri mahasiswi dan 1 orang Dosen Pembimbing Lapangan dan Seluruh Dewan Guru.

Acara perpisahan diawali dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan Sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negri 05 Dra.Yanti Sumarni,M.Pd  yang menyampaikan pesan kepada mahasiswa PLP untuk tetap menjalin tali silaturahmi dan ucapan terima kasih telah melaksanakan kegiatan PLP dengan baik, dan memberikan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana, serta beliau juga berharap kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikany ke jenjang yang lebih tinggi yakni S2.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyampaikan ucapan terima kasih kepada SD Negri 05 Indralaya yang telah membantu kegiatan yang ada di Universitas Sriwijaya Yaitu kegiatan PLP, karena PLP merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiwa.

Kata sambutan selanjutnya yakni pesan perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan dari salah seorang Mahasiswa PLP menyampaikan sambutan mewakili teman-temannya, yang intinya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf sebagai selama melaksanakan kegiatan PLP.

Selanjutnya acara ditutup dengan Do’a, dan acara perpisahan ini dilanjutkan  dengan pemberian kenang-kenangan dari mahasiswa PLP kepada SD.Negri 05 Indralaya, serta dilanjutkan dengan poto bersama dan dilanjutkan dengan Salam Salaman antara mahasiswa PLP dengan para dewan Guru SD Negri 05 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Red

Teman Karib Masa Kuliah Hingga Jadi Pejabat

LAHAT.DS, -- Dua sahabat karib dimasa kuliah yang jarang ketemu kini dapat bertatap muka bersenda gurau sambil menikmati buah durian asal Kabupaten Lahat bersama para petinggi PWI Sumsel dan PWI Lahat di kantor Cabang Lahat Bank Sumsel Babel.
Pertemuan Taufig Hidayat kepala cabang Lahat Bank Sumsel Babel dengan Firdaus Komar Spd Msi Ketua PWI Sumsel ini yang pertama di Bumi Seganti Setungguan Kabupaten Lahat dalam agenda Pelantikan Pegurus PWI Lahat Priode 2019 -- 2023 dirumah dinas Bupati Lahat 26/2

Taufig Hidayat Kepala Cabang Bank Sumsel Babel megatakan Firdaus Komar ini sabat karib semasa kuliah dulu,kami berdua dalam menitik karir banyak megalami suka maupun duka
dan telah banyak berbagai pegalaman kerja kami lakukan termasuk menjadi seorang jurnalis.

Taufig juga menambahkan yang namanya rejeki tak dapat ditolak semua sudah menjadi garisan tangan masing masing, dimana firdaus tetap mebekuni dunia jurnalis, sedangkan saya merubah jalan menjadi seorang pegawai BUMN.

Alhamdulilah jalan yang kami berdua tempuh membuahkan hasil, Firdaus Komar saat sekarang menjadi Ketua PWI Sumsel sedangkan saya menjadi Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Pungkasnya.(Inh)