Banyak Proyek di Ogan Ilir Terancam Tidak Selesai Tepat Waktu

Ogan Ilir, Duta Sumsel - Banyak proyek APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 masih dalam tahap pengerjaan, membuat berbagai pihak khawatir akan diselesaikan dengan asal jadi demi mengejar target yang ditentukan.

Beberapa proyek tersebut seperti berada di Kecamatan Indralaya, Kecamatan Tanjung Batu, dan beberapa Kecamatan lainnya di dalam Kabupaten Ogan Ilir, provinsi Sumsel.

Proyek itu seperti pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur bangunan gedung maupun bangunan jalan.

Entah apa penyebabnya sehingga proyek-proyek ini terancam tak selesai, apakah telat lelang atau ada sesuatu hal yang membuat proses tender proyek tersebut jadi lamban.

Menurut tokoh pemuda Kabupaten Ogan Ilir, Hamdan ada beberapa mega proyek yang terancam tidak selesai tepat waktu, kalaupun selesai pihaknya khawatir dikerjakan asal jadi.

"Salah satu contoh proyek miliaran  pedestrian jalan Nasional di Kabupaten Ogan Ilir yang menggunakan dana Bangub, saat ini masih dikejakan" ungkapnya, Selasa 10 Desember 2024.

Selain itu, proyek miliaran pembangunan gedung Mall pelayanan Publik yang terletak di kompleks perkantoran Pemda lama Kabupaten Ogan Ilir.

"Proyek ini rentan dikerjakan asal jadi, karena waktunya tidak lama lagi, ini sudah masuk bulan Desember, sebentar lagi tutup tahun," bebernya.

Belum lagi lanjutnya, beberapa proyek jalan yang saat ini baru dihamburkan batu untuk diaspal dan di cor beton.

"Banyak itu, seperti jalan menuju Desa Sentul, ada juga di dalam Desa Tanjung Seteko dan beberapa Desa lainnya yang terancam tidak selesai dan berpotensi dikerjakan asal jadi," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap proyek-proyek yang terncam tidak selesai ini menjadi perhatian serius pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

"Jika perlu pihak pengawasnya benar-benar harus jeli melihat bangunan proyek ini, jangan sampai proyek ini selesai, tapi tidak lama sudah banyak kerusakan disana sini," tukasnya.

Terpisah Kepala Dinas PU PR Kabupaten Ogan Ilir, H Ruslan belum bisa dikonfirmasi, saat ditemui dikantornya tidak berada di tempat.

Read More

Dinas Perkim Prabumulih Lakukan Verifikasi Ulang 54 Penerima Bantuan Rumah Komunitas

PRABUMULIH, DutaSumsel – Pembangunan Rumah Layak Huni untuk komunitas Pemulung, disabilitas, tukang becak, kuli panggul  telah selesai dibangun dan siap dihuni. Untuk itu Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) lakukan verifikasi ulang guna menghindari adanya tumpang tindih pemberian bantuan.

"Ada 54 penerima bantuan yang dilakukan verifikasi ulang dan ini mereka khusus untuk penerima rumah yang dibangun di lokasi rumah komunitas petugas kebersihan," terang Bustomi SE , kepala dinas Perkim kota Prabumulih ketika dibincangi awak media, Selasa (07/06/2022).

Dikatakan Bustomi bagi penerima juga akan diberikan surat kesepakatan yang isinya bahwa penerima wajib menghuni rumah yang dibangun beserta larangan pengalihan hak huni beserta sangsi pelanggaran.

" Yang boleh menunggu rumah tersebut hanya yang menerima jadi tidak boleh dilimpahkan atau diperjualbelikan. Kami akan secara intens memantau, jika ada kedapatan yang melakukan maka akan di ambil kembali," terang Bustomi lebih lanjut.

Untuk diketahui saat ini pemerintah kota Prabumulih melalui dinas Perumahan dan Pemukiman telah membangun sebanyak 150 unit rumah bagi pemulung, penyandang disabilitas, tukang becak, kuli angkut dan kuli pangkul, dan lainnya tahun ini pembangunannya mulai dilakukan. Terdiri 54 rumah di Kelurahan Anak Petai (Prabumulih Utara), dan 96 di 3 Kelurahan yakni Karang Jaya, Gunung Kemale dan Payu Putat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Prabumulih, Bustomi SE MSi menjelaskan, sebelumnya  pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan ground breaking 223 rumah. Sekarang telah selesai di bangun di kelurahan anak petai.

Dana untuk pembangunan rumah ini kolaborasi antara Baznas dan DAK. Berbeda, tahun lalu dananya berasal dari APBN bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Satu rumah biaya pembangunannnya Rp 35 juta, pembangunan dilakukan swakelola. Pembangunaan awal telah dilakukan, dimulai dari Perumahan Komunitas Anak Petai 54 rumah yang akan di huni dan sisanya 96 unit rumah lagi,” jelas Bustomi.

Tahun ini, 96 rumah lagi ditambah dibangun. Untuk pemulung, penyandang disabilitas, tukang becak, kuli angkut dan kuli pangkul.

 

“Pada 2020, ada 223 rumah dibangun di Perumahan Komunitas Anak Petai. Peruntukkannya bagi penyapu jalan. Tahun ini, 96 rumah lagi akan dibangun,” rincinya

96 rumah yang akan di bangun di 3 kelurahan yang meliputi karang jaya, gunung kemale dan payuputat.

"Dengan syarat tanah milik sendiri dan sudah ada rumahnya, minimal sudah mendiami 2 tahun lamanya," ujarnya

Tahun ini juga, Perumahan Komunitas Anak Petai bakal dipasang jaringan listrik. Sedang dalam proses dan mudah-mudahan Perumahan Komunitas Anak Petai sudah terang.

“150 rumah dibangun dari dana Rp 15 juta Baznas, Rp 20 juta dari DAK (Dana Alokasi Khusus),” pungkasnya 

Reporter: Heru 

Editor: Laili 

Read More

Dinas Perkim Siap Bangun TPS3R, Untuk Kelurahan/desa, Silahkan Siapkan Lahan Hibah.

PRABUMULIH, DutaSumsel -- Berbagai usaha dilakukan pemerintah kota Prabumulih dalam usahanya menanggulangi penumpukan sampah produksi rumah tangga yang setiap harinya terus meningkat. Tidak hanya melalui program bank sampah, namun pemerintah terhitung mulai tahun 2019 mulai membangun gedung Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R).

Melalui terobosan tersebut pemerintah berharap selain mengurangi penumpukan sampah juga bisa memberikan dampak ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan sampah menjadi produk daur ulang.

Saat ini ada enam kelurahan di Kota Prabumulih yang memiliki gedung TPS3R yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya Gunung Ibul, Payuputat Dan Majasari.

" Dananya dari DAK dan sudah enam kelurahan yang memiliki TPS3R, diantaranya Gunung Ibul, Payuputat Dan Majasari," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman kota Prabumulih Drs Bustomi ketika dibincangi awak media di kantornya, Senin (14/03/2022).

Dikatakannya, untuk pengelolaan TPS3R sendiri diserahkan kepada kelurahan setempat, sementara Dinas Perkim hanya sebagai pembina. Namun demikian, pihaknya berharap melalui TPS3R masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari produksi sampah.

"Sampah yang diantar kesana sendiri dan sudah dipilah akan dibeli oleh petugas dengan harga yang sudah di tetapkan. Namun untuk sampah yang diambil kerumah masyarakat harus membayar uang jasa pengambilan, karena diambilkan pakai motor sampah, tentu ada uang transportasinya," terang Bustomi lebih lanjut.

Sementara bagi kelurahan yang belum memiliki TPS3R bisa mengajukan permohonan yang nantinya akan diajukan pada tahun berikutnya.

" Silahkan ajukan, namun syaratnya kelurahan memiliki tanah yang sudah dihibahkan. Karena itu syarat mutlaknya," tambah Bustomi.

Mantan Kepala Dinas Sosial ini juga berharap dengan tersebarnya TPS3R bisa menjadi solusi dari permasalahan sampah yang saat ini terus menjadi masalah tak berkesudahan di kota Prabumulih. Dikrinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah rumah tangga sebelum diantar ke TPS3R, sehingga mendapatkan hasil dari sampah produksinya sendiri.

" Pilihlah dulu sampahnya sebelum diantar ke TPS3R, kan nantinya akan dibayar petugas sesuai harga yang sudah ditetapkan. Itu juga akan mengurangi penumpukan sampah di TPA, karena hanya sampah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi yang akan di kirim ke TPA," tukas Bustomi.

Read More

Terindikasi Korupsi, Di Tegur Dinas PU Kesalahannya Namun Tidak Digubris

PALI, DS - Pembangunan Jalan Mako Brimob di Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, banyak menuai masalah dari penyetopan oleh warga sekitar terkait lahan jalan, hingga nomor kontrak di papan informasi tidak terlihat.

Tidak hanya itu pasca pengecoran beton, pengerasan badan jalan hanya dilapisi batu krokos dan terlihat tipis, bukan menggunakan batu agregat yang semestinya dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) seperti yang tertuang dalam volume kubikasi di RAB.

 

Hal itu disampaikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten PALI Madsudi, ia mengatakan telah melakukan upaya peneguran terhadap kontraktor namun tidak digubris dan dikerjakan semaunya.

“Kami telah melakukan peneguran terhadap kontraktor namun tidak digubris, jangankan kamu wartawan kami Dinas Pekerjaan Umum (PU) pun tidak didengar oleh mereka, kami sudah pusing dibuat oleh kontraktor CV ALISYAH ini,” ujar Madsudi saat diwawancarai melalui via telepon seluler, Senin (15/11/2021).

Beberapa kali telah kami tegur dalam bentuk surat, dan kali ini kami akan menyurati Inspektorat minta di audit pengerjaan proyek Jalan Mako Brimob tersebut yang menelan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 3.7 Milliar itu, sambung Madsudi dengan nada kesal.

Pantauan awak media dilapangan Proyek Pembangunan Jalan Mako Brimob, Keluruhan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang menelan dana Rp 3.775.856.048 diduga dikerjakan asal jadi oleh CV ALISYAH, terlihat batu pengerasan jalan tersebut hanya menggunakan batu krokos, bahkan pengecoran beton pun tidak semulus yang dibayangkan.

“Kami tidak tau cara struktur pembangunan jalan namun yang terlihat cor beton tidak semulus yang diharapkan, pasca pengerasan jalan hanya menggunakan batu krokos, setau saya setiap pembangunan jalan menggunakan batu agregat agar kualitas jalan cor beton kokoh dan tahan lama.

Kalau hanya menggunakan batu krokos dipastikan jalan ini akan cepat rusak,” ungkap (HR) kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Dikatakannya, Proyek pembangunan Jalan Mako Brimob berapa minggu lalu distop warga terkait lahan yang digusur.

“Ini jalan alternatif yang setiap hari kita lewati Pak, jadi sedikit banyak tau akan permasalahan dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV. Alisyah ini,” tukasnya.

Read More

Jun Manurung CS Ragukan Integritas Tim Investigasi KONI Sumsel

PRABUMULIH - Kubu Arafik Zamhari sangat menyayangkan peryataan dari tim mediasi dan investigasi KONI Sumsel terkait musorkot KONI Kota Prabumulih. Kubu Arafik menuding kalau tim yang diturunkan oleh Koni Sumsel dalam menangani kasus kisruhnya pemilihan Ketua KONI Kota Prabumulih tidak independen. 

"Tim Investigasi menyatakan kalo pemilihan KONI Kota Prabumulih sudah sesuai aturan. Yang kita pertanyakan telah sesuai aturan yang mana?. Justru faktanya dilapangan semua aturan dilanggar kok Tim Investigasi KONI Sumsel menyebut telah sesuai aturan. Ini Logikanya dimana? " tegas Sekretaris FHI Kota Prabumulih, Junifer Manurung SH kepada wartawan, kemarin. 

Sebab kata dia, peraturan perundang-undangan jelas dengan tegas melarang pejabat publik dan pejabat struktural menjadi ketua KONI. Kemudian lanjutnya, larangan itu juga termaktub dalam peraturan pemerintah serta edaran mendagri serta KPK. Belum lagi kata dia, tim penjaringan dan penyaringan (TPP) sudah membuat persyaratan yang salah satunya larangan pejabat publik dan struktural untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Prabumulih. 

"Saya pikir perlu digarisbawahi bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua Koni Prabumulih telah melampirkan persyaratan Larangan Pejabat publik dan Struktural untuk maju sebagai calon ketua. Tapi kenyataannya aturan itu diabaikan dan tidak dipatuhi. Jadi kalau mereka bicara sudah sesuai aturan, aturan yang mana. Ini kan pembodohan Publik namanya? tegas Jun Manurung.

 

Senada disampaikan dari perwakilan Siwo PWI, Harsono kalau Musorkot KONI kota Prabumulih cacat hukum dan dipaksakan. "Musorkot yang dilaksanakan kamarin benar-benar cacat hukum," tegasnya. 

Dikatakan cacat hukum kata dia, pertama yang diputuskan dalam musorkot menjadi ketua Koni tidak mendaftar sebagai calon. "Sebagaimana disebutkan tim investigasi ada surat kuasa, seharusnya nama Beny Rizal yang didaftarkan. Tapi kenyataannya tidak ada nama yang bersangkutan," bebernya. 

Belum lagi sistem verifikasi yang dilakukan  TPP yang terkesan ada keberpihakan. "Kalau TPP bekerja secara profesional, harusnya Beny Rizal yang notabenenya pejabat struktural tidak lolos dalam pencalonan. Tapi kenyataannya TPP masih meloloskan. Di Musorkot hal tersebut menjadi perdebatan namun Pimpinan sidang tidak pernah menggubris sehingga Musyawarah berakhir kisruh" tukasnya. 

Menurut Icun begitu ia akrab disapa, banyak lagi pelanggaran yang dilakukan pihak TPP maupun pihak yang dimenangkan. "Kita sudah kantongi semua, bahkan ada indikasi pidana akan kita laporkan ke Polda Sumsel," kata Icun didampingi sejumlah cabor pendukung Arafik.

Begitu, pihak nya tetap berharap agar Ketua Umum KONI Sumsel bisa berlaku adil dengan tidak mengesahkan hasil musorkot KONI Kota Prabumulih. "Kami sudah komunikasi ke KONI Pusat dan juga sudah menyampaikan laporan, memang ada beberapa daerah yang ketua KONI dijabat pejabat publik dan pejabat struktural. Tapi didaerah tersebut tidak ada calon lain yang maju. Kalo di Prabumulih inikan jelas ada calon yang secara dukungan memenuhi persyaratan," bebernya. 

Bahkan ia menantang kalau pihak sana bisa menunjukkan  ada aturan yang membolehkan, maka pihaknya akan menerima.

Read More

ASN Lahat Keluhkan TPP Belum Cair Hingga 4 Bulan

LAHAT, DS - Perubahan Aturan terkait TPP (Tambahan Pendapatan Pegawai) menjadi Tukin (Tunjangan Kinerja ) menjadi keluhan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang berharap besar agar TPP dapat dicairkan setiap bulan seperti biasanya.

Keluhan masalah TPP yang telah empat bulan berlalu belum dicairkan oleh pemerintah daerah menjadi suatu kendala besar bagi jajaran PNS saat bincang bincang bersama awak media

Seperti diakui salah satu ASN Pemda Lahat yang enggan disebut namanya mengatakan 5/4 jumlah ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat 6000 lebih pegawai penerima TPP yang gunanya untuk mengatasi dan mengantisipasil berbagai macam kendala di rumah tangga.

Soalnya kalau mengandalkan gaji yang diterima perbulan tidak akan cukup untuk mengatasi maupun mengantisipasi kendala,karena gaji yang diterima selain ada potongan dan pinjaman malah ada saat menerima gaji hanya tinggal sisa yang sangat minim katanya

Untuk itu dengan adanya TPP yang saat sekarang dirubah menjadi Tukin merupakan harapan besar bagi para pegawai negeri untuk mengatasi berbagai macam kendala agar dapat di antisipasi pungkasnya.(Idham)

Read More

Polres Lahat Ingatkan Angkutan Berat Tidak Melintas di Jalan Kabupaten

Lahat,DS--- Adanya kenakalan angkutan yang bermuatan melebihi kapasitas menjadikan sebagian badan jalan tingkat II milik Pemerintah daerah menjadi amblas malah ada terjadi longsor dipinggiran badan jalan hingga melebar seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Pulau pinang dan kecamatan Kota Lahat wilayah Kelurahan Suka Ratu.

 Pemerintah Sumatera Selatan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditanda tangani H.Haryanto SE.MBA Wakil Bupati Lahat yang berbunyi bagi kendaraan angkutan yang bermuatan melebihi kapasitas 8 Ton dilarang melintas dijalan kabupaten.

Untuk itu guna mendukung Pemerintah dalam mengatasi kendaraan angkutan yang bermuatan melebihi kapasitas 8 ton AKP.Ardiansyah SE.Sik Kasat Lantas Lahat menghimbau kepada pihak perusahaan yang memiliki angkutan agar dapat mematuhi surat edaran yang disampaikan pemerintah agar bila akan melintas di jalan kabupaten hendaknya jangan bermuatan lebih dari 8 Ton.

Kasat juga menambahkan sesuai tugas dan tukpoksi jajaran satlantas menjaga agar tidak terjadi kala lantas dijalan untuk itu bila ada perusahaan meminta pengawalan akan kami kawal, namun setelah ada surat edaran dari pemerintah Jajaran Satlantas Polres Lahat menghimbau kepada pihak perusahaan angkutan yang meminta pengawalan mereka harus mengikuti aturan, muatan angkutan harus tidak boleh lebih dari 8 ton bila itu dilanggar maka mereka harus memindahkan ya ke angkutan lain pungkasnya.(Nid)

Read More

Dinsos PALI Tak Manusiawi Tega Timbun Bantuan Covid-19 Hingga Kadaluarsa : DPRD Bungkam

POSMETRO, PALI - Dinas Sosial Kabupaten Pali hari ini, Kamis (04/03/2021) tampaknya menjadi bahan perbincangan masyarakat. Lembaga Pemerintah yang mengurusi bagian sosial ini tengah menjadi trending topik di laman mesin pencarian (searching) Google "Bansos Dinas Sosial Pali". 

Bukan karna prestasinya, justru karna Lembaga ini dinilai tidak manusiawi dalam mengelola bantuan sosial terdampak covid-19 hingga viral di media online dan media daring seperti Facebook lantaran menimbun bantuan sembako hingga kadaluarsa.

"Apa sih salahnya dibagikan saja daripada busuk. Kasihan dong masyarakat disuruh di rumah tapi tak diberi bantuan. Wajar covid tidak putus kalau begini cara pemerintah mengelola bantuan" ujar Ahmad mengomentari postingan berita yang disebar di media sosial.

Aneh bin nyeleneh memang, namun inilah faktanya di Pali. Seolah Dinsos lebih melih bantuan itu busuk ketimbang membagikannya ke yang berhak menerima. 

Di masa Pandemi Covid19 warga Pali Provinsi Sumatera Selatan sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah baik itu berupa sembako ataupun berupa uang tunai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun sangat di sayangkan ada keanehan di kabupaten PALI yang mana di Dinas Sosial Kabupaten PALI tegah seperti tak manusiawi, Bantuan sosial bukan di bagikan malah di timbun hingga Exspired.04/03/2021.

Adapun yang di bagikan terdapat di beberapa daerah di kabupaten PALI berupa bantuan beras dan satu dus mi instan, yang kedapatan mi instan yang sudah tidak layak di konsumsi adapun yang belum Exspired namun mendekati kata tidak layak konsumsi.

Hal itu terungkap berawal dari laporan masyarakat desa Tanjung Baru dan lubuk Tampui yang menginformasikan mie instan yang dibagikan ada yang sudah melewati masa kadaluwarsa.hal ini di benarkan oleh kepala desa Tanjung baru dan Kepala Desa Lubuk Tampui. Kutipan dari sumber nusantarabaru.com.

Dari hasil penelusuran beberapa awak media Dinas Sosial Kabupaten PALI ada bantuan sosial yang telah di musnakan, namun tidak ada berita acaranya sehingga seolah olah ada yang di tutup tutupi.

Sementara informasi yang di dapat awak media terjadi pemusnahan material bantuan sosial yang di musnakan oleh Dinsos PALI tidak mengindakan prosedur pemusnahan sebagaimana di atur undang-undang .

menurut sumber dari wartawan pemusnahan Bansos tersebut terdiri dari beras mi instan dan sarden .

Kepala dinas Sosial PALI mengakui memang ada pemusnahan beras sebanyak 10 karung karena membusuk di gudang namun bahan lain tidak ada yang di musnakan ,bantahnya .

Dan beras 10 karung yang sudah busuk karena gudang kita bocor itu .Karena itu milik negara jadi kami beinisiatif ganti dengan uang pribadi kami termasuk kumpulan dari para kabid-kabid karena itu memang kesalahan kami ,jelasnya ” makanya kami ganti ,tandas Meity Etika .sumber kutipan dari mahadayaonline.com.

Terkait penimbunan bantuan sosial di Dinas Sosilal, salah satu pemerhati Sosilal dan pengamat pembangunan AM di kabupaten PALI angakat bicara, ya saya selaku pengat sosial sangat teriris dan tersinggung mendengar berita ini, apa maksudnya dari Dinas Sosilal sampai menimbun bantuan sosial hingga Exspired adapun yang belum exspayer namun sudah sangat mendekati exspayer.

Menurut penelusuran ini adalah bantuan di tahun 2020 untuk membantu masyarakat PALI yang terkena dampak Covid19, namun kok sampai hari ini sudah di bulan Maret 2021 bantuan itu masih banyak tertimbun di gudang Dinsos PALI.

Pertanyaan kenapa tidak di bagi habiskan di tahun 2020, kok sampai tahun 2021 masih menumpuk padahal masih banyak warga yang butuh bantuan.

Terkait perihal ini beberapa awak media meminta tanggapan DPRD kabupaten PALI mulai dari ketua DPRD dan beberapa anggota lainnya melalui WhatsApp pribadinya, namun sangat di sayangkan DPRD PALI sampai saat ini belum ada tanggapan selaku wakil rakyat seolah bungkam tidak bersuara.

Menanggapi hal ini beberapa masyarakat PALI SH,ES dan EW ikut berkomentar dan sangat berharap DPRD selaku wakil Rakyat Kabupaten PALI angkat bicara bila perlu hal ini di bawah kerana hukum.

Read More

Mengusut Aroma Korupsi di Proyek Perluasan Kota Lahat

LAHAT, DS - Rencana perluasan kawasan Kota Lahat ke arah Kecamatan Lahat yang meliputi  Desa Padang Lengkuas, Desa Ulak Lebar, Desa Manggul, Desa Karang Endah dan Desa Lubuk Kepayang belakangan mulai menuai sorotan warga. Fokus pemerintah Kabupaten yang getol mewujudkan wacana perluasan kawasan Pusat Pemerintahan tampak dikebut dengan beberapa proyek sarana prasarana penunjang seperti Proyek pembangunan jembatan dan akses jalan baru.

Wacana perluasan kawasan perkotaan beraroma korupsi mulai kental terasa ketika sebahagian lahan  pertanian warga untuk kepentingan jalan mulai dikuasai oleh oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Lahat. Bahkan, tak sedikit dari oknum Pejabat terjun sebagai Calo atau broker tanah untuk meraup keuntungan dari proses ganti rugi lahan kedepannya.

"Belakangan ini adalah Oknum pejabat yang mulai mencari lahan untuk di beli di areal sini. Bahkan sebahagiannya sudah ada kata sepakat tinggal pembayarannya saja. Mungkin nantinya untuk modal jika proyek perluasan kota berjalan, lahannya terdampak pembangunan jalan kemungkinan berharap ganti rugi. Biasalah, itu permainan orang-orang yang punya modal. Beda dengan kita warga biasa yang tak punya apa-apa ini" ujar Shadad (53) warga sekitar saat dibincangi duta sumsel.

Diketahui, guna memuluskan wacana perluasan kawasan perkotaan atau Pusat Pemerintahan, Pemkab Lahat telah banyak menggelontorkan anggaran. Termasuk alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dalam proyek pembangunan Jembatan Lematang II sepanjang 120 M yang menghubungkan Kecamatan Lahat Desa Padang Lengkuas, Desa Ulak Lebar, Desa Manggul, Desa Karang Endah dan Desa Lubuk Kepayang. Progres pengerjaan bertahap terus berjalan kendati diduga melanggar aturan dengan melaksanakan pekerjaan saat Pemeliharaan sudah habis.

Peruntukan jembatan ini nantinya akan menjadi sarana yang sangat vital  sebagai penunjang Wacana Perluasan Kota Lahat dan Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah dengan akses jalan Utama melewati jembatan Lematang II .

Sayangnya, wacana Perluasan Kota Lahat dan Pusat Perkantoran diawal sudah tercium aroma bau busuk korupsi,. Sebagaimana diketahui, lahan untuk perluasan kota ini merupakan Lahan Pertanian dan Perkebunan murni milik masyarakat Desa Padang Lengkuas, Desa Ulak Lebar, Desa Manggul, Desa Karang Endah dan Desa Lubuk Kepayang. Ketika titik kordinalnya terhitung mulai dari Kecamatan Kota Lahat  maka wajib bagi Pemerintah melakukan ganti rugi lahan milik masyarakat yang terkena dampak dari Wacana Perluasan Kota Lahat.

Bukannya menjadi jembatan anatara Pemerintah dan Masyarakat, oknum Pejabat Pemkab Lahat justru  berlomba dan berburu tanah di wilayah Perluasan Kota Lahat untuk dimiliki secara pribadi dengan cara membeli tanah kepada masyarakat pemilik Lahan. Disamping, adanya intruksi Bupati Lahat kepada kepala wilayah di areal Perluasan Kota Lahat untuk bernegosiasi kepada masyarakat agar dapat mengikhlaskan lahan mereka seluas panjang maupun lebar 20 M untuk di hibahkan dipastikan berpotensi konflik internal warga.

hasil Investigasi awak media Duta Sumsel di lapangan, para pemilik lahan yang terkena dampak Wacana Perluasan Kota mengaku tidak terima jika warga dipaksa untuk menghibahkan lahannya demi kepentingan pembangunan. Alasannya sederhana saja. Jika proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, hendaknya Pemerintah jangan sampai mengsampingkan aspek sosial. 

"Jujur saja, kami tidak terima jika lahan yang sedikit ini harus dihibahkan ke Pemerintah untuk kepentingan pembangunan jalan baru tanpa ada ganti rugi. Yang pasti kami menolak secara keras jika itu kelak akan terjadi" ujar Darman (51) saat dikonfirmasi Duta Sumsel siang tadi, Selasa (09/02/2021). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Tarmizi (51) warga Desa Padang Lengkuas. Pia baruh baya yang lahannya terkena dampak Perluasan Kota Lahat mengaku tidak mau jika lahannya dihibahkan dengan sukarela ketika oknum pejabat Pemkab Lahat berlomba membeli lahan di kawasan rencana perluasan perkotaan. " Silakan kalau Pemerintah Daerah akan melakukan peningkatan pembangunan tapi tolong jangan sengsarakan masyarakat lahat di wilayah kecamatan Kota yang dijadikan untuk perluasan kota. ini lahan perkebunan dan pertanian murni milik masyarakat" pungkasnya.(Idham/Novita)

Read More

Telan Anggaran Miliaran,Pekerjaan Jalan TA 2020 Sudah Rusak Parah

 

Diduga Kurang Pengawasan dan Terkesan Kejar Tayang

MUBA, DS -Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba) Provinsi Sumatera ( Prov. Sumsel ) yang di komandoi Bapak Bupati Dodi Reza Alex Noerdin, di tahun 2020 gencar-gencarnya dalam pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, terutama dalam pembagunan jalan yang menelan dana Milyaran Rupiah, hal ini dapat dilihat hapir setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muba terdapat pembagunan jalan, ini sebuah komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serius dalam Membangun.

Namum sangat disayang kan, banyak bangunan-bangunan jalan yang di kerjakan memasuki akhir tahun terlihat banyak yang sudah rusak, proyek pembanguna yang dikerjakan terkesan kejar tayang.

Dilapangan dari pantauan awak media di beberapa Kecamatan dalam kabupaten muba, seperti di Kecamatan Plakat Tinggi jalan penghubung Desa Sidorayu-Bukit indah, pembangun jalan di kecamatan Lalan Kab. Muba yang saat ini sudah seperi kubangan kerbau apalagi dimusim hujan.

Seperti yang disampaikan Seorang Tokoh Masyarakat ( Tomas ) Muallimin, S.Sos Bahwa proyek pembangunan yang dilakukan tidaklah dikerjakan sesuai acuan.

“Proyek pembangunan jalan di kecamatan pelakat tinggi dengan nilai kontrak sebesar 3.942.824.000,- Rupiah, bagunan tersebut diduga tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang selayaknya mengacu kepada standar pembangnan jalan dan jembatan, hal ini dapat dilihat bagunan tersebut bergelombang dan dibangun tidak beraturan, lebih miris lagi jalan tersebut sudah ada yang retak.

“Proyek pembangunan jalan di kecamatan Jirak Jaya Kab. Muba , dilihat dengan kasat mata juga sudah banyak yang rusak”, ujarnya.

Lanjutnya, “Setiap kegiatan dan proyek pemerintah seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, selain itu juga harus mempertimbangkan output dan out come (dampak) nya terhadap kehidupan masyarakat, utamanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan wajib melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan. Kenyataanya, akses masyarakat sangat terbatas, terutama menyangkut proses penganggaran. Di era digitalisasi sekarang, seharusnya masyarakat setiap saat dapat mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran daerah”, tutupnya

saat di konfirmasi awak media terkait permasalahan di Tiga kecamatan yang mendapat pembangunan insfrastruktur jalan di tahun anggaran 2019-2020 sudah mengalami kerusakan dan di duga kurang nya pengawasan dari pihak yang bersangkutan,

melalui Via WhatsApp A. Padli selaku kabid pembangunan dan jembatan menyampaikan,Pemeliharaan jalan di kecamatan jirak sudah dilakukan mulai tanggal 4 februari 2021,

terusnya Pemeliharaan jalan lalan juga sedang dilaksanakan dalam minggu ini....untuk.lebih.jelasnya biso konfirmasi dengan ppk keg yg bersangkutan, Kerusakan jalan di plakat tinggi (tanjung kaputran) hari ini mulai di survey oleh tim teknis pu pr

tambahnya untuk jalan penghubung antara desa Sido rahayu-Bukit indah kecamatan pelakat tinggi Masih dlm masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Team

Read More

Tumpahan Minyak Mentah PT Medco E&P Cemari Lingkungan

PALI, DS - Pipa minyak penyalur PT.Medco E&P di Wilayah kerja Jalur Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan terjadi kebocoran di sebabkan pipa corosi.

H.M selaku tokoh masyarakat setempat mengungkapkan,hal ini mengakibatkan membuat minyak menyembur berceceran di areal pipa, pemukiman dan perkebunan masyarakat, seharusnya jika pihak perusahaan melakukan pengawasan dan pengecekan dengan rutin hal ini bisa tidak terjadi.

Semburan minyak ini membuat lingkungan sekitar menjadi rusak, pihak perusahaan dan lingkungan hidup harus mengecek kulaitas tanah dan air di sekitar,"ungkapnya.

Dan ini adalah salah satu kelalaian yang di lakukan pihak PT.Medco E&P ,dan SKK Migas Selaku induk perusahaan tambang harus memberi teguran kepada perusahaan PT.Medco E&P,"tambahnya

Julianto selaku Humas PT.Medco E&P membenarkan bocornya pipa di akibatkan pipa Corosi, dan masih proses penggalian titik kebocorannya,tepatnya di Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, dan bagi yang terkena dampak akan diberikan kompensasi," ungkapnya melalui pesan WhatsApp saat di konfirmasi awak media 02 Februari 2021 kemarin.

Read More

Nakes Jadi Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin Sinovac di Lahat

DUTA SUMSEL, LAHAT - Diketahui dari rapat kordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid - 19 diruang Of Room Pemda Lahat 14/1 sebanyak 326.393 Penduduk Kabupaten Lahat akan di vaksin sinovac .

Dimana rapat kordinasi persiapan vaksinasi covid- 19 ini dipimpin H.Heryanto SE. Wakil Bupati Lahat bersama para pimpinan FKPD dan dihadiri para pejabat yang berkaitan dengan covid-19

Plh Kadinkes Lahat Taufik M. Putra dalam laporannya menjelaskan bahwa vaksinasi tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, akan diberikan kepada tenaga kesehatan (Nakes). Kedua, kepada pelayan publik bersama masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas. Ketiga, para pelaku usaha, dan yang terakhir untuk masyarakat secara keseluruhan.

“Sebanyak 716 tenaga vaksinasi akan disebar ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lahat untuk melakukan vaksinasi. Diharapkan seluruh instansi terkait dapat mendukung program ini.

Taufiq juga menambahkan bila Vaksin Sinovac tiba diKabupaten Lahat tahap pertama Tenaga Kesehatan dahulu penerima suntikan Vaksin jelasnya

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat H. Haryanto dalam sambutannya menginstruksikan kepada Kepala BPBD Ali Afandi, untuk gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Di samping harus gencar sosialisasi, juga harus dijadwalkan masyarakat yang akan divaksin agar tidak terjadi berdesak-desakan datang ke fasilitas kesehatan (Puskesmas),” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Lahat AKBP Achmad Gusti Hartono, S.I.K.

 dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya dibantu Dandim 0405 Lahat dan Pol PP siap menurunkan pasukan untuk mengamankan dan mengawal penjemputan vaksin dari Dinkes Pemprov Sumsel hingga pendistribusian ke seluruhan puskesmas

“Kita akan turunkan beberapa regu pasukan untuk mengamankan pendistribusian vaksin,” katanya.

Senada diucapkan oleh Dandim 0405 Lahat Letkol Kav Syawaf Al Amien yang siap membantu Pemda dalam segala hal, termasuk menyukseskan program Vaksinasi Covid-19.

Di sisi lain Kepala Pengadilan Negeri Lahat, Yoga DA Nugroho menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk mengantisipasi informasi hoax, rumor yang beredar saat ini bahwasanya vaksinasi banyak menimbulkan kelumpuhan dan sebagainya.

“Kita harus bisa menjamin keamanan vaksin, di samping itu kepolisian juga harus bisa memerangi informasi hoax yang beredar di masyarakat yang menyatakan vaksin tidak aman. Hal tersebut agar dapat mengedukasi dan meyakinkan masyarakat akan pentingnya Vaksinasi Covid-19,” tutupnya. (Idham/Novita)

Read More

Izin Bupati Lahat Berangkatkan Puluhan Pejabat ke Bogor di Masa Pandemi Pakai APBD Patut Dipertanyakan

 

LAHAT, DS - Izin dinas luar (DL) yang diterbitkan oLeh Bupati Lahat Cik Ujang untuk keberangkatan puluhan pejabat daerah plesiran ke luar daerah tepatnya ke Bogor Jawa Barat di masa pandemi Covid-19 mulai dipertanyakan. 

Pasalnya, menerbitkan izin plesiran dengan jumlah besar ke luar daerah di masa pandemi sama saja menjilat ludah sendiri sebagaimana yang kerap disampaikan oleh Bupati disetiap kesempatan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sementara baru-baru ini Bupati malah menerbitkan izin Dinas Luar terhadap 71 pegawainya termasuk esselon 2 plesiran ke Bogor Jawa Barat. Dana yang digunakan ini juga diduga kuat bersumber dari dana APBD yang sengaja di alokasikan hanya untuk main Out Bond. Hasilnya, puluhan Pegawai setelah pulang dari plesiran banyak yang terpapar Covid-19 hingga 1 orang dinyatakan meninggal dunia dengan status positif Covid-19.

Informasi yang dapat dihimpun, plesiran kali ini diikuti hampir seluruh pimpinan SKPD dan kepala bidang di Sekertariat Pemda Lahat dengan maksud untuk mempererat hubungan talisilaturahmi antar pimpinan dan bidang - bidang sekaligus penyegaran suasana dan menghilangkan stres selama menjalankan tugas sehari hari sebagai pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dengan mencari tempat - tempat bernuansa tenang dan dilengkapi berbagai fasilitas tempat istirahat,tempat makan juga arena permainan seperti Outbound.

Sayangnya, stres yang diharapkan berubah menjadi kebahagian justru menjadi malapetaka. Mengapa tidak, satu orang dari rombongan outbond meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Sebahagian justru dinyatakan Positif dan telah dirawat intensif di RS Siloam Palembang. Sisanya sedang menunggu hasil Swab Tes dan langsung dikarantina.

Plesiran Pegawai Pemda lahat yang membawa malapetaka ini sontak menjadi perhatian masyarakat hingga Nasional. Stasiun televisi Swasta nasional tampak tak henti menyoroti kebijakan Bupati yang menerbitkan izin dinas luar bagi bawahannya di masa pandemi.

Disisi lain, warga juga menyoroti biaya plesiran kegiatan Outbound yang mengunakan Uang Negara cukup besar yang bersifat tidak rutin. Mengingat situasi dan kondisi terlebih kegiatan bersifat tidak rutin bisa saja Bupati mengalihkan kegiatan ke hal-hal yang lebih positif yang menyentuh rakyat.

Dari plesiran, Dua pejabat Lahat seperti Agung Pribadi Kepala Litbang diduga meninggal dunia akibat terinveksi virus Corona sementara  H.Januarsyah Hambali Sekda Kabupaten Lahat meninggal dunia diduga akibat jatuh dan  terlilit tali saat permainan Outbound.

Setelah pulang dari Outbound pimpinan SKPD maupun Kepala Bidang Sekertariat Pemda Lahat yang ikut kegiatan diduga jatuh sakit dan menderita Flu dan batuk- batuk hingga sebagian pejabat ada yang belum masuk kerja  sampai sekarang diduga mereka teriveksi virus Corona.

Menurut Salah satu Masyarakat Lahat Hp 53 tahun mengatakan 20/12 kebijakan outbond keluar propinsi ini sangatlah tidak etis disamping masih dalam masa pandemi Corona juga terjadi kemisminan yang masih melanda Kabupaten Lahat tercatat nomor 2 Kabupaten Lahat termiskin  se-Sumsel.

Terjadinya kematian dan cepatnya penyebaran covid di Kabupaten Lahat selain dampak dari outbond, juga adanya kontak erat,seharusnya Bupati Lahat  tidak memberikan izin untuk melakukan kegiatan Outbound ke luar Propinsi dimasa Pandemi corona, mengingat hampir setiap hari  terdengar di radio Bupati Lahat CikUjang menghimbau dan menyampaikan agar seluruh lapisan masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah keatas agar tetap mengikuti aturan Prokes dan tidak melakukan perjalanan Luar Daerah atau luar Propinsi selama Pandemi Corona dapat teratasi.

Hp juga menambahkan merujuk pada kasus Rizig shihab diduga Bupati Lahat  bisa dipidana karena telah memberikan izin keluar Propinsi untuk suatu kegiatan dengan mengunakan uang Negara  yang bersifat tidak begitu penting dan dapat dilakukan di dalam Daerah sendiri dengan mengunakan sedikit biaya seperti Lokasi Taman wisata Ribang Kemambang dan di Lokasi wisata Benteng pingiran Sungai Lematang Kecamatan Kota Kabupaten Lahat.

Begitu juga yang di sampaikan H.Saifudin Aswari Riva,i SE. salah satu Anggota DRPD  Provinsi Sumsel Asal Kabupaten Lahat mengatakan Outbound yang dipaksakan,Outbound yang menelan banyak korban.(Idham)

Read More

Tim Verifikasi Lomba Hatinya PKK Sumsel Tinjau Kelurahan GIB Prabumulih

PRABUMULIH, DS - Tim Verifikasi Lapangan Lomba Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumsel meninjau langsung lokasi yang diajukan PKK Kota Prabumulih untuk diikutsertakan pada Lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Tahun 2020.

Adalah kelurahan Gunung Ibul Barat (GIB) Kecamatan Prabumulih timur nampaknya menjadi kandidat kuat untuk memenangkan Lomba yang akan digelar dalam waktu dekat itu. Pasalnya, Tim Verifikasi tampak terpukau dengan keindahan dan pemanfaatan lahan warga sekitar. Para warga disini tampak kompak membersihkan serta memanfaatkan lahan untuk ditanami berbagai jenis tanaman hias yang juga bermanfaat untuk kesehatan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih Ir, Suryanti Ngesti Rahayu, MM yang turut hadir kelapangan mendampingi Ketua Pokja 3 PKK Provinsi Sumsel mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk mengenalkan budidaya tanaman apa saja yang di kelola oleh TP-PKK Kelurahan Gunung Ibul Barat yang nantinya akan di ikutsertakan dalam lomba Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumsel 2020.

“Tujuannya selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan lahan juga untuk mengenalkan tanaman yang indah serta cocok ditanam di pekarangan rumah, sekaligus memperkenalkan kampung agro wisata yang ada di Kota Prabumulih ke tingkat Provinsi dan kedepan berharap ke jenjang yang lebih tinggi lagi" ujarnya.

Selain meninjau tanaman toga di pekarangan rumah warga, Ketua Pokja 3 PKK Provinsi Sumsel juga turut meninjau beberapa olahan makanan yang di produksi oleh PKK Kelurahan GIB. Kemudian peternakan lele bioflok dan meninjau pemanfaatan pekarangan warga yang ditanami berbagai jenis tanaman sayur.

Ketua Pokja 3 PKK Provinsi Sumsel Shinta Iriana selaku Tim Verifikasi berharap kepada TP-PKK Kota Prabumulih melalui HATINYA PKK bisa kembali mendapatkan juara di tingkat Provinsi dan Nasional serta dapat memberikan kebanggaan untuk Kota tercinta. 

Menurut hasil pantauannya dilapangan, pemanfaataan lahan pekarangan di Kelurahan GIB sejauh ini sudah cukup bagus. Hal tersebut lanjut dia tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. "Ini perlu dipertahankan. Sebab tanpa dukungan masyarakat mustahil ini bisa terwujud" paparnya.

Ditempat terpisah, Lurah GIB Joko Arif Trianto yang dikonfirmasi posmetro mengaku bangga bisa mempersembahkan Kelurahan Gunung Ibul Barat untuk dimasukkan sebagai peserta dalam Lomba Hatinya PKK tingkat Provinsi Sumsel 2020. Ia berharap buah kerja keras selama 2 tahun ini akhirnya mendapat perhatian yang tak terbayangkan sebelumnya bisa menjadi salah satu kandidat penilaian di tingkat Provinsi dalam ajang lomba Hatinya PKK.

"Jujur selama ini kita hanya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat tanpa sedikitpun terpikirkan untuk ikut lomba atau bercita-cita ingin masuk dalam ajang kontestasi Hatinya PKK. Tapi iya Alhamdulillah, kerja keras kita selama ini mendapat perhatian serius dari TP PKK Kota Prabumulih. Dan yang lebih senangnya lagi Kelurahan GIB tercatat sebagai salah satu Kelurahan yang masuk dalam Nominasi untuk mengikuti Lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Sumsel" ujarnya.

Disamping tidak menyangka akan masuk daftar, Lurah yang akrab disapa Arif ini tidak lupa mengucapkan terimaksih kepada Segenap Masyarakat kelurahan GIB yang telah turut serta mendukung program kelurahan dalam bidang kebersihan dan gotong royong. 

Kedepan kata Arif, Hal-hal baik yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Prabumulih ini dapat dipertahankan, dirinya yakin Kelurahan yang dimpimpinya akan menjadi salah satu kampung agro wisata di Kota Prabumulih.

"Kedepan kita berharap komitmen warga kiranya jangan lagi berubah. Hal-hal yang baik ini hendaknya dapat dipertahankan dan jika memungkinkan bisa diperluas lagi di seluruh RT yang tersebar di Wilayah Kelurahan GIB. Dengan demikian bukan tidak mungkin kedepan Kelurahan GIB dapat menjadi salah satu ikon baru Agro wisata di Kota Prabumulih yang bisa dikunjungi dan dimanfaatkan warga untuk berwisata sembari memanen sayur secara langsung dari kebun" pungkasnya. 

Read More

CSR PTBA ikuti Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional

LAHAT,DS. -- Sebagai Perusahaan Tambang batu bara plat merah yang saat ini telah   menjadi bagian dari Holding BUMN Pertambangan, MIND ID,  PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus konsisten dalam mengimplementasikan tanggung jawab perusahaan  kepada lingkungan dan pemangku kepentingan  atau stakeholder  lainnya.  Bentuk tanggung jawab  PTBA tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama ini. Dalam menjalankan programnya, PTBA menerapkan prinsip environment, social, governance, dan management (ESGM).  Dari sini lahirkan program - program unggulan yang  tidak hanya memupuk kemitraan dengan masyarakat sekitar, tapi juga membina lingkungan agar tetap lestari, diantaranya Program Kampung Iklim (Proklim).

Untuk menilai sejauh mana program pembinaan itu dijalankan CSR PTBA, Tim verifikasi  Proklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal perubahan Iklim Pemerintahan Sumatera Selatan melakukan lawatan  ke Desa-desa binaan CSR PTBA. Salah satunya Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Laut   Kabupaten Muara Enim. Desa inilah desa binaan CSR PTBA yang diikut sertakan dalam lomba Kampung Proklim tingkat Nasional tahun 2020. Kunjungan tim yang beranggotakan Heri  Mulyono dari Balai Pencegahan Perubahan Iklim Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera dan Yeni Marcia dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan dilakukan selama tiga hari, pada Selasa-Kamis/18-19 Agustus 2020

Menurut  salah satu pendamping Tim dari DLH Muara Enim yang ikut serta dalam kunjungan tersebut, Khusnul Muassiroh, ST., M.Sc., mengatakan  Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca. 

 

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan  PTBA, Apollonius Andwie  melalui  Manajer Humas, Iko Gusman menjelaskan sebelumnya pada tahun 2018 PTBA telah meraih penghargaan desa binaan program kampung iklim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kategori  proklim utama yang diraih oleh Desa Ulah pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, maka pada tahun 2020 ini PTBA kembali melakukan upaya Desa Binaan Program Kampung Iklim untuk wilayah Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim.

“Dari 3 Desa dan 10 Kampung atau Dusun yang telah dibina CSR PTBA untuk menunjang proklim lestari, terpilihlah 6 Dusun  yang diajukan dan layak untuk mengikuti penilaian Program Kampung Iklim kategori utama. Ke enam dusun tersebut  terdiri 2 dusun asal Desa  Danau Gerak, 3 dusun asal   Desa Tanjung Agung dan 1 dusun asal Desa Tanjung Tiga. Adapun nara sumber lomba  terdiri dari perangkat desa,  Kades, Kadus dan Ibu ibu PKK perwakilan dari masing masing desa terpilih,” katanya. 

Dijelaskannya, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap binaan desa tersebut PT Bukit Asam Tbk telah memberikan bantuan bibit Sawit (Pucuk Merah) sebanyak 500 batang di masing masing desa yang telah diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2020 lalu.

“Dengan membina Proklim ini, kami berharap bisa terus memberikan kontribusi dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Proklim. Selain itu kegiatan Proklim ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing – masing,” pungkasnya.

Sementara itu, kepala Desa Danau Gerak, salah satu Desa yang dikunjungi tim verifikasi, Hendri  mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Tim Proklim DLH Sumsel di Desa Danau Gerak dan Desa Lainnya, terutama kepada CSR PT Bukit Asam Tbk. “Khusus kepada PTBA kami sangat berterima kasih telah membina desa kami sehingga masuk verifikasi kategori proklim utama,” katanya.  Pihaknya berharap dari penilaian ini  dapat terpilih sebagai Proklim Utama Tingkat Nasional Tahun 2020.

Beberapa tim CSR PTBA yang hadir  dalam kesempatan verifikasi tersebut antara lain Asman CSR Hartoyo,  Budiman Arsyad, Agusman dan Herman Ucok dari Satker Humas.(Idham)

Read More

Baznas Sumsel, Bedah tiga Rumah Warga Tanjung Raja

INDRALAYA,DS. - Sebanyak 3 unit rumah milik warga RT 05 LK 3 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja menjadi sasaran Program Bedah Rumah tak layak hun  Badan Amil Zakat Nasiona (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun nama - nama yang mendapat bantuan progran Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan progran bedah rumah tersebut yaitu, Mursih (72), Nazaruddin (45) dan Ruslan (47).

Lurah Tanjung Raja Fitri Yanti Am. Kep mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Baznas Propinsi maupun Baznas Kabupaten Ogan Ilir," Ya, benar hari ini ada tim dari program bedah rumah tak layak huni melalui Baznas Provinsi Sumsel bersama Baznas Kabupaten Ogan Ilir sudah mulai bedah rumah warga ini." katanya.

Dikatakan Fitri bahwasannya untuk kelurahan Tanjung Raja  ada 3 rumah yang akan dibedah, adapun jumlah dana masing masing bervariasi, ada yang menerima 8,5 juta dan 6 juta, sesuai kondisi rumah kerusakan rumah.

" Ya, diantara rumah warga yang akan mulai di bedah pada hari, Senin (27/07), rumah Nenek Mursih (72) jumlah bantuannya  8,5 juta, Nazaruddin (45) 8,5 juta  dan Ruslan (27) 6 juta .

Selain itu Fitri juga berharap, Dengan adanya bantuan bedah rumah yang diterima oleh warga tersebut, nanti dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga rumah mereka nanti jauh lebih baik dan sehat serta menjadi layak dihuni dibanding rumah mereka sebelumnya.

" kami mangharapkan dengan adanya bantuan ini, hendaknya nanti dapat dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya sehingga nanti rumah mereka yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni," harap lurah.

Sementara itu Ruslan (47) salah satu warga yang menerima bantuan bedah rumah mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pemerintahan Kelurahan dan Baznas Propinsi Sumatera Selatan dan Baznas Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan bantuannya untuk perbaikan rumah mereka.

" Alhamdulillah, walaupun jumlah dana yang kami terima 6 juta tapi kami tetap bersyukur telah dibantu, Setidaknya yang dulu rumah kami hanya pakai atap godong yang  setiap setengah tahun harus diganti, sekarang dengan adanya bantuan ini saya bisa membeli Atap Seng, yang jauh lebih tahan lama pemakaiannya.Kemudian dinding papan kami yang sudah buruk akan diganti yang baru," ucap ruslan.(drs)

Read More

PANGDAM II/SWJ KUNKER KE MARKAS KODIM 0402/OKI

PALEMBANG.DS, -- (Pendam II/Sriwijaya) Panglima Kodam ll/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., melakukan kunjungan kerjanya ke Markas Kodim 0402/OKI Jln. Letnan Dharna Jambi Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (23/6/2020).

Pangdam ll/Swj tiba di Makodim 0402/OKI-OI sekitar pukul. 08.05 Wib didampingi oleh Irdam ll/Swj Brigjen TNI Henra Hari Sutaryo dan Kapendam ll/Swj  Kolonel Inf Djohan Darmawan.

Kedatangan Pangam ll/Swj disambut langsung oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari  Agus Suraji, S.I.P., S.Sos, Dandim 0402/OKI Letkol Czi Zamroni S. Sos, Kapolres OKI AKBP Pol Alamsyiah, Wabup OKI M.Djafar Sodiq, Kasdim 0402/OKI Mayor Chk Ernanda Laksanawan SH.M.Hum, Pabung Mayor Inf. Heribertus Para Danramil dan para Perwira Staf Kodim 0402/OKI.

Kunjungan kerja Pangdam kali ini sekaligus meresmikan Aula *”Darmawangsa"* Kodim 0402/OKI yang sudah selesai di bangun. Peresmian Aula tersebut ditandai dengan penandatanganan Prasasti dan  pengguntingan pita oleh Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan.

Pada kesempatan kunker tersebut Pangdam juga memberikan Jam Komandan kepada Prajurit dan PNS Kodim 0402/OKI.

Pangdam ll/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum, dalam arahannya menyampaikan, agar seluruh personel Kodim 0402/OKI-OI harus selalu bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh yang Maha Kuasa. "Jalani hidup secara lurus hindari Narkoba dan perdagangan senjata, jika terlibat pelanggaran cepat atau lambat akan ketahuan", tegas Pangdam.

Pangdam juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dandim 0402/OKI-OI yang telah membangun Aula Makodim, dengan harapan agar dengan dibangunnya Aula tersebut dapat memberikan tempat yang nyaman kepada seluruh anggota.

Terkait dengan Covid-19 yang masih melanda di Indonesia, terutama di wilayah Sumsel, Pangdam menekankan agar selalu menjaga kesehatan pada saat beraktifitas. Jangan anggap remeh tetap patuhi protokol kesehatan.

Kedepan, kata Pangdam,  ancaman Karhutla akan kita hadapi agar selalu diwaspadai di wilayahnya. Tingkatkan Pengamanan Personel terutama pada saat berkendaraan.

Diakhir arahannya, Pangdam menekankan kembali agar menggunakan media sosial dengan baik, benar dan bijaksana. Selain itu, jaga Netralitas TNI dalam Pilkada serentak serta waspadai terhadap penipuan mengatasnamakan Pimpinan/Atasan.

"Setiap beraktifitas di wilayah gunakan helm yang berlogo satuan. Tumbuh kembangkan keterbukaan, kepekaan dan kepedulian terhadap satuan", tutup Pangdam.

Usai melakukan kunker ke Markas Kodim 0402/OKI-OI, di hari yang sama Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan dan rombongan kembali melanjutkan rangkaian kunkernya ke Markas Kodim 0427/Way Kanan Prov. Lampung.

Dalam kunjungan ke Kodim 0427/WK, Pangdam II/Swj dan rombongan disambut Dandim 0427/WK bersama Forkopimda Kab. Way Kanan Prov. Lampung.

Dalam kunjungan tersebut, seluruh yang hadir tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Dijadwalkan mulai hari ini, tanggal 23 s.d 25 Juni 2020, Pangdam II/Swj beserta rombongan juga akan melakukan kunjungan kerja ke satuan-satuan di jajaran Korem 043/Gatam di Prov. Lampung.Red

Read More

AKSI NASIONAL WAJAH BAHASA MEMPEREBUTKAN TOTAL HADIAH 28,5 JUTA

Artikel.www.dutasumsel.com,- Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah 2020 dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Wajah Bahasa sekolah merupakan gambaran atas sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa di ruang publik sebagai bagian dari pendidikan literasi sepanjang hayat, sesuai dengan perintah UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu,  keberadaan penggunaan bahasa melalui tulisan di ruang publik, termasuk di dalamnya wajah bahasa sekolah dirasa penting sebagai identitas instansi, wilayah bahkan negara. Untuk meningkatkan martabat negara melalui bahasa, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang ditujukan kepada bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini menyebutkan bahwa semua kepala daerah wajib mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia pada nama bangunan dan permukiman di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, dalam surat edaran tersebut disebutkan pula bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam tujuh objek ruang publik lainnya, seperti nama lembaga, nama jalan,  merek dagang, perkantoran, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan nama produk barang/jasa. Hal tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia, tegas Firman Susilo, Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan di Kantor Balai Bahasa Sumatera Selatan, di Jalan Seniman Amri Yahya, Jakabaring (25/2). 

Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah ditujukan untuk tingkat SMP dan MTs negeri/swasta,  dengan cara mengirimkan tujuh objek foto tulisan nama sekolah atau nama gedung, tulisan nama sarana umum, tulisan nama ruang pertemuan, tulisan nama produk barang/jasa, tulisan nama jabatan, tulisan penunjuk arah atau rambu umum, serta tulisan yang berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya. Foto objek ini harus yang terbaru dan foto asli hasil pemotretan di sekolah serta dilengkapi surat pengantar dari kepala sekolah karena kami akan cek nanti untuk verifikasi. Total hadiah pembinaan bahasa lomba kegiatan ini  adalah dua puluh delapan juta lima ratus rupiah, dengan rincian Terbaik I Rp6.000.000,00; Terbaik II Rp5.500.000,00; Terbaik III Rp5.000.000,00; Terbaik IV Rp4.500.000,00; Terbaik V Rp4.000.000,00; dan Terbaik VI Rp3.500.000,00. Pemenang terbaik tingkat provinsi juga mendapat kesempatan untuk diikutkan lomba serupa di tingkat nasional ujar Firman. 

   

Peserta atas nama lembaga sekolah mendaftarkan diri dengan mengirimkan foto objek penggunaan bahasa lembaga sekolah masing-masing. Sekarang kita sedang menunggu kiriman berkas dari sekolah sampai 24 April 2020, Keterangan lebih lengkap dapat menghubungi Narahubung Kegiatan Linny (0816381602) dan Rita (081278966331).

Artikel, Tim DS
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

DINAS PPKBP3AD Kabupaten Ogan Ilir melaksanan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi prog Kerja 2019

INDRALAYA.DS, -- Kepala Dinas PPKBP3AD Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Husnidayati,S.sos,M.Si Sekertaris Dinas PPKBP3AD, dan Kabid KB Kgs M Sofyan, SH,M.Si melaksanan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi program Kerja 2019, pada Selasa,5 November 2019 yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Rantau Panjang Kegiatan ini menghadirkan PKB/PLKB dan unsur UPT KBPPPA dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Rantau Panjang,Dan Kecamatan Tanjung Raja sejumlah 40 orang.

Nulaila,SKM Kepala Balai Kecamatan Rantau Panjang dalam pengantarnya menyampaikan laporan kegiatan dan capaian program di Kecamatan Rantau Panjang selama tahun 2019.

Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan dari perwakilan Dinas P2KBP3A. Dalam arahannya, Sekertaris Dinas menyampaikan beberapa poin terkait pelaksanaan program DPPKBP3AD termasuk realisasi dan Evaluasi program Kerja tahun anggaran 2019. 

Suruh unsur diharapkan dapat memberi masukan dalam pelaksanaan program agar nantinya ketika kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan tidak ada lagi permasalahan yang belum tuntas dibahas.

Selanjutnya diharapkan agar segala permasalahan yang dilaksanakan agar dikoordinasikan secara intens antara pihak pengelola di kecamatan dan Dinas P2KBP3AD kabupaten Ogan Ilir.

Pewarta : Tim/Red

Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Penjaringan Calon Walikota PDIP Prabumulih Sepi Peminat

• PRABUMULIH, DS - Sejak dibuka pada 8 Mei 2017 lalu, penjaringan bakal calon (Balon) Walikota yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Prabumulih tampak masih sepi peminat.

Hingga saat ini (terhitung 10 hari masa penjaringan-red) tercatat baru satu nama balon yang mengisi formulir pendaftaran. Nama tersebut juga merupakan balon dari internal Partai.

Sepinya minat balon walikota yang mendaftar melalui PDIP Kota Prabumulih ditanggapi dingin oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Prabumulih Haferi. Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Haferi mengungkapkan hal tersebut adalah hal yang biasa.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, sekretariat penjaringan balon walikota mulai ramai didatangi balon pada saat menjelang penutupan.

"Untuk saat ini memang baru satu nama balon yang telah mengambil formulir pencalonan Walikota di sekretariat panitia. Balon tersebut berasal dari internal partai yang juga merupakan Anggota Legislatif DPRD Kota Prabumulih. Dan kita optimis beberapa hari kedepan peminatnya bakal bertambah" ujarnya.

Disinggung sepinya peminat disebabkan faktor dari Pilkada DKI Jakarta? Haferi menegaskan Pilkada DKI tidak berkaitan dan tidak berimbas di Pilkada Kota Prabumulih yang akan datang. Ia juga mengungkapkan bahwa Partai berlambang Banteng gemuk bermoncong putih masih solid dan tetap optimis mampu mengantarkan calonnya merebut kursi Kepala Daerah di Kota Prabumulih.

"Faktor kekalahan Cagub DKI Jakarta jelas tidak berpengaruh ke penjaringan balon Walikota Prabumulih. Kalaupun saat ini sepi, itu sangat dimaklumi. Pasalnya pencalonan sekarang tidak seperti Pilkada Tahun lalu" ujarnya.

Pilkada Prabumulih Tahun lalu lanjut Haferi, banyak di minati Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan Anggota Legislatif. Untuk saat ini aturannya beda lagi.

"PNS yang berniat maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus membuat pernyataan mengudurkan diri sebagai PNS. Mungkin ini salah satu penyebab penjaringan agak sepi. Namun kami yakin beberapa hari kedepan para balon bakal bermunculan untuk mengambil formulir ke sekretariat" tegasnya.

Disinggung mengenai proses pendaftaran, Haferi mengungkapkan, para balon yang sudah mengambil maupun mengembalikan formulir masih harus menjalani seleksi yang dilakukan partai. Mulai dari seleksi administratif serta fit and proper test oleh tim seleksi internal. Nama-nama yang lolos, akan dikirimkan ke DPP melalui DPD Partai di tingkat Provinsi.

"Untuk prosesnya sendiri lumayan panjang. Sebelum berkas balon dikirim ke DPD, pengurus DPC masih harus melakukan rapat pleno internal untuk memutuskan nama-nama yang akan dikirimkan. Hasil pleno dasar keluarnya rekomendasi sebelum diputuskan oleh DPP" tandasnya. (red/anil)

Read More