Dirjen Binalavotas Kemenker RI dan Walikota Prabumulih Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan BLK UPTP

PRABUMULIH, DutaSumsel -- Walikota Ridho Yahya menyambut hangat Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker RI ke Prabumulih. Jumat 01/04/2022.

Kunjungan kerja Ditjen Binalavotas ini dalam rangka Peletakkan Batu Pertama Pembangunan BLK UPTP, dengan Dana APBN Tahun Anggaran 2022. Di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan.

Dalam kesempatan wawancara dengan para awak media Ditjen Binalavotas Kemenaker RI Budi Hartawan mengatakan BLK Ini yang pertama di Sumsel.

“Hari ini kita melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Prabumulih. Ini sebagai tanda akan ada Balai Pelatihan Vokasi di Sumatra Selatan, Ini merupakan salah satu dari 18 Provinsi yang akan dibangun Balai Vokasi dan Produktivitas. Prabumulih yang pertama kali dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Budi Hartawan seraya menambahkan kota Prabumulih ini termasuk kota yang strategis tempatnya.

Dengan dibangunnya Balai Vokasi ini Budi Hartawan berharap masyarakat Prabumulih khususnya dan umumnya masyarakat Sumatra Selatan dapat meningkatkan kompetensinya.

“Kita berharap dengan adanya Balai ini nantinya dapat meningkatkan kompetensi masyarakat Prabumulih dan seluruh Sumatera Selatan agar nanti dapat bersaing di pasar kerja yang saat ini tersedia,” harapnya.

Ditambahkannya lagi oleh Ditjen Binalavotas Kemenaker RI ini, di Balai Pelatihan ini ada 11 kejuruan yang akan diterapkan.

“Akan ada 11 kejuruan yang akan kita bikin, seperti pelatihan Las, Listrik, Menjahit dan beberapa kejuruan lainnya. Tahap pertama ini akan dibangun Kantor, Gedung Teknologi informasi, ada Garmen, ada juga Kios siap kerja, dengan luas bangunan sekitar 2400 meter persegi,” terangnya lagi.

Budi Hartawan juga mengatakan jika sudah selesai pembangunan Gedung BLK ini, nanti akan dibentuk forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri untuk dapat menyatukan program-program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Pembangunan tahap awal tahun 2022 gedung BLK ini ditargetkan selesai bulan September mendatang, dan akan terus dilanjutkan pembangunan pada tahap selanjutnya.

Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM mengatakan dengan Balai Pelatihan Vokasi ini program pengentasan dan pengurangan pengangguran di Sumsel dapat terukur sesuai dengan ahlinya.

“Nanti kita akan sampaikan ke semua bupati dan walikota Se-Sumsel agar warganya dikirim untuk dilatih disini, setelah dilatih disini kita jamin mereka akan bekerja diluar. Karena kita juga akan melihat, andai di Jepang butuh tenaga kerja bidang apa, atau di Batam butuh skill apa nanti akan kita latih disini,” terangnya.

Ditambahkannya pula oleh Ridho Yahya bahwa dua kementrian sudah sepakat berkerjasama.

“Apalagi tadi pak dirjen menyampaikan sudah ada kesepakatan antara Kementrian desa dengan kementerian tenaga kerja, dengan demikian dapat menggunakan dana desa untuk biaya pelatihan disini,” ungkap walikota dua periode ini.

Senada dengan Ditjen Binalavotas Budi Hartawan, Walikota mengatakan bahwa pelatihan di Balai ini nantinya sesuai dengan permintaan pasar.

“Ini real, penurunan penganggurannya real, karena pelatihan yang akan diberikan sesuai dengan permintaan pasar, bukan asal latih. Kita akan usahakan agar dana APBD juga dapat berperan disini,” pungkasnya (ADV)

Read More

Jalin Sinergi Kakanwil Kemenkumham Sumsel Kunjungi Plt Kajati Sumsel

Palembang, DutaSumsel -- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto senin (14/3) lakukan audiensi dengan  Plt. Kajati Sumsel Moh Naim, bertempat di Jalan Gubernur H Bastari 8 Ulu Palembang.

Kedatangan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto  dalam rangka memperkenalkan  diri sekaligus untuk memperkuat sinergi yang selama ini sudah terjalin.

Hal yang dibahas terkait koordinasi  pelayanan tahanan di masa pandemi, terutama tahanan dalam tingkat penuntutan dan proses peradilan.

“Kami mohon agar kiranya sinergi dan  kolaborasi yang selama ini telah terjalin baik dapat terus berlangsung“, kata Kakanwil Harun Sulianto.

Turut hadir mendampingi Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Parsaoran Siamibang), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), Kasubbag Humas, RB, TI (Hamsir).

Read More

Penulis Buku "Catatan 02" itu Kini Jabat Danjen Kopassus

JAKARTA, DS - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tunjuk Brigadir Jenderal TNI Mohammad Hasan sebagai komandan jenderal komando pasukan khusus.

hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/666/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam surat tersebut Panglima TNI juga memutasi 61 perwira tinggi (Pati) TNI lainnya yang terdiri dari 27 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 13 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Brigjen TNI Moh. Hasan kini menjadi Danjen Kopassus menggantikan Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa

Pengangkatan Moh.Hasan tersebut dapat dikatakan sangat ideal, pasalnya ia terlebih dahulu menjabat sebagai Wadanjen Kopassus

Adapun Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat.

Brigjen Moh. Hasan merupakan sosok pria kelahiran Bandung 13 Maret 1971 yang memiliki segudang pengalaman dibelantika pasukan elite Tanah Air

Akmil 1993 itu tercatat pernah menjadi Komandan Unit Grup 1/Para Komando Kopassus hingga Kasi intel Grup 1/Para Kopassus.

Selanjutnya ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0104/Aceh Timur pada 2011 hingga 2013.

Kembali mendapat amanah, dirinya dipercaya sebagai Wakil Komandan Grup 2/Sandi Yudha Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura pada 2013 hingga 2014.

Dirinya juga tercatat mempunyai karya buku berjudul “Catatan 02”. Karya tersebut ditulisnya saat menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 2/Sandi Yudha Kopassus.

Brigjen Moh.Hasan juga pernah mengemban Komandan Grup A Paspampres pada 2014 hingga 2016. Dan setelah itu menjadi Komandan Korem 061/Surya Kencana pada 2018-2019.

Selama menjalani penugasan militer, Moh. Hasan juga pernah terjun dalam Operasi Timor Timur pada 1995, Operasi Irian Jaya pada 1999, hingga Operasi Memangkas pada 2019

Read More

DPP PDI Perjuangan Umumkan Paslon Bupati Ogan Ilir. Ini Datanya.

JAKARTA, DS-  DPP PDI Perjuangan mengumumkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur, dan 58 pasangan calon kepala daerah (Cakada) tingkat kabupaten/kota, lewat pengumuman gelombang IV yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Sebelumnya, PDI Perjuangan sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, lalu Gelombang II pada 17 Juli, dan Gelombang III pada 11 Agustus 2020 lalu.

Pengumuman kali ini dibacakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik, Puan Maharani, dan disaksikan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Sekjen Hasto Kristiyanto, serta Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. Sejumlah Ketua DPP dan struktur pusat partai lainnya juga hadir seperti Eriko Sotarduga, Juliari Batubara, Djarot Saiful Hidayat, Wiryanti Sukamdani, dan Ribka Tjiptaning.

“Syukur alhamdulillah, bahwa pada kesempatan ini kita akan masuk pada pengumuman rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah gelombang ke IV, yang akan dilakukan pada hari ini Jumat 28 Agustus 2020. Sekarang saya akan membacakan terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” kata Puan di awal pernyataannya sebelum pengumuman itu.

“Semoga yang diumumkan ini tidak menyia-nyiakan rekomendasi ini dan terus berjuang keras bersama rakyat. Merdeka,” pungkas Puan.

Dari sejumlah nama yang diumumkan oleh Puan, termasuk diantaranya adalah Adly Fairuz, cucu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ahmad Adly Fairuz, yang maju sebagai calon wakil bupati Karawang berpasangan dengan Dr. Yessy Karya Lianti, MARS. Sementara empat pasangan gubernur-wakil gubernur yang diumumkan termasuk untuk Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut data lengkapnya.

Daftar Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dari PDI Perjuangan Pilkada 2020. Gelombang IV- Jumat, 28 Agustus 2020

*Provinsi: *

1. Provinsi Jambi: Cek Endra dan Ratu Munawaroh
2. Provinsi Kepulauan Riau: DR. H.M. Soerya Respationo, SH., MH dan Iman Sutiawan, S.E
3. Provinsi Kalimantan Utara Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dan DR. Yansen, TP, M.Si
4. Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH., CES.

Kabupaten/Kota:

Sumatera Utara

1. Labuhanbatu: dr. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.
2. Tapanuli Selatan: Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, SPT., M.M. dan Rasyid Assaf Dongoran, M.Si

Sumatera Barat

3. Pasaman: H. Benny Utama, S.H., M.M. dan Sabar, AS., S.Ag
4. Kota Solok: Reiner, S.T., M.M. dan Andri Maran DT .PTO Rajo
5. Sijunjung: Ashelfine, S.H., M.H. dan H. Sarikal, S.Sos., M.M.
6. Pasaman Barat: H. Hamsuardi, S.Ag. dan Risnawanto, S.E.
7. Padang Pariaman: Suhatri Bur Datuak Putih, S.E., M.M. dan Drs. Rahmang, M.M.

Riau

8. Siak: Drs. H. Said Arif Fadillah, M.Si. dan Sujarwo, SM

Kepulauan Riau

9. Karimun: H. Aunur Rafiq , S.Sos., M.Si. dan H. Anwar Hasyim, M.Si.

Jambi

10. Kota Sungai Penuh: Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Hardizal, S.Sos., M.H.
11. Bungo: H. Mashuri, S.E., M.E. dan H. Syafrudin Dwi Apriyanto, S.P.D.

Sumatera Selatan

12. Ogan Ilir: H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. dan Ir. H. Endang PU, Ishak, S.H., M.Si.
13. Ogan Komering Ulu: Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, SH., MM
14. Penukal Abab Lematang Ilir: Ir. H. Heri Amalindo, M.M dan Drs. Soemarjono

Bengkulu

15. Bengkulu Utara: Ir. Mian dan Arie Septia Adinata, SE
16. Mukomuko: Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. dan Wasri
17. Seluma: Edison Simbolon, S.Sos., M.Si. dan Khairi Yulian, S.Sos., M.M.
18. Bengkulu Selatan: H. Budiman, S.Pd., M.M. dan Helmi Paman, S.Sos.

Jawa Barat

19. Karawang: Dr. Yessy Karya Lianti, MARS dan Ahmad Adly Fayruz
20. Indramayu: Nina Agustina dan Lucky Hakim
21. Sukabumi: Dr. H. Abu Bakar Sidik, M.Ag dan Sirojudin

Jawa Tengah

22. Klaten: Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, SH,MH
23. Wonogiri: Joko Sutopo dan Setyo Sukarno
24. Kota Magelang: Aji Setiawan, S.Ikom., MM. dan Dra. Windarti Agustina
25. Kendal: H. Tino Indra Wardono dan Mukh Mustamsikin, S.Ag.,M.S.I

Bali

26. Kota Denpasar: I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M.
27. Karangasem: I Gede Dana, S.Pd., M.Si. dan Dr. I Wayan Artha Dipa, S.H., M.H.
28. Badung: I Nyoman Giri Prasta dan Drs. I Ketut Suisa, S.H.
29. Bangli: Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. dan I Wayan Diar, SST., Par.
30. Jembrana: I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si.
31. Tabanan: Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E.

Nusa Tenggara Barat

32. Lombok Utara: H. Djohan Sjamsu, SH dan Danny Karter Febrianto Ridwan, ST, MEng
33. Lombok Tengah: H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. Haji M. Nursiah, S.Sos., M.Si
34. Bima: Dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison
35. Dompu: Hj. Eri Aryani Abubakar dan H. Ihtiar, SH

Nusa Tenggara Timur

36. Timor Tengah Utara: Hendrikus Frengky Saunoah, SE dan Amandus Nahas
37. Manggarai: Herybertus Gerardus Laju Nabit, SE., MA dan Heribertus Ngabut, SH
38. Belu: Willybrodus Lay, SH dan Drs. J.T. Ose Luan
39. Ngada: Helmut Waso dan Ir. Yohanes Tay, MM
40. Sabu Raijua: Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si
41. Sumba Barat: Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora
42. Malaka: Dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wandelinus Taolin, SE

Kalimantan Selatan

43. Balangan: H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I.Kom. dan H. Supiani, S.Sos., M.Si.

Kalimantan Timur

44. Berau: Hj. Seri Marawiah, S.Pd., M.Pd dan Agus Tantomo
45. Mahakam Ulu: Drs. Y. Juan Jenau dan Indra Jaya, S.T

Kalimantan Utara

46. Nunukan: Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM dan H. Hanafiah, SE , M. Si

Sulawesi Utara

47. Bolaang Mongondow Timur: Dr. Suhendro Boroma dan Drs. Rusdi Gumalangit

Sulawesi Selatan

48. Luwu Utara: Hj. Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur, S.T., M.Si.
49. Maros: H. Chaidir Syam, S.Ip., M.H. dan Hj. Suhartina Bohari

Sulawesi Barat

50. Majene: Dr. H. Fahmi Massiara, MH dan H. Lukman Nurman

Gorontalo

51. Gorontalo: H. Tonny S. Junus dan H. Daryatno Gobel, S.IP., M.AP.

Maluku Utara

52. Halmahera Timur: Ir. Moh. Abdu Nazar , M.Si dan Aziz Ajarat, S.PD., M.KES.

Papua

53. Yahukimo: Abock Busup, MA dan Yulianus Heluka, S.H.
54. Pegunungan Bintang: Costan Oktemka, S.Ip. dan Decky Deal, S.IP
55. Waropen: Hendrik Wonatorey, S.Sos dan Korinus Reri, S.P., M.M.

Papua Barat

56. Raja Ampat: H. Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Irino Budram, S.IP., M.Ec.Dev.
57. Fakfak: Samaun Dahlan, S.Sos, M.AP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E
58. Teluk Bintuni: Ir. Petrus Kasihiw, M.T dan Matret Kokop, S.H.

Read More

KPK Desak Pemkot Prabumulih Percepat Proses Sertifikasi Aset Daerah

 

PRABUMULIH, DS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumsel untuk mempercepat proses pendataan dan sertifikasi aset daerah dan memonitoring seluruh sertifikasi milik Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda saat  Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) dan Tunggakan Pajak/Retribusi Pemda Sumsel yang difasilitasi oleh Pemprov Sumsel bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Video Confress secara Virtual. 

Rapat sendiri untuk Kota Prabumulih dihadiri oleh Walikota Prabumulih yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, ST dan dihadiri oleh Kepala SKPD terkait di Ruang Rapat Pemkot Prabumulih, Selasa (25/8/2020).

Dalam rapat tersebut fokus membahas penertiban Barang Milik Daerah dan permasalahan-permasalahannya, serta percepatan Penerimaan Pajak/Retribusi di Pemda se-Sumatera Selatan dengan tujuan menyamakan persepsi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bersama.

Rapat tersebut dibuka oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bambang Wirawan yang menghadirkan Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha sebagai narasumber.

Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwanda menyampaikan bahwa KPK menekankan agar Pemda mempercepat proses pendataan dan sertifikasi aset daerah dan memonitoring seluruh sertifikasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

“Percepatan sertifikasi Aset Milik Daerah dapat membantu semua daerah mengamankan aset milik daerah, hal tersebut untuk menghindari berpindah tangannya aset karena tidak memiliki legalitas,” jelasnya.

Terkait piutang pajak/ retribusi di Provinsi Sumatera Selatan, Asep mengatakan bahwa pemda harus menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak/ retribusi agar penerimaan pajak/ retribusi di Sumsel dapat dimaksimalkan.

“Silahkan pemda berkonsultasi kepada Kejaksaan terkait langkah-langkah yang perlu diambil,” ungkapnya.

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan menyampaikan bahwa penyatuan persepsi seluruh pihak terkait diperlukan agar semua permasalahan dapat diatasi dengan baik.

“Terima kasih kepada KPK, Kejati Sumsel, BPN, Pemda se-Sumsel serta Kejari se-Sumsel yang telah mengikuti rakor ini, kami harapkan setelah adanya rakor ini kita bisa menyamakan persepsi untuk mengatasi permasalahan terkait BMD dan pajak/retribusi yang ada di Sumatera Selatan,” tutupnya

Read More

Telan Anggaran Rp.20 M, Jembatan Mulak Diharapkan Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

LAHAT, DS - Infrastruktur pada dasarnya bertujuan menggairahkan kegiatan ekonomi dan masyarakat. Bentuk infrastruktur yang tergolong paling penting ialah yang menghubungkan atau mendukung konektivitas antar daerah. Dengan jalan, jembatan, bandara, serta pelabuhan, arus barang dan manusia bisa mengalir dari satu daerah ke daerah lain. 

Arus yang lancar dan berbiaya rendah akan menekan harga produk sehingga pembelian meningkat. Hal ini menjadi pertimbangan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat untuk terus mengejar ketertinggalan daerah mewujudakn masyarakat yang sejahtera melalui akses perekonomian dan pembangunan yang merata.

Yang terbaru, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pekerjaan umum tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar untuk pembangunan Jembatan Mulak di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Lahat. Jembatan ini menjadi akses jalur perekonomian satu-satunya lintas desa di Kecamatan Mulak Ulu.

Dengan dibangunnya Jembatan, kedepan Jembatan Mulak diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional di Sumatera Selatan. “Semakin terhubungnya Lintas Desa di Kecamatan Mulak Ulu maka semakin cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan karena di sekitarnya terdapat perkebunan warga seperti sawit, karet dan pertambangan. Sehingga mempercepat transportasi logistik” ujar Bupati Lahat Cik Ujang dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu.

Pantauan Duta Sumsel di lapangan Sebulan terkahir, progres pembangunan Jembatan Mulak sepanjang 80 meter itu sudah mencapai 20 persen tahap pembangunan. Dimana pembersihan lahan dan pemasangan pondasi bangunan terus digenjot untuk mempercepat pekerjaan agar rampung sesuai batas waktu kontrak kerja.

Proses pengerjaan sendiri di lapangan tampak lancar tanpa kendala yang berarti. Pasalnya proyek pembanguanan Jembatan Mulak ini sangat diharapkan warga sekitar sebagai akses perekonomian dari dan menuju desa sekitar. 

Kepala Desa Geramat Sapuan yang disambangi Duta Sumsel mengungkapkan salah satu keluhan warga Desa saat ini sudah terealisasi yakni Pembangunan Jembatan Mulak. "Terimakasih kepada Pemerintah Sumsel dan Pemkab Lahat yang telah merealisasikan Pembangunan Jembatan Mulak di Desa Geramat Mulak Ulu. Dengan tegaknya jembatan ini kedepan, mudah-mudahan dapat menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa" ujarnya.

Ia juga mengaku dalam proses pembangunan awal, dirinya menjadi corong yang menjembatani Pemerintah dan masyarakat terkait ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan. "Alhamdulillah, proses claim lahan warga yang terkena dampak proyek sudah clear and clean. Sudah selesai dan semoga kedepan tidak ada masalah" paparnya.

Hal senada juga disampikan oleh warga sekitar. Kepada Duta Sumsel Wanto (45) mengatakan langkah Pemerintah untuk menyediakan infrastruk dasar di Mulak Ulu dinilai termasuk lamban. Sebab lanjutnya, Infrastruktur dasar bertujuan memenuhi unsur keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan. 

"Sebenarnya terlambat, Sebab Infrastruktur dasar adalah hak warga yang bertujuan memenuhi keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan. Namun begitu kita tetap mendukung. Biarlah terlambat daripada tidak sama sekali. Kedepan dengan adanya Jembatan Mulak tentu saja akses perekonomian kecamatan akan semakin membaik. Arus lalulintas barang akan semakin mudah masuk ke pedesaan" pungkasnya.

Read More

CSR PTBA ikuti Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional

LAHAT,DS. -- Sebagai Perusahaan Tambang batu bara plat merah yang saat ini telah   menjadi bagian dari Holding BUMN Pertambangan, MIND ID,  PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus konsisten dalam mengimplementasikan tanggung jawab perusahaan  kepada lingkungan dan pemangku kepentingan  atau stakeholder  lainnya.  Bentuk tanggung jawab  PTBA tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) selama ini. Dalam menjalankan programnya, PTBA menerapkan prinsip environment, social, governance, dan management (ESGM).  Dari sini lahirkan program - program unggulan yang  tidak hanya memupuk kemitraan dengan masyarakat sekitar, tapi juga membina lingkungan agar tetap lestari, diantaranya Program Kampung Iklim (Proklim).

Untuk menilai sejauh mana program pembinaan itu dijalankan CSR PTBA, Tim verifikasi  Proklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal perubahan Iklim Pemerintahan Sumatera Selatan melakukan lawatan  ke Desa-desa binaan CSR PTBA. Salah satunya Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Laut   Kabupaten Muara Enim. Desa inilah desa binaan CSR PTBA yang diikut sertakan dalam lomba Kampung Proklim tingkat Nasional tahun 2020. Kunjungan tim yang beranggotakan Heri  Mulyono dari Balai Pencegahan Perubahan Iklim Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera dan Yeni Marcia dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan dilakukan selama tiga hari, pada Selasa-Kamis/18-19 Agustus 2020

Menurut  salah satu pendamping Tim dari DLH Muara Enim yang ikut serta dalam kunjungan tersebut, Khusnul Muassiroh, ST., M.Sc., mengatakan  Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca. 

 

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan  PTBA, Apollonius Andwie  melalui  Manajer Humas, Iko Gusman menjelaskan sebelumnya pada tahun 2018 PTBA telah meraih penghargaan desa binaan program kampung iklim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kategori  proklim utama yang diraih oleh Desa Ulah pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, maka pada tahun 2020 ini PTBA kembali melakukan upaya Desa Binaan Program Kampung Iklim untuk wilayah Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim.

“Dari 3 Desa dan 10 Kampung atau Dusun yang telah dibina CSR PTBA untuk menunjang proklim lestari, terpilihlah 6 Dusun  yang diajukan dan layak untuk mengikuti penilaian Program Kampung Iklim kategori utama. Ke enam dusun tersebut  terdiri 2 dusun asal Desa  Danau Gerak, 3 dusun asal   Desa Tanjung Agung dan 1 dusun asal Desa Tanjung Tiga. Adapun nara sumber lomba  terdiri dari perangkat desa,  Kades, Kadus dan Ibu ibu PKK perwakilan dari masing masing desa terpilih,” katanya. 

Dijelaskannya, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap binaan desa tersebut PT Bukit Asam Tbk telah memberikan bantuan bibit Sawit (Pucuk Merah) sebanyak 500 batang di masing masing desa yang telah diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2020 lalu.

“Dengan membina Proklim ini, kami berharap bisa terus memberikan kontribusi dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Proklim. Selain itu kegiatan Proklim ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing – masing,” pungkasnya.

Sementara itu, kepala Desa Danau Gerak, salah satu Desa yang dikunjungi tim verifikasi, Hendri  mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Tim Proklim DLH Sumsel di Desa Danau Gerak dan Desa Lainnya, terutama kepada CSR PT Bukit Asam Tbk. “Khusus kepada PTBA kami sangat berterima kasih telah membina desa kami sehingga masuk verifikasi kategori proklim utama,” katanya.  Pihaknya berharap dari penilaian ini  dapat terpilih sebagai Proklim Utama Tingkat Nasional Tahun 2020.

Beberapa tim CSR PTBA yang hadir  dalam kesempatan verifikasi tersebut antara lain Asman CSR Hartoyo,  Budiman Arsyad, Agusman dan Herman Ucok dari Satker Humas.(Idham)

Read More

Penanganan COVID-19 di Muba Sarat Inovasi

JAKARTA,DS. - Pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 di Muba menjadi sorotan banyak pihak, bahkan atas upaya yang maksimal dan penuh inovasi dalam penanganan COVID-19, Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan RI dengan mendapatkan Dana Insentif Tambahan sebesar Rp11,9 Miliar. 

Dalam kesempatan menjadi narasumber Lunch Talk Media Nasional Televisi Berita Satu dengan dipandu Presenter Eliza Hasan, Jumat (24/7/2020) Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA membeberkan sejumlah inovasi dan terobosan yang dilakukan dalam upaya penanganan COVID-19. 

"Alhamdulillah, inovasi-inovasi yang dijalankan ini berhasil menekan angka penularan COVID-19 di Muba. Hasilnya, Kabupaten Muba sampai saat ini tetap menjadi daerah dengan resiko penularan yang rendah," jelasnya. 

Dikatakan Dodi, pada awal pandemi COVID-19 pihaknya langsung respon cepat mengambil inisiatif menyediakan seribu rapid tes untuk deteksi dini warga dan paramedis yang dikhawatirkan terpapar COVID-19. 

"Semua warga dan paramedis kita fasilitasi rapid tes massal secara gratis, bahkan awak media menjadi yang kita prioritaskan pada saat itu, mengingat aktifitas rekan-rekan media sangat rentan terpapar COVID-19," terangnya. 

Kemudian, pihaknya bahu membahu menangani pandemi COVID-19. Tim di Muba katanya bekerja sedini mungkin melakukan perbaikan ekonomi kepada masyarakat terdampak pandemi dengan penyaluran BLT secara transparan.

"BLT kita salurkan dari APBD langsung, bekerja sama BRI. Jadi diberikan langsung ke orang-orang yang terdata selama tiga bulan. Mereka dibuatkan rekening sehingga penyaluran langsung by name, by address, by nik," ungkap Dodi.

Kemudian, Penanganan pandemi di Muba jadi salah satu penilaian pemerintah pusat dengan keberadaan isolasi outdoor yang disediakan RSUD Sekayu di Musi Banyuasin untuk pasien COVID-19.

Penanganan di rumah sakit juga dianggap sebagai kinerja penting Muba dalam melawan COVID-19. Meski tidak masuk wilayah yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Darurat, Dodi mengatakan mereka berinisiatif membentuk RS sendiri dan memaksimalkan RS yang ada. Bahkan dari recofusing anggaran, pihaknya dapat mengadakan alat PCR di rumah sakit Sekayu yang dapat memeriksa 100 sampel dalam satu hari.

"Kami mendirikan RS darurat COVID-19 di RSUD Sekayu, lalu RS Sungai Lilin dan RS Bayung Lincir. Kita juga punya PCR Test (Polymerase Chain Reaction), TCM (Tes Cepat Molekuler) dan Rapid Test Antigen yang dilakukan di RSUD di Kabupaten Musi Banyuasin untuk PCR di RSUD Sekayu sedangkan  PCM di RSUD Bayung Lencir dan Rapid Test Antigen di RSUD Sungai Lilin," jelas dia.

Selama ini pihaknya mencatat, rata-rata kasus positif di Muba terjangkit dari para pekerja perusahaan, atau kasus impor dari luar Muba yang dibawa oleh sopir truk. Dodi mengaku pihaknya tidak khawatir terhadap penanganan oleh tiga RS yang ada.

"Berdasarkan tracing, kasus COVID-19 di Muba kebanyakan berasal dari karyawan perusahaan. Selain itu juga rata-rata terpapar dari sopir kendaraan yang melewati jalur lintas. Makanya kita perketat perbatasan dengan pemeriksaan terhadap para sopir," jelas dia.

Dodi menambahkan, Pemkab Muba juga bekerjasama dengan UMKM di Muba telah membuat sebanyak 1 juta masker untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh warga Muba hingga ke kawasan pelosok. 

"Selain memprotect warga dengan masker, program sejuta masker ini bisa membantu pelaku UMKM di Muba di tengah wabah COVID-19," ulasnya. 

Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi dan juga penurunan ekonomi masyarakat dikarenakan turunnya harga komoditas salah satunya karet dan sawit.

"Inovasi Musi Banyuasin diantaranya adalah dengan program aspal karet yang dapat menaikkan perekonomian petani karet rakyat dan juga Biofuel merubah sawit jadi bahan bakar nabati (BBN) yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian petani sawit di Kabupaten Musi Banyuasin", jelasnya

Ke depan, lanjut Dodi, untuk menghadapi masa new normal life Pemkab Muba bersama stakeholder akan fokus dengan perbaikan ekonomi daerah dan juga mensupport pelaku UMKM di Muba agar ekonomi di Muba kembali bergeliat. 

"Reward dari Kemenkeu sebesar Rp11,9 Miliar tersebut akan dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi, utamanya mereka yang tergabung di UMKM," tandasnya.(hsm) 

Read More

RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui 03-07-2020 / PANITIA KHUSUS

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). 

JAKARTA.DS, -- Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni mengetuk palu tanda pengesahan RUU tersebut usai seluruh fraksi menyetujui dan memberi catatan terhadap RUU MLA RI-Swiss ini.

“Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, apakah disetujui untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI?” tanya Sahroni yang kemudian secara serentak dijawab ‘setuju’ oleh peserta rapat dari Komisi I dan Komisi III yang hadir di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Mewakili Pemerintah, hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan delegasi Kementerian Luar Negeri. Dalam wawancaranya kepada Parlementaria, Sahroni berujar bahwa DPR RI memandang bahwa RUU MLA RI-Swiss ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Undang-Undang tersebut nantinya akan menjadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

“Alhamdulillah ini berjalan lancar ya. Ini untuk kebaikan bersama kedua negara agar bilamana kita punya Undang-Undang terkait masalah timbal balik ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Walaupun prosesnya cukup lumayan lama tapi akhirnya atas komitmen bersama bisa selesai,” ujar politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Sahroni menyatakan bahwa Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa serta memiliki teknologi informasi yang mumpuni, sehingga Indonesia sangat membutuhkan hal tersebut. “Sangat strategis. Sebenarnya teknologinya dari Swiss sudah canggih, Cuma di Indonesia agak lambat karena informasi data yang tidak akurat, UU ini tentu akan memudahkan kita,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran, pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan pertama. Selanjutnya hasil penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada 14 Juli 2020 mendatang. Dilangsir dari Parlementaria.

Read More

Kasad Gelar Coffee Morning dengan Awak Media

JAKARTA.DS, -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar acara Coffee Morning dan Olah Raga Bersama dengan para petinggi media dan wartawan media massa, bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat, Rabu (24/06/2020).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Nefra Firdaus dalam rilisnya.

Selaku penanggung jawab acara, Kadispenad mengurai tujuan digelarnya acara tersebut, yaitu sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kerja sama konstruktif yang selama ini telah terjalin antara TNI AD dengan media massa nasional.

“TNI AD menyadari bahwa media massa, baik cetak, elektronik maupun online, merupakan mitra Satuan Penerangan khususnya dan TNI AD pada umumnya, yang telah banyak membantu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan, program satuan serta pelaksanaan tugas dan kinerja TNI AD kepada seluruh masyarakat di Indonesia, secara objektif dan transparan,” ujar Nefra.

Ditambahkan oleh Nefra, disamping menjadi sarana publikasi, media juga berperan penting sebagai sarana aspirasi masyarakat Indonesia terhadap institusi TNI AD.

“Itulah mengapa TNI AD selalu menjadikan media massa sebagai patner kerja sama agar TNI AD semakin profesional dan dicintai rakyat,” lanjutnya.

Kegiatan diawali dengan olah raga bersama di Lapangan Mabesad. Kasad didampingi para pejabat TNI AD dan segenap tamu undangan yang hadir melaksanakan jalan santai mengelilingi lapangan, dilanjutkan dengan ajang silaturahmi dengan Seluruh awak media yang hadir.

Kasad menyampaikan, diselenggarakannya kegiatan tersebut dalam rangka membangun kembali komunikasi dengan gaya baru, dan sekaligus meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh, dimana olah tubuh dan sinar matahari pagi sangat bagus bagi kesehatan.

"Namun, tetap mengutamakan protokol kesehatan,  jaga jarak atau physical distancing, duduknya berjauhan
serta disediakan masker dan hand sanitizer," ujar Andika.

Kasad menambahkan bahwa, komunikasi perlu dibangun dan dipelihara demi kepentingan masyarakat dan berharap upaya ini dapat lebih memudahkan pihak TNI AD dan awak media dalam bertukar informasi sebagai bentuk transparansi di masyarakat.

“Komunikasi perlu dilaksanakan terus menerus sebagai  bagian dari transparansi informasi terhadap situasi yang terjadi," ujar Andika.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan TNI AD dalam penanganan Covid-19, Jenderal bintang empat ini menjelaskan bahwa pengadaan alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) TNI AD telah siap dan dipergunakan untuk mendukung 68 rumah sakit milik TNI AD di seluruh Indonesia.

"Pembagian disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Kita akan menyiapkan PCR sebanyak 10.000," jawabnya.

Sementara, terkait validasi Orgas TNI AD, Kasad menyampaikan bahwa saat ini TNI AD sedang melakukan validasi tahap kedua.

"Ini yang kedua, dipersiapkan guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Karena memang itulah nature dari public policy, yaitu setiap organisasi publik itu harus berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi," tandasnya.

Usai olah raga bersama, acara dilanjutkan dengan ramah tamah menikmati hidangan tradisional yang telah disediakan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Pejabat Utama TNI AD, para pimpinan media nasional serta tamu undangan lainnya. (Dispenad)

Read More

JAKARTA,DS. -- Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad, 24 Mei 2020. Penetapan ini dilakukan setelah Kementerian Agama menggelar Sidang Isbat hari ini, Jumat (22/5).

Hasil sidang isbat menyatakan bahwa hilal atau penentu datangnya bulan baru penanggalan hijriah belum tampak. Karena itu Ramadan digenapkan atau disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal).

Dua cara adalah hisab dengan perhitungan dan rukyat atau melihat langsung hilal. Kedua metode itu dinilai saling melengkapi.

"Ketinggian hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk," kata Menteri Agama Fachrul Razi di Kementerian Agama di Jakarta usai memimpin sidang Isbat. "Dari 80 titik tidak melihat hilal."

Untuk memantau kedatangan bulan baru, Kemenag mengerahkan petugas yang telah diambil sumpahnya untuk memantau hilal. Tercatat ada 80 titik pengamatan hilal di 34 provinsi.

Salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah sudah memutuskan lebih dulu bahwa lebaran jatuh pada Ahad (24/5). Penetapan ini berdasarkan Ketetapan itu diambil berdasarkan hasil hilal hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Dalam ketetapannya, Muhammadiyah menyebut tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta ( f= -07°48' (LS) dan l= 110°21' BT ) = +06°43'31" (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu, bulan berada di atas ufuk.

Dari hasil sidang isbat, Hari Raya Idulfitri yang akan jatuh Ahad (24/5) akan dirayakan umat muslim dengan penuh prihatin karena pandemi corona. Selain situasi ekonomi yang sulit, warga dilarang mudik pada lebaran tahun ini.

Padahal, mudik adalah tradisi tahunan bagi umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama.Rill

Read More

PERCERAIAN TERJADI DI KALANGAN ASN KEBANYAKAN KARENA SELINGKUH

JAKARTA.DS, --- Perselingkuhan menjadi penyebab perceraian nomor dua tertinggi di Indonesia baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun di kalangan pegawai swasta. Dari banyak kasus selingkuh ternyata terbanyak terjadi dengan rekan sekerjanya. Hal itu diakui oleh Mediator Pengadilan Agama Negri.

Umumnya, kasus perceraian terjadi karena pertengkaran terus menerus dalam keluarga karena ketidak cocokan, lalu perselingkuhan, dan ada juga perceraian terjadi karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kepala Pengadilan Agama Di Kota A juga tidak menapik bahwa kemungkinan di PNS bercerai lantaran selain percekcokan juga akibat selingkuh dengan rekan kerja.

“Sangat disayangkan di kalangan PNS juga banyak terjadi kasus perceraian dan tidak sedikit juga disebabkan karena masalah selingkuh. Bahkan, ada yang selingkuh dengan rekan kerja,” pungkas Salah Seorang Pegawai Pengadilan Agama Negri A.


Beliau juga menyampaikan, bahwa keluarga PNS yang tampak harmonis dan memberikan kesan yang baik belum tentu baik-baik saja dan tidak sedikit keluarga yang justru memiliki banyak sekali masalah.

“Sekarang yang kita lihat mungkin keluarganya adem ayem, tapi kenyataan enggak, banyak juga yang ternyata ujung-ujungnya bercerai,” ujarnya.

"Untuk tingkat perceraian khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat".

Dalam setahunnya menyampaikan ada sekitar 10000 kasus perceraian, 25 persen Kasus dialami warga Daerah dan 75 persen terjadi di Kota. Di antara data tersebut kasus perceraian pertengkaran, selingkuh dan KDRT tidak hanya datang dari PNS tapi juga dari Pegawai swasta.

“Oh, kalau masalah selingkuh tak hanya pegawai pemerintah, pegawai swasta juga banyak yang selingkuh dengan teman kerja. Mestinya sesama rekan kerja mesti saling menjaga dan saling menghargai,” tuturnya.

Pihak yang melapor kasus perceraian ternyata tidak hanya dari sebelah pihak laki-laki (cerai talak) tapi juga ada dari pihak istri alias cerai gugat.

“Anehnya, jangan dipikir yang selama ini melapor hanya suami. Banyak juga yang melapor itu istri. Selain  itu, ada yang KDRT itu malah pelakunya istri dan korbannya suami. Kemarin ada yang melapor tak tahan dengan perlakuan istrinya yang selalu memukul setiap ada masalah,” paparnya.

Banyak dampak yang disebabkan karena kasus perceraian, diantaranya Hak asuh anak, pembagian harta yang ada, dan lain sebagainya.

“Saya sangat menyayangkan peningkatan perceraian di Kota A, kalau urusan cekcok (pertengkaran) ya kalau masih bisa dibicarakan baik-baik, sampaikan baik-baik,” ujar nara Sumber yang engan di tulis namanya.

Menurutnya, setiap perkara yang masuk, Pengadilan Agama mengupayakan untuk mediasi agar kembali dan berdamai. Namun jika sudah tidak ada kecocokan dan keduanya sepakat bercerai karena memenuhi unsur baru diputuskan oleh Pengadilan Agama. Red

Read More

Dinahkodai Yenny Wahid, Beni Hernedi Harapkan FPTI Semakin Baik

Yenny Wahid Terpilih Ketua PP FPTI
JAKARTA.DS,-- Pelantikan Pengurus Pusat (PP) Federasi Panjat Tebing Indonesia  (FPTI) Periode 2019-2023 resmi digelar di Disrupto Society Plaza Indonesia, Selasa (25/2/2020). 

Pada rangkaian prosesi Pelantikan Pengurus Pusat (PP) Federasi Panjat Tebing Indonesia  (FPTI) Periode 2019-2023, terpilih sebagai Ketua PP FPTI periode ini yakni Zannuba Ariffah, yang akrab dipanggil Yenny Wahid.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi selaku Ketua Pengprov FPTI Sumatera Selatan turut hadir dan memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Yenny Wahid yang merupakan Putri ke tiga dari Presiden RI Ke-IV (Alm) KH Abdurrahman Wahid.

"Kami dari Pengprov FPTI Sumsel mengucapkan selamat kepada Ibu Yenny Wahid, telah resmi dilantik sebagai Ketua PP FPTI.  Kehadiran beliau di tubuh FPTI membawa harapan besar untuk organisasi FPTI agar semakin baik dan mampu memajukan olahraga panjat tebing Indonesia. Diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti menambah jumlah juri bersertifikasi internasional,"ucap Beni.

Beni menambahkan, target FPTI Sumsel untuk meraih medali di PON XX Papua 2020 ini tentu yang terbaik. Karena FPTI Sumsel memiliki atlet yang sangat diperhitungan untuk skala nasional maupun internasional.

"FPTI Sumsel bidik target medali. Tidak hanya medali, tapi medali emas. Minimal 1 dan 2 medali emas," tegasnya.

Menurut Beni, sisa waktu menuju PON akan dipersiapkan dengan maksimal, dengan membangun tim yang solid. Sepuluh atlet mewakili Sumsel akan diseleksi lebih lanjut, lewat kompetisi, latihan yang sudah pihaknya siapkan. Para atlet akan memperebutkan quota yang ada. 

"Pelatda nantinya menjadi cara kami menempah atlet untuk berkompetisi lewat Try out, bagaimana mereka merasakan atmosfer kompetisi," ujarnya.

Ketua KONI Pusat, Marciano Norman yang melantik pengurus PP FPTI periode 2019 -2023 dalam sambutannya mengatakan, Yenny Wahid terpilih aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) FPTI di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2019, Munas dihadiri 31 perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) FPTI dari 32 Pengprov yang aktif di seluruh Indonesia.

Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali yang turut hadir pada pelantikan tersebut mengatakan,  dengan telah dilantiknya pengurus PP FPTI yang baru, dapat membawa cabor Panjat tebing menjadi cabor kebanggaan bangsa, menjadi salah satu cabor unggulan yang diyakini bisa membawa nama negara Indonesia di kanca dunia.

"Target ke depan, FPTI diharapkan mampu meloloskan atlet panjat tebing Indonesia ke Olimpiade. Harapannya, pemanjat-pemanjat Indonesia mampu mengharumkan nama Tanah Air di ajang bergengsi ini,"ucap Zainudin.

Terpisah, Yenny Wahid mengaku akan berkomitmen melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dia juga siap bekerja keras untuk memajukan olahraga ini sehingga semakin banyak prestasi yang dicetak atlet-atlet panjat tebing Indonesia.

"Dari segi SDM juga akan ditingkatkan kapasitasnya dan ke depan diharapkan semakin banyak atlet berprestasi yang akan lahir dari wadah cabang olahraga ini," ucapnya.(hsm) 

Read More

Yulian Gunhar Sosialisasikan 4 Pilar Pancasila Di Meranjat

INDRALAYA.DS, --  Salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi 7,  H Yulian Gunhar sekaligus anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Dapil Sumsel II, kembali mengelar sosialisasi pentingnya empat pilar Pancasila dan UUD 1945, kepada ratusan masyarakat di Desa Meranjat Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI), Rabu (5/2) kemarin.

Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut dihadiri juga oleh salah seorang pimpinan DPRD OI Wahyudi ST dari fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris DPC PDI Perjuangan M Rizal serta diikuti oleh 150 warga setempat dari berbagai elemen masyarakat seperti ibu rumah tangga, petani, tokoh agama dan tokoh pemuda.

H Yulian Gunhar yang menjadi narasumber menjelaskan bahwa Pentingnya makna yang terkandung  dalam empat pilar Pancasila dan UUD 1945, dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata bisa
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana Empat pilar kebangsaan yakni Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

" MPR RI selaku lembaga legislatif negara, akan selalu menghidupkan kembali nilai-nilai empat pilar tersebut, salah satunya dengan terus menyosialisasikannya ke masyarakat, apalagi Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa menumbuhkan rasa persatuan keberagaman rakyat Indonesia yang tinggal bersama," ujarnya.

Menurutnya sebagai dasar negara, Pancasila sangat menjunjung kebersamaan musyawarah untuk mufakat, meminimalkan terjadinya gesekan atau konflik di tengah masyarakat, seperti Lima sila utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercantum juga pada Pembukaaan Undang - Undang Dasar 1945, keadilan sosial yang tetap memegang nilai agama.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk Negara, dimana Indonesia sebelum kemerdekaan dan Indonesia setelah kemerdekaan. Konsep Negara Kesatuan kita berlandaskan dengan Pancasila dan UU tahun 1945," jelasnya.

Nampaknya sosialisasi ini dijadikan momentum juga oleh beberapa warga yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR RI H Yulian Gunhar. Tentu hal itu ditanggapi serius oleh H Yulian Gunhar dengan harapan nantinya aspirasi yang dihimpun dapat ditindaklanjuti.*H2y*

Read More

Sosialisasi Empat Pilar, Jialyka Maharani Ajak Milenial Lebih Mencintai Tanah Air

INDRALAYA.DS. -- Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani mengajak milenial di Sumatera Selatan untuk lebih mencintai tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan Jialyka saat memberikan materi sosialisasi empat pilar kebangsaan dihadapan ratusan pelajar SMA Negeri 1 Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan, pada Sabtu 8 Februari 2020.

Di hadapan ratusan pelajar tersebut, Senator yang kerap disapa Jia ini menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, mencintai dan menjaga tanah air adalah kewajiban bersama. “Kita semua sama-sama tahu bagaimana pengorbanan para pendahulu kita dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan, oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal yang positif,” ungkap Jialyka. 

Lebih lanjut, Senator lulusan Universitas Indonesia tersebut juga menjelaskan salah satu cara mencintai tanah air ialah dengan mengamalkan nilai-nilai pancasila.  Menurut Jialyka, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa Indonesia tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 

“Pancasila merupakan ideologi yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, muatan-muatan nilai dalam Pancasila sangat lengkap, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi hingga nilai-nilai keadilan sosial, kita patut bangga memiliki Pancasila,” tegas Putri sulung dari Pasangan Ilyas Panji Alam dan Meli Mustika tersebut.

Menurut Senator kelahiran 20 September 1997 tersebut, Pancasila tidak hanya dihapal tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan selalu menjaga toleransi antar warga, saling menghormati satu sama lain, saling tolong menolong dan lain-lain.

“Di lingkungan sekolah , salah satu contoh pengimplementasian nilai-nilai Pancasila misalnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak ada bullying di sekolah, menghargai perbedaan, saling tolong menolong dan lain-lan” Jelas Senator yang juga merupakan Pimpinan Kelompok MPR tersebut.

Laporan : Tim DS

Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Wakil Menteri PUPR Kunjungi Stand DPC PDIP Muba

MUBA.DS, -- Hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) dan HUT PDI-Perjuangan Ke - 47 Tahun di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Ketua DPC PDI-Perjuangan Muba Benni Hernedi beserta Kader Partai lainnya petik Point penting didalam kehadirannya tersebut.

Agenda yang berlangsung mulai pada 10 Januari - 12 Januari 2020 tersebut menjadi tranding topik diberbagai media Nasional, acara yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Kyai H Ma'aruf Amin dan seluruh Kader Partai PDI-Perjuangan Seluruh Provinsi dan Kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut ada banyak point-point penting yang dipetik, baik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati maupun Presiden RI Joko Widodo. Benni Hernedi selaku Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini mengukapkan, bahwa Inovasi Masyarakat daerah dapat kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kita lestarikan dan kita berikan Suport.

Dikatakan Beni, Musi Banyuasin lolos seleksi atau telah dipilih bersama ratusan daerah dari seluruh Indonesia untuk menampilkan Inovasi daerah.

"Nah, produk yang kita pamerkan ini sebagai upaya daerah sentra karet dalam hilirisasi produk karet sekaligus meningkatkan pendapatan petani karet yang telah bertahun-tahun mengalami kejatuhan harga," terangnya.

Lanjutnya, Muba ingin menjabarkan hal strategis hasil kolaborasinya ini  untuk didorong pengembangan produksinya serta menggalang dukungan kebijakan hingga regulasi yang diperlukan. "Jadi, intinya berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dalam kesempatan ini pula saya ucapkan selamat HUT ke 47 PDI Perjuangan," kata Beni.

Diketahui, dalam rangkaian pameran inovasi tersebut akan menampilkan berbagai pameran yang menekankan pentingnya semangat berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Kegiatan pameran yang menampilkan rempah, jamu obat-obatan, pangan, dan teknologi terapan akan berlangsung pada 10 Januari -12 Januari 2020 dan terbuka untuk umum.

"Konsepsi berdikari ini sangat relevan, karena mengakar pada sumber daya nasional bangsa, dan jika dikelola dari hulu hilir melalui dukungan riset dan inovasi, maka jalan kemakmuran membentang luas. Kuncinya Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri," tegas Beni

Informasi yang dihimpun awak media, antusias pengunjung yang mengunjungi Stand DPC PDI-Perjuangan sangat baik, salah satunya kunjungan dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jon Wempi Wetipo dan Ketua DPP PDI-Perjuang Sumatera Selatan Giri Ramanda Kiemas.(hsm/riil)

Read More

Bukit Asam Kembali Raih PROPER Emas dan Hijau

MUARA ENIM.DS, -- PT Bukit Asam Tbk kembali menerima penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kategori Emas untuk Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan kategori Hijau untuk Unit Pelabuhan Tarahan (Peltar) PTBA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. 

Penghargaan PROPER Emas ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya kepada Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin di Istana Wakil Presiden, Rabu (8/1). 

Dengan diraihnya PROPER Emas kembali pada tahun ini, menjadikan Bukit Asam sebagai perusahaan tambang batu bara yang berhasil meraih PROPER Emas 7 kali berturut-turut sejak 2013. Melalui penghargaan ini, Unit Pelabuhan Tarahan Bukit Asam juga berhasil meraih PROPER Hijau kedua kalinya sejak tahun 2018. 

Sepanjang tahun 2018 hingga 2019, Bukit Asam melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Berbagai pemberdayaan ini terus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. 

Berbagai program pemberdayaan unggulan terus dilakukan secara konsisten oleh Bukit Asam di UPTE dan Peltar, diantaranya Eco-Edu Zoo Park dan Kampung Batik Kujur Ramah Lingkungan di UPTE dan Kapal Pendidikan Pulau Tegal di Peltar. 

Melalui Eco-Edu Zoo Park, Bukit Asam menyulap lahan bekas tambang menjadi kebun binatang mini dan jogging track untuk masyarakat. Dalam pengelolaannya, Bukit Asam menggandeng pemuda yang berada di sekitar perusahaan untuk mengedukasi mengenai satwa dan lingkungan kepada para pelajar dan masyarakat. Selain itu, melalui kebun binatang mini ini, Bukit Asam juga bermaksud untuk mengkonservasi flora dan fauna, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan ekosistem dengan menjaga lingkungan. 

Program lain yang dilakukan adalah Kampung Batik Kujur Ramah Lingkungan di Tanjung Enim. Melalui Kampung Batik Kujur ini, Bukit Asam berupaya untuk melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal melalui motif batik yang digunakan serta menciptakaan kesejahteraan bagi masyarakat dengan bergabung di Kampung Batik Kujur. 

Dengan menggunakan motif batik yang berasal dari kearifan lokal, motif-motif ini dibuat di atas kain dengan bahan alami. Pewarnaan untuk batik pun menggunakan warna alami dari tanaman seperti mengkudu, jengkol, dan secang. Kini, Kampung Batik Kujur telah mampu memproduksi 200 lembar kain batik per harinya serta meningkatkan perekonomian bagi warga yang bergabung dalam Kampung Batik Kujur ini. 

Di Peltar, pemberdayaan untuk masyarakat salah satunya dilakukan melalui program Kapal Pendidikan untuk Pulau Tegal. Dengan adanya kapal pendidikan ini, dapat memudahkan guru untuk berangkat dan pulang mengajar di Lembaga Pendidikan PKBM Pesona Pulau Tegal. Tak hanya itu, adanya Kapal Pendidikan ini juga sebagai wujud dukungan Bukit Asam untuk pendidikan anak-anak yang berada di Pulau Tegal. 

Dengan berbagai program yang dilakukan oleh Bukit Asam untuk masyarakat dan lingkungan serta apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Bukit Asam melalui PROPER Emas dan Hijau, tentunya hal ini menunjukkan keseriusan serta terus memotivasi Bukit Asam untuk terus berbuat lebih baik untuk sekitar wilayah operasional. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Bukit Asam dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.

Diraihnya PROPER Emas untuk ketujuh kalinya ini, tentu akan mendorong Bukit Asam untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang lestari, serta memberi manfaat seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan. 
Laporan : Novita/Idham
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More