PJ Gubernur Sumsel, Siap Mendukung Pelantikan Pengurus PWI Sumsel 2024-2029
Target 1000 Vaksin, GENCAR, BIN Dan PEMKOT Palembang Gelar Vaksinasi
Palembang, DS - Menuju indonesia sehat pemerintah pusat melalui pemerintah daerah berjibaku memerangi pandemi covid-19
Dengan mengikuti aturan standar protokol kesehatan(Prokes) salah satu organisasi sosial terkemuka Gerakan Cinta Rakyat ( GENCAR ) melalui DPW Gencar Sumsel adakan kegiatan Vaksinasi di gedung pasar ikan modern jalan MP.Mangku Negara kelurahan 8 ilir, kamis 21/10/21
Turut hadir dalam acara Walikota palembang bapak Harno Joyo, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Gencar indonesia bapak Charma Afrianto,SE, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gencar Sumsel bapak Reco Virnando,SE, kapolsek IT.II Kompol Yuliansyah, perwakilan Kabinda Sumsel kolonel Gusra, dan ketua Universal Line Dance(ULD) ibu Ir.Reny Fachrurrozi,SE
Harno Joyo menyampaikan,
Terimakasih kepada Gencar dan BIN atas kerja sama dan terlaksananya acara vaksinasi yang di gelar di gedung pasar ikan modern
Sekarang ini baru 56% yang sudah di vaksin dengan sasaran 1,2 juta jiwa masyarakat kota palembang harus di vaksin
700 ribu sudah di vaksin berarti sekitar 500 ribuan lagi masyarakat kota palembang yang belum di vaksin,ucapnya
ditempat yang sama
Reco Virnando,SE mengatakan, "acara vaksinasi di gelar atas kerjasama Gencar Indonesia bersama Badan Intelijen Negara(BIN), Pemerintah kota palembang, dan Universal Line Dance(ULD)
Target 1000 vaksin akan di suntikan kepada masyarakat umum dan kalangan pelajar terutama dari Sekolah Menegah Kejuruan Muhammadiyah 3 palembang
Lanjut Reco, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun takut untuk di vaksin karena vaksin sangat perlu untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari paparan virus covid -19" tandasnya
Idul Adha 1442 Hijriah, Herman Deru Sebar 100 Ekor Sapi Untuk Masyarakat Sumsel
PALEMBANG, DS - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, gencar melakukan berbagai upaya untuk memberikan keprihatinanya kepada masyarakat. Bahkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 H, dirinya berkesempatan untuk menyerahkan langsung sapi kurban di beberapa Pelosok. Langkah itu sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat di momen yang berharga ini.
“Sengaja kita datang ke beberapa tempat ini untuk menyerahkan sapi kurban kepada masyarakat. Ini merupakan langkah kita untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha.” kata Herman Deru di sela penyerahan sapi kurban di masjid Agung Palembang, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021.
Dijelaskannya, sedikitnya ada 100 ekor sapi kurban yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk dibagikan ke sejumlah wilayah yang memang sebelumnya telah dilakukan pendataan. “Ada 100 ekor sapi yang terkumpul. Sapi kurban tersebut merupakan hasil dari dana yang dikumpulkan para ASN, pegawai BUMD, dan lainnya. Sapi-sapi tersebut kita sebar di wilayah yang kita data yang benar-benar berhak menerimanya.” ungkapnya
Menurut Abang HD, sapaan akrabnya, Idul Adha 1442 H saat ini memang merupakan momen yang tepat untuk berbagi. Apalagi Idul Adha kali ini, masyarakat juga masih harus berjuang melawan Covid-19. yang belum usai. “Saat ini masyarakat butuh perhatian maksimal, sehingga masyarakat dapat merasakan kebersamaan. Upaya ini diharapkan dapat membangkitkan semangat berkurban.” terangnya.
Pelopor Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz itu juga menyarankan, agar sapi kurban tersebut dapat dibagi rata untuk masyarakat yang berhak menerimanya. “Saya menyarankan daging kurban ini dibagikan untuk seluruh masyarakat. Walaupun pembagiannya sedikit, tapi harus merata, sehingga masyarakat dapat merasakannya.” ujarnya.
Diketahui, penyerahan sapi kurban yang dilakukan, berawal dari Masjid Al Amin di kawasan rumah susun Palembang. Di tempat tersebut, Bang HD menyerahkan sapi kurban atas nama dirinya dan keluarga. Tidak hanya itu, sebanyak 800 kepala keluarga di kawasan padat penduduk tersebut, juga diberikan bantuan berupa beras. Bantuan itu akan langsung didistribusikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumsel.
Lalu, Bang HD menuju masjid Muhajidin di kawasan 5 Ulu Palembang. Seekor sapi kurban diberikan dikawasan itu. Kemudian, dirinya memberikan bantuan hewan kurban di kawasan Jalan KH. H. Balqi Kelurahan 16 Ulu, sebelum akhirnya memberikan bantuan sapi kurban di Masjid Agung Palembang.
Disela-sela penyerahan hewan kurban ini, Bang HD juga mengajak masyarakat Sumsel untuk melaksanakan Sholat Idul Adha 1442 H di rumah, mengingat masih dalam situasi Covid-19. “Hari rayanya dirumah yaa. Termasuk melakukan sholat ied, karena tidak mengurangi hikmadnya. Jadi, kita jangan tinggalkan sholat, tapi dirumah saja, sedangkan untuk motong hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau di tempat yang aman.” tegas Abng HD.
Sementara itu, Ketua Masjid Mujahidin, M Idris, mengucapkan terima kasih atas bantuan sapi kurban untuk masyarakat yang telah diserahkan Gubernur Sumsel. Dia menegaskan, daging sapi kurban tersebut akan dibagi rata untuk masyarakat setempat. “Kepedulian pemimpin seperti pak Gubernur ini, yang kami harapkan. Ini wujud kebersamaan dan mudah-mudahan membawa berkah. Tentunya ini akan dibagikan secara merata untuk masyarakat.”
Penulis:
*(Ariyansyah)
5 Juli Aturan Ganjil-Genap Mulai Berlaku di Palembang, Hanya untuk Kendaraan Roda Empat
Palembang, DS - Pemberlakuan sistem ganjil-genap di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai 5 Juli 2021 nanti.
“Kita sudah melakukan rapat kordinasi bersama Dishub dan stake holder untuk melaksanakan peraturan Gubernur tentang aturan ganjil-genap,” ujar
Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Endro Ariwibowo saat ditemui awak media di Mapolrestabes Palembang, Jumat (2/7/2021).
Dikatakannya, ruas jalan yang akan diberlakukan sistem ganjil genap meliputi Jalan Kapten A.Rivai, Jalan POM IX, Jalan Merdeka, dan Simpang Angkatan 46
“Petugas Satlantas dan Dishub telah melakukan sosialisasi yang dimulai dari tanggal 1-4 Juli 2021 dan di hari Senin nanti akan kita berlakukan kendaran roda empat angka nomor plat mobil ganjil-genapnya angka yang paling ujung,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan aturan tersebut hanya berlaku untuk mobil roda empat saja, sementara untuk motor diperbolehkan. Termasuk mobil Ambulance, pemadam kebakaran, mobil pejabat pemerintah, TNI dan Polri.
Ia mengatakan sanksi dalam aturan ini lebih humanis atau bisa dihukum push up saja. Ia berharap adanya aturan tersebut ditujukan agar pengendalian covid-19 dapat teratasi.
**(Ariyansyah)
Kembali Gerebek Kampung Narkoba Tanggo Buntung, Polrestabes Palembang Tangkap Enam Orang
Palembang, DS - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang kembali menggerebek Kampung Narkoba Tanggo Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (20/6/2021) pukul 08.00 wib.
Giat penggerebekkan itu dilaksanakan di Lorong Cek Latah, Masjid, Manggis, Gayam, dan Lorong Muda Sepakat ini melibatkan ratusan personel gabungan Satreserse Narkoba Polrestabes Palembang dan anggota Brimob Polda Sumsel.
“Satuan Reserse Narkoba Polrestabe Palembang kembali menggerebek Kampung Narkoba Tangga Butung. Di TKP kemarin. Alhamdulilah situasi kondusif. Namun, enam orang kita amankan dari giat ini,” ujar Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Palembang, AKBP Andi Supriadi saat ditemui awak media di Polrestabes Palembang, Minggu (20/6/2021).
Ke enam orang tersebut berinisial HR (37), ID (38), MJ (23), RH (43), JM (18), dan MS (17) yang semuanya warga Tanggo Buntung. Pungkasnya,
Petugas menyisir di Kampong Narkoba Tanggo Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumsel, Minggu (20/6/2021).
Selain menangkap ke enam orang tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1,82 gram, pirek 64 buah dan pirek sudah terpakai 7 buah. Kemudian korek api 111 buah, jarum suntik 7 buah.
Polisi menyebut barang bukti itu diamankan dari gudang bandar besar berinisial AT, yang beberapa bulan lalu telah ditangkap.
Sementara kaki tangan AT yakni JD saat ini berhasil diamankan Sat Reserse Narkoba Palembang.
**( Ariyansyah/rill )
H. Herman Deru: PTB Harus Berperan Aktif Dalam Menjaga Lingkungan
PALEMBANG, Duta Sumsel - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan kontribusi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang telah banyak memberikan CSR-nya dalam rangka mengangkat kesejahteraan masyarakat utamanya di Sumsel. “Kami ucapkan terimakasih atas kontribusi besar PTBA yang telah banyak membantu bahkan di kalangan rakyat Sumsel PTBA begitu familiar,” kata Gubernur H Herman Deru saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk di Ruang Rapat Pemprov Sumsel, Rabu (19/5).
Pada kesempatan ini, Gubernur HD juga meminta pihak Direksi PTBA untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan utamanya di sekitar areal tambang tak terkecuali dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan SDA di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) agar tetap terjaga dan lestari. “Saya berharap PT BA tidak kaku dan tidak harus melalui tender, kalau ada kemitraan organisasi yang jelas antara Pemprov Sumsel melalui Dinas Lingkungan Hidup,” tambah Gubernur.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Suryo Eko Hadianto mengungkapkan tujuan dari audensi pihaknya sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada 5 April 2021, dimana dalam RUPS PT BA terjadi perubahan nomenklatur dan susunan direksi. Karena itu pihaknya berniat untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan direksi PTBA yang baru. “Terimakasih Pak Gubernur atas waktunya, kami bermaksud untuk memperkenalkan jajaran direksi baru, memang ini suatu yang khusus dimana PT Bukit Asam beroperasi di Sumsel, kami menitipkan PT Bukit Asam dan mohon pembinaan agar cita-cita PT BA tercapai untuk menjadi perusahaan energi berkelas dunia,” tambahnya sembari menyebut pihaknya siap untuk mendukung program pembangunan yang tengah gencar dilakukan Pemprov Sumsel tak terkecuali bidang pelestarian lingkungan hidup.
Jajaran Direksi PT Bukit Asam Tbk yang ikut serta dalam audiensi ini antara lain Direktur Utama PT BA Suryo Eko Hadianto, Direktur Operasi dan Produksi Suhedi, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Farida Thamrin, Direktur SDM Dwi Fatan Lilyana, Direktur Pengembangan Usaha Fuad I.Z. Fachroedin, Sekretaris Perusahaan (Sekper) Apollonius Andwie C. dan General Manager Dermaga Kertapati Hengki Burmana. (*)
SKK Migas - Pertamina EP Serahkan Ventilator Buatan Dalam Negeri Ke RS Bhayangkara M Hasan Palembang.
PALEMBANG Duta Sumsel -- Perusahaan pertambangan minyak SKK Migas, Pertamina EP bersinergi dengan Polda Sumsel dalam upaya membantu pemerintah dalam percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sumsel.
Tidak hanya dengan penerapan protokol kesehatan disetiap kegiatan rutinitasnya namun juga terus membantu memperkuat lini unit penanganan darurat Covid-19 melalui penambahan 2 unit Ventilator PM-01 karya anak bangsa di RS Bhayangkara M Hasan Palembang.
Bantuan 2 (dua) unit Ventilator Parametrik tipe PM-01 kepada RS Bhayangkara M Hasan Palembang ini nantinya akan digunakan untuk penanganan pasien dari anggota Polri maupun masyarakat umum di Sumsel.
Pertamina EP Asset 2 Legal & Relations Manager Fransiska, mengatakan Pertamina EP selaku Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas bumi di bawah SKK Migas sangat mendukung tugas dan tanggung jawab Polri khususnya Polda Sumsel yang saat ini mempunyai tugas berat dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19, apalagi resiko anggota kepolisian sangat besar sebagai garda terdepan dalam menciptakan Kamtibmas di masyarakat.
Kepala RS Bhayangkara M Hasan Palembang AKBP Dr. Wahono Edhi Prastowo menyambut baik dan mengapresiasi adanya bantuan ini.
“tentunya ventilator buatan dalam negeri ini sangat membantu tugas kami dalam mempercepat penanganan pasen darurat Covid-19, apalagi RS Bhayangkara M Hasan Palembang merupakan salah satu RS Rujukan yang menangani pasien Covid-19 cukup banyak” ujarnya.
Terpisah Pertamina EP Asset 2 General Manager Astri Pujianto mengapresiasi Polda Sumsel khususnya dalam dukungan pengamanan objek vital nasional industri hulu minyak dan gas bumi serta penanganan perkara-perkara seperti pencurian aset negara, sabotase, sengketa lahan maupun kasus-kasus lainnya yang dapat menghambat kinerja Pertamina EP sebagai garda terdepan dalam pemenuhan pasokan energi minyak dan gas bumi di Sumatera Selatan.
Saat ini PT Pertamina EP masih menjadi produsen Migas terbesar di Sumatera Selatan dengan produksi minyak berkisar 17.622 Barel Per Hari dan gas berkisar 349 Juta Standar Kaki Kubik per Hari. Selain itu kontribusi hulu migas dari SKK Migas-Pertamina EP sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk wilayah Sumatera Selatan juga turut membantu pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.(ril)
Awak MEDIA Dan MASYARAKAT, Pertanyakan, Soal MANGKIR Nya Oknum Anggota DPRD

Apakah Sanksinya?...
Palembang, DS - Mangkir dari Paripurna, Nihil Saat kegiatan Reses, Oknum DPRD Kota Kota Palembang Komisi III Berinisial EH, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat IT I, IT II, Dan IT III, Karena ini merupakan Dapil III Dimana Oknum tersebut Berkompetisi dalam perolehan Suara untuk melenggang ke Kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. (Rabu, 9 Desember 2020).
Oknum EH, mengatakan pada waktu itu,"Mayoritas raihan suara pribadi saya di IT III, yang mencapai 2.366 suara. Kalau dari 3 kecamatan total suara yang saya raih sekitar 4.500an," ungkap EH, saat bangga memenangkan pertarungannya dengan kandidate lain, Dia berjanji akan melakun hal yang terbaik bagi pemilihnya di dapil III, Minggu (5/5/2019).
Yang sangat di sesalkan dari tangkapan media, Dimana saat Reses semua anggota Dewan ingin menampung aspirasi masyarakat dan berbuat yang terbaik untuk selururuh masyarakat yang ada di dapilnya, berbeda dengan salah satu Oknom DPRD Kota Palembang Komisi III, Dapil III, Berinisial EH. Oknum Anggota Dewan Ini dinilai tidak memperhatikan masyarakat di dapilnya, bagaimana tidak, saat Sidang Paripurna pun Oknum DPRD Kota Palembang ini tidak hadir untuk mengodok dan membahas hal-hal yang terpenting bagi masyarakatnya, tidak hanya itu saja Oknum DPRD Kota Palembang, Komisi III, Dapil III ini, di duga sudah beberapa bulan tidak masuk kerja ( tidak masuk kantor).
Menurut keterangannya, dengan awak media, dalam beberapa bulan terakhir Oknum DPRD dari Dapil III ini memang sudah tidak pernah masuk kantor, Hal ini disampaian oleh Narasumber Dikantor DPRD Kota Palembang yang namanya tidak ingin di sebutkan, Kemudian team Media mencoba Klarifikasi Ke bagian Registrasi, dan memperoleh informasi yang sama, bahwa memang benar yang bersangkutan dalam beberapa bulan terakhir ini tidak pernah masuk kantor, saat Paripurna pun dia gak ada. Ungkapnya.

Awak media pun mencoba menemui Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk klarifikasi soal Oknum DPRD Kota Palembang Di Komisi III tersebut.
Kunjungan team media ke kantor DPRD Kota Palembang kemarin, sekaligus ingin silahturahmi ke Badan Kehormatan (BK), namun karena ada kegiatan reses di Dapil mereka masing-masing, team media pun gagal untuk bertemu dengan ke- 5 (Lima) orang tersebut.
Saat ingin di Konfirmasi tetang pemberitaan melalui Chat Whatshap dan Call WA, Oknum Anggota DPRD Kota Palembang Komisi III, Dapil III, Berinisial EH belum membalas Chat dan Telp dari Awak media
Diketahui Sudah lebih dari empat bulan, bahkan lebih, Oknum DPRD Kota Palembang yang berinisial EH sedang dalam keadaan sakit berat, di duga, Oknum DPRD tersebut saat tidak dapat melakukan apapun untuk kegiatan profesinya. Yang jadi pertanyaan masyarakat adalah, bagaimana mereka bisa menyampaikan dan menyalurkan aspirasi mereka untuk bisa membangung daerah mereka, Masyarakat juga menilai, kok bisa ada pembiaran tentang hal ini, trus anggaran yang di keluarkan negara untuk disalurkan ke masyarakat didapilnya apa, mana, dan haruskah masyarakat terus dibohongi dwngan pembiaran ini.
Masyarakat berharap, Badan Kehormatan Dewan dapat melihat hal ini, dan saat ini di masa pendemi seperti ini, masyarakat sangat kesulitan dalam hal apapun, jangan lagi masyarakat dibohongi oleh Oknum DPRD yang tidak bisa membantu menuampaikan aspirasi demi pembangunan di wilayah mereka.(Mayorzen)
Suasana Pasar Ikan Modern Palembang sepi pembeli
PALEMBANG, DS - Meski telah diresmikan awal November 2020, kondisi Pasar Ikan Modern (PIM) di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang hingga Minggu (27/12/2020), masih terlihat sepi pembeli.
Menurut Asep (32), pedagang ikan seluang mengatakan, pembeli ikan di pasar tersebut mulai terlihat sepi sejak dua Minggu terakhir.
“Karena sepi, penghasilan kita tidak menentu. Seperti hari ini, saya hanya dapat Rp50 ribu dan ikan saya masih tersisa banyak,” ungkap warga Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Sako ini.
Ditambahkannya, kalau ingin pembelinya ramai, pengelola pasar harusnya membuat semacam Bazaar disana, sehingga menarik pembeli untuk berkunjung.
Sementara Tedi As (50), penjual udang dan ikan laut menuturkan, pembeli sepi hampir setiap hari. Bahkan katanya pagi dibawah pukul 09.00 WIB pembeli masih ada, tetapi tidak ramai.
“Kalau pagi jumlah pembelinya sedang-sedang saja. Tetapi kalau diatas pukul 09.00 WIB hingga sore hampir tidak ada pembeli,” ujar warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami ini.
Lebih lanjut, biasanya dia membawa udang sekitar 4 Kg dan kadang-kadang hanya laku 2 Kg, bahkan pernah tidak terjual sama sekali.
“Kalau dagangan ini banyak yang beli bisa sampai Rp60-70 ribu perhari. Namun, sejak pembeli sepi saya merasa memporelah rasa lelah, sementara penghasilan sedikit dan yang berkunjung hanya lalat-lalat saja,” jelas Tedi.
Dijelaskannya, sebaiknya pemerintah atau pengelolah Pasar jangan hanya menjual ikan, tetapi juga ada sembakonya. Karena menurut Tedi, orang yang pergi ke pasar tidak semata-mata membeli ikan.
“Mungkin ibu-ibu kehabisan gula dan minyak misalnya. Dan dari rumah ingin membeli sembako, tetapi ketika melihat ikan mungkin akhirnya ingin membeli juga,” ungkapnya.
Diterangkan Tedi, sejak diresmikan hingga 6 bulan ke depan, tidak ada biaya sewa di pasar yang buka dari Subuh hingga malam ini. “Setelah 6 bulan, maka kita diwajibkan membayar sewa tempat sekitar Rp500 ribu perbulan,” pungkasnya.
Sedangkan Yanto (38), pedagang ikan asin, tinggal di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako menuturkan, pembeli sudah terlihat sepi sejak awal pasar tersebut diresmikan.
“Pembeli ini mulai sepi sejak dua bulan terakhir. Saya biasanya bawa ikan asin 10 Kg dan sekarang sudah lama tidak belanja, karena lama habisnya. Hari ini saja hanya sekitar 6 ons yang laku,” tutupnya. (Mayor Zen)
FORUM SUARA PEMUDA SUMSEL ( FSPSS) KOTA PALEMBANG MENGADAKAN PELATIHAN UMKM

Palembang, Duta Sumsel - Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS), gelar pelatihan dasar organisasi dan pengenalan usaha mikro kecil menengah, dengan tema “ membangun pemuda mandiri, kreatif, berkualitas serta berkarakter,” di kantor Ballroom gedung DPD RI kota Palembang, Sabtu (19/12/2020).
Acara FSPSS ini bertujuan untuk, mengenalkan dasar-dasar organisasi pada Anggota FSPSS, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kesadaran politik sebagai anggota FSPSS yang baik dan bertanggung jawab.
Hal itu diungkapkan oleh, Muhamad Ali Husin, Ketua Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan.
“Kita juga bisa bersama-sama, belajar mendorong, membimbing serta mengarahkan potensi keorganisasian. Dan juga menumbuhkan, meningkatkan dan memantapkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai pengurus FSPSS untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan meningktakan kualitas pemuda,” katanya
Pelatihan Dasar Organisasi (PDO) juga berfungsi sebagai salah satu piranti pengerakan dan motivator sumber daya yang ada dalam organisasi, “sehingga peran kepemimpinan diharapkan mampu mendinamisasikan anggota organisasi dalam mencapai tujuan,” ulasnya
Sementara itu, Staff Khusus walikota Bidang Keuangan dan Hukum Athur Febriansyah, mengaprisiasi Kegiatan Forum suara pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) mengelar pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan Tema membangun pemuda mandiri, kreatif, berkualitas serta berkarakter.
" Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) mengelar kegiatan ini ditengah Pandemi Covid-19.masih peduli terhadap UMKM diharapakan tahun 2021 perekonomian sudah pulih" paparnya
Anggota DPD RI Sumsel Arniza Nilawati menuturkan, pihaknya sangat mendukung kegiatan Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) yang menggela pelatihan dasar organisasi dan pengenalan usaha mikro kecil menengah, dengan tema “ membangun pemuda mandiri, kreatif, berkualitas serta berkarakter.
Melalui kegiatan diskusi ini kita bisa bedialog bersama-sama membahas agar UMKM di Palembang bisa bangkit lagi ditengah pandemi covid-19. Dengan adanya kegiatan dari Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) kita bisa memberikan informasi diantaranya tentang modal usaha, dan kita juga bisa menjalin silaturahmi,” bebernya.
Turut hadir, Ruspanda Karibulah anggota DPRD kota Palembang, Arniza Nilawati anggota DPD RI Sumsel, Altur Febriansyah, Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan Penda.Hukum dan Ham Dan disponsori oleh, Bank Sumsel Babel dan Link Aja . (Mayorzen)
Palembang Belum Putuskan Belajar Tatap Muka

Palembang,DutaSumsel - Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, belum memutuskan akan mengaktifkan Belajar Tatap Muka (BKM) pada Januari 2021. Keputusan itu lantaran Kota Palembang masih masuk zona merah penyebaran covid-19.
Tergiat dalam Urusan Pramuka, Pemkab Muba Kembali Raih Penghargaan

Kwarnas Pramuka Apresiasi Pemkab Muba
PALEMBANG,DS.COM - Kepedulian dan keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP serta Ketua Kwarcab Pramuka Drs Apriyadi MSi terhadap Gerakan Pramuka tidak perlu diragukan lagi.
Ini juga terbukti dengan capaian penghargaan pada tahun lalu Pemkab Muba diganjar penghargaan atas kepeduliannya terhadap Gerakan Pramuka. Bahkan, tahun 2020 ini Pemkab Muba kembali meraih penghargaan tersebut karena dinilai paling Tergiat dalam Urusan Pramuka.
"Kwarnas Gerakan Pramuka sangat mengapresiasi hal tersebut. Pemkab Muba layak menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia dalam urusan kepeduliannya terhadap Pramuka," ungkap Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI Purn Dr Bachtiar Utomo SIP MAP di sela Upacara Pembukaan Rapat Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di Hotel The Zuri Transmart Palembang, Kamis (17/12/2020).
Menurutnya, Pemkab Muba sangat serius memperhatikan dan peduli terhadap Gerakan Pramuka dengan tujuan membentuk generasi bangsa yang mandiri dan berkualitas. "Hal ini dapat dilihat dari pengalokasian dana bantuan untuk Kwarcab Pramuka Muba dari Pemkab Muba," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Muba yang juga Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Muba Drs Apriyadi MSi mengucapkan terima kasih kepada Kwarnas dan Kwarda Pramuka yang telah mempercayai Pemkab Muba untuk kembali mendapatkan penghargaan.
"Ini tentunya tidak terlepas dari dukungan yang sangat maksimal dari Bupati Muba Dr Dodi Reza. Beliau sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan dan program Kwarcab Pramuka Muba," ungkap Apriyadi.
Apriyadi mengaku, akan terus mempertahankan capaian tersebut bahkan terus ditingkatkan. "Ini juga bagian dari upaya membentuk karakter generasi bangsa yang mandiri dan berkualitas," tandasnya.(hsril)
Pengurus Pengajian Al-Hidayah Sebut Dodi Reza Putra Daerah Terbaik yang Dimiliki Sumsel

PALEMBANG,DS.COM - Ratusan pengurus dan anggota Pengajian Al-Hidayah, Rabu (16/12/2020) memadati aula Asrama Haji Palembang. Kegiatan ini rupanya rangkaian pelaksanaan Pembukaan Musyawarah Daerah VIII Pengajian Al-Hidayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.
"Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan pak Dr Dodi Reza Alex Noerdin yang saat ini menjabat Bupati Musi Banyuasin dan Ketua DPD I Golkar Sumsel untuk hadir dan memberikan arahan, kami bangga di Sumsel ini ada putra daerah terbaik seperti sosok seorang Dodi Reza Alex Noerdin," ungkap Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Sumsel, Dra Hj Ely Manizar
Menurutnya, segudang capaian prestasi dan terobosan yang telah dilakukan Dodi Reza Alex Noerdin tidak hanya mengharumkan nama Muba di mata nasional dan internasional tetapi juga mengangkat nama Provinsi Sumatera Selatan.
"Kami doakan semoga pak Dodi Reza Alex Noerdin selalu diberikan kesehatan dan terus menghasilkan inovasi," harapnya.
Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengajak semua pengurus dan anggota Pengajian Al-Hidayah Sumatera Selatan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes).
"Jadi kalau melaksanakan kegiatan pengajian di masjid atau di rumah tetap mematuhi prokes dan menggunakan masker," ulasnya.
Kepala Daerah Inovatif Tahun 2020 ini juga berkeyakinan dengan selalu melaksanakan ibadah dan pengajian bisa turut menangkal penularan wabah COVID-19. "Semoga kita semua terhindar dari penularan wabah COVID-19," harapnya.

Dodi Reza mengucapkan selamat kepada Pengurus Pengajian Al-Hidayah masa bakti 2020-2025 yang telah dilantik. "Selamat untuk mengemban amanah baru dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Sumsel lewat pengajian," tandasnya.
Dalam kesempatan Pembukaan Musyawarah Daerah VIII Pengajian Al-Hidayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 juga turut dihadiri Sekjen DPP Pengajian Al-Hidayah, Hj Sekar Wati.(hsril)
Musda DPD BKPRMI Kota Palembang H.M Ifan Fahriansyah, M.Kes Terpilih Menjadi Ketua

PALEMBANG, Duta Sumsel - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Palembang akhirnya memiliki Ketua Umum yang baru. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) BKPRMI Sumatera Selatan melalui karateker melaksanakan Musda Istimewa, Sabtu (12/12/2024.
DPW menunjuk lima orang karateker yang terdiri dari H.M. Ifan Fahriansyah, M.Kes., H. Zulfikar Ali Fajri, S.Ag., M.Si., Ahmad Kamil, S.Pd.I., M. Imron, S.Pd.I., M.Si., dan Sakino, S.Pd.
Musda yang digelar di Emilia Hotel, Komplek Palembang Indah Mall (PIM) ini secara aklamasi menunjuk H.M. Ifan Fahriansyah, M.Kes. untuk menahkodai DPD BKPRMI Kota Palembang Masa Bakti 2020 – 2024.
Terpilihnya Ifan ini karena di antara nama bakal calon yang masuk tidak ada yang memenuhi kriteria menjadi calon. Syarat khusus yang diamanahkan oleh Anggaran Rumah Tangga (ART) BKPRMI Pasal 19 adalah harus telah lulus Latihan Manajemen Dakwah (LMD) 1. Hanya Ifan yang juga ditunjuk sebagai Ketua Karateker mampu meunjukan sertifikat kelulusan LMD 1.
“Saya didorong oleh teman-teman untuk maju, karena ini kepercayaan teman-teman di BKPRMI akhirnya saya menyanggupi,” ujar Ifan.

Dia berharap ke depan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membangun BKPRMI Palembang lebih baik lagi terutama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Dia juga berjanji akan mengakomodir pengurus DPK dan juga ustadz/ah TK/TPA serta remaja masjid yang menjadi ujung tombak BKPRMI.
Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel, Firdaus,S.H. mengatakan bahwa apapun hasil Musda Istimewa ini itu adalah pilihan terbaik. Dia berharap tidak ada lagi polemik yang terjadi di lapangan yang menyebabkan amal-amal dakwah di BKPRMI jadi terganggu.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Palembang, Herly Kurniawan, S.Sos., M.AP. mewakili Walikota dalam sambutannya menyambut baik perhelatan Musda Istimewa ini. Dia berharap Musda kali ini menghasilkan keputusan terbaik bagi BKPRMI Palembang.
Hadir para pendiri dan senior BKPRMI Sumsel Ustadz Ayik Ali Idrus, Ustadz Marjani AR, Ustadz Suparman Badari, Ustadz Sohiri Abdurrahman, Ustadz Zulkarnain Idris, Ketua MPP Ustadz Mustopa Marli Batubara, Ketua MPW Ustadz Samsul Rizal.( Mayorzen)
Oknum Anggota DPRD Kota Palembang Mangkir Rapat Paripurna, Di Duga Sudah Tidak Aktif Ke Kantor Hampir 4 (Empat) Bulan, Apakah Sanksinya?...

PALEMBANG ,DS - Mangkir dari Paripurna, Oknum DPRD Kota Kota Palembang Komisi III Berinisial EH, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat IT I, IT II, Dan IT III, Karena ini merupakan Dapil III Dimana Oknum tersebut Berkompetisi dalam perolehan Suara untuk melenggang ke Kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. (Rabu, 9 Desember 2020).
Dimana saat Reses semua anggota Dewan ingin menampung aspirasi masyarakat dan berbuat yang terbaik untuk selururuh masyarakat yang ada di dapilnya, berbeda dengan salah satu Oknom DPRD Kota Palembang Komisi III, Dapil III, Berinisial EH. Oknum Anggota Dewan Ini dinilai tidak memperhatikan masyarakat di dapilnya, bagaimana tidak, saat Sidang Paripurna pun Oknum DPRD Kota Palembang ini tidak hadir untuk mengodok dan membahas hal-hal yang terpenting bagi masyarakatnya, tidak hanya itu saja Oknum DPRD Kota Palembang, Komisi III, Dapil III ini, di duga sudah beberapa bulan tidak masuk kerja ( tidak masuk kantor).
Menurut keterangannya, dengan awak media, dalam beberapa bulan terakhir Oknum DPRD dari Dapil III ini memang sudah tidak pernah masuk kantor, Hal ini disampaian oleh Narasumber Dikantor DPRD Kota Palembang yang namanya tidak ingin di sebutkan, Kemudian team Media mencoba Klarifikasi Ke bagian Registrasi, dan memperoleh informasi yang sama, bahwa memang benar yang bersangkutan dalam beberapa bulan terakhir ini tidak pernah masuk kantor, saat Paripurna pun dia gak ada. Ungkapnya. Awak media pun mencoba menemui Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk klarifikasi soal Oknum DPRD Kota Palembang Di Komisi III tersebut.
Kunjungan team media ke kantor DPRD Kota Palembang kemarin, sekaligus ingin silahturahmi ke Badan Kehormatan (BK), namun karena ada kegiatan reses di Dapil mereka masing-masing, team media pun gagal untuk bertemu dengan ke- 5 (Lima) orang tersebut.
Saat ingin di Konfirmasi tetang pemberitaan melalui Chat Whatshap dan Call WA, Oknum Anggota DPRD Kota Palembang Komisi III, Dapil III, Berinisial EH belum membalas Chat dan Telp dari Awak media. (Mzen)
Raperda COVID di Muba Dapat Apresiasi Kemendagri

Palembang,DS.COM - Upaya Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wabup Beni Hernedi SIP untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat kini terus menjadi sorotan.
Mengapa tidak, sejak kepemimpinan sang Inovator Kabupaten Musi Banyuasin terus menjadi pelopor dan penggerak di berbagai sektor. Sudah banyak deretan prestasi dan penghargaan dari kontribusi nyata yang telah dipersembahkan untuk Kabupaten Muba.
Bahkan tak cukup disitu saja, Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA bersama Wabup Beni Hernedi SIP dan DPRD Kabupaten Muba baru baru ini sudah menyusun dan membentuk Raperda tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang sehat, Disiplin dan produktif di era kebiasaan baru Coronavirus disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Muba, dan Raperda tersebut telah disampaikan ke Biro Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan untuk difasilitasi.
Alhasil laporan yang disampaikan Pemkab Musi Banyuasin melalui Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH tersebut ditanggapi dan diapresiasi oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementrian Dalam Negeri Drs Makmur Marbun M.Si.
Apresiasi ini disampaikannya langsung dalam Rakor Sikronisasi Pelaksanaan Tugas Pembentukan dan Fasiliatasi Produk Hukum Daerah pada sesi ke II dalam hal ini yang disampaikan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI yang disampaikan Direktur Produk Hukum Daerah Drs Makmur Marbun MSi., Senin (7/12/2020) secara Virtual bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Dalam paparannya, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba yang juga Kabag Hukum Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH didampingi Kasubag Peraturan Perundang undangan H Arif Lukman SE dan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Romasari Purba SH M SI melaporkan terkait tidak lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2020 tentang Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) yang mana pada Point ke 4 bahwa terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian yang telah ditetapkan agar dapat tingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
"Terkait surat tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD bersama sama menyusun dan membentuk Raperda tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang sehat, Disiplin dan produktif di era kebiasaan baru Coronavirus disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Musi Banyuasin yang mana telah disampaikan ke Biro Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan untuk difasilitasi,"terangnya.
Sementara, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Makmur Marbun MSi dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah sangat cepat menindaklanjuti aturan kebijakan dari pusat.
"Disini kami lihat, Pemkab Muba sangat serius dan sangat komitmen terhadap keselamatan dan kemajuan masyarakat ditengah menghadapi tantangan kebiasaan baru. Kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada yang menindaklanjuti kebijakan dari pusat. Dan memang Kabupaten Musi Banyuasin selalu menjadi pioner untuk daerah lain semejak kepemimpinan Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA,"pungkasnya.(hsril)
Resmi, Pemkab Muba MoU dengan KADIN Sumsel

PALEMBANG,DS.COM- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus all out dalam upaya pemulihan ekonomi daerah saat dihadapkan pandemi COVID-19.
Hal ini juga direalisasikan Pemerintah Kabupaten Muba dengan melaksanakan penandatanganan MoU bersama Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel untuk memaksimalkan upaya pemulihan ekonomi daerah khususnya di sektor perkebunan.
"Dengan menggandeng KADIN Sumsel, Pemkab Muba berkeyakinan peningkatan sektor hilirisasi perkebunan khususnya kelapa sawit akan berjalan maksimal," ungkap Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP usai MoU dengan KADIN Sumsel yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Umum KADIN Pusat Rosan P. Roeslani, Senin (7/12/2020) di Hotel Santika Premiere Palembang.
Dikatakan, Pemkab Muba berkeyakinan fokus peningkatan hilirisasi kelapa sawit di Muba akan lebih maksimal lagi dengan bekerjasama bersama KADIN Sumsel.
"Apalagi kita saat ini dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin telah menggarap inisiasi pengolahan kelapa sawit menjadi bensin. Nah, inovasi ini nantinya akan menjadi bagian untuk kembali mendongkrak harga kelapa sawit di kalangan petani sawit rakyat," bebernya.
Ketua Umum KADIN Pusat, Rosan P. Roeslani mengapresiasi langkah Pemkab Muba yang sangat maksimal dalam upaya peningkatan hilirisasi sektor kelapa sawit.
"Dengan melaksanakan MoU bersama KADIN Sumsel ini tentunya upaya Pemkab Muba tersebut akan lebih maksimal lagi," terangnya.
Wakil Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ini juga menambahkan, upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Muba ini menjadi pilot project di Indonesia dalam rangka upaya memulihkan perekonomian di sektor perkebunan rakyat.
"Semoga sinergi KADIN dengan Pemerintah Kabupaten Muba ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19," harapnya.
Dalam kesempatan Pemerintah Kabupaten Muba melaksanakan penandatanganan MoU bersama Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP turut didampingi Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, Plt Kadispopar Muba Muhammad Fariz SSTP MM, dan Plt Kabag Protokol Muba Rangga Perdana Putera SSTP MSi.(Hsril)
Pemkab Muba Terima DIPA Dan TKDD Tahun 2021 Serta Penghargaan Good Government Dari Kemenkeu
PALEMBANG,DS.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 serta yang diserahkan secara langsung Gubernur Sumsel Herman Deru kepada Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP, Senin (30/11/2020) di Griya Agung.
"Hari ini kita terima DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk instansi vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 serta sekaligus menerima penghargaan Penghargaan Desa Prospektif Good Government dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sumsel untuk Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin" ungkap Wakil Bupati Muba Beni Hernedi SIP.
Beni merinci, adapun alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 yakni diantaranya Dana Bagi Hasil Rp.1.078.816.118, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.385.089.459.
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.135.637.614, DAK Non Fisik Rp.172.676.301, Dana Insentif Daerah (DID) Rp.53.704.586, Dana Desa Rp.233.515.285. "Untuk jumlah keseluruhan yakni Rp.2.059.439.363," terangnya.
Lanjut Beni, fokus Pemkab Muba dalam alokasi DIPA dan TKDD yakni diantaranya penanganan kesehatan khusus COVID-19, Perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
"Lalu, pemulihan ekonomi nasional, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, dan reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial," bebernya.
Beni Hernedi menambahkan, menurutnya empat prioritas dan konsen utama tersebut sangat selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyebutkan, setelah penyerahan DIPA tersebut Pemkab/Pemkot di Sumatra Selatan diharapkan langsung bekerja maksimal menjalankan roda pemerintahan.
"Selamat bekerja dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Juga selamat untuk Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan Penghargaan Desa Prospektif Good Government dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sumsel ," tandasnya.(hsril)
Dodi Reza Bakar Semangat Peserta LK II HMI Sumbagsel
PALEMBANG,DS.COM - Puluhan peserta Intermediate Training (LK II)
Tingkat Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Cabang Palembang, Rabu (25/11/2020) di Wisma Atlet Jakabaring Sport City terpukau dengan kehadiran Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA.
Kehadiran Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA ini mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber dalam rangkaian Intermediate Training (LK II) Tingkat Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
"Kalau sukses dan mendapatkan kesempatan jadi Kepala Daerah, komitmen kita yang paling utama itu adalah menjalankan roda Pemerintahan yang baik dan bersih," ucap Dodi Reza yang juga Mantan Ketua Umum, Perhimpunan Pelajar/Mahasiswa Indonesia (PPI), Belgia, 1994 - 1996.
Menurutnya, bekal kejujuran seorang kepala daerah bisa dimulai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti organisasi HMI dengan memulainya pada rangkaian LK II.
"Dan yang paling penting itu adalah komitmen kita sendiri untuk menjalankan dan menahkodai pemerintahan yang bersih dan baik," ujar Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini.
Dodi menceritakan, sebagai upayanya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Pemkab Muba bertahap mengimplementasikan pelayanan publik secara digital.
Dikatakannya, ada sejumlah inovasi digitalisasi pelayanan publik yang sudah diterapkan di lingkungan Pemkab Muba, diantaranya di DPM-PTSP Muba dimana telah menerapkan SAJI Muba (Siap Antar dan Jemput Izin Mudah Berbantuan), Hallo SAJI, dan Kantong SAJI.
Kemudian, inovasi lainnya yakni Si Randik dimana pembayaran KIR cukup dengan scan barcode saja atau sistem QRIS, Public Service 119 Dinkes Muba yang mengakomodir pelayanan kesehatan hanya lewat telepon.
"Kemudian Anjungan Capil Mandiri yang mana mesin cetak KTP, KK, Akte Kelahiran bisa dicetak hanya dalam waktu lima menit dan Kominfo Muba Call Center 112 yang melayani kebutuhan masyarakat Muba. Nah, pelayanan digitalisasi ini semua guna menunjang dalam upaua mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," terangnya.
Peraih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Piala Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan, Pemkab Muba atas realisasi-realisasi public service 4.0 tersebut mendapatkan anugerah predikat Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.
"Tentu capaian-capaian realisasi inovasi dan prestasi ini berkat komitmen dan kerja keras OPD di lingkungan Pemkab Muba serta dukungan positif dari seluruh warga masyarakat Muba," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Intermediate Training LK II Lovi Andiko mengaku, kehadiran Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menjadi keuntungan dan kebaikan tersendiri bagi peserta LK II HMI.
"Ini kesempatan yang luar biasa, kita semua mendapatkan wejangan yang berkualitas dari Bupati Muba," ungkapnya.
Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat UIN Raden Fatah Palembang M Nurhadi Mulia mengatakan, Intermediate Training HMI yang dikenal dengan LK 2,
merupakan salah satu proses pematangan perkaderan secara Intelektual dan spiritual yang ada di HMI.
Oleh karna itu, kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini agar benar-benar menghasilkan kader-kader yang militan. Baik secara kultural maupun secara kedirian.
“Sehingga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita di HMI tidak mengalami pergeseran,” tandasnya.(hsril
Beni Hernedi Hadiri Muskerprov PMI Sumsel
PALEMBANG,DS.COM - Meski masih dihadapkan pada pandemi COVID-19, namun aksi kemanusiaan yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Beni Hernedi SIP yang juga Wakil Bupati Muba terus gencar dilakukan.
Beberapa waktu lalu PMI Muba yang langsung dipimpin Ketua PMI Muba Beni Hernedi menghabiskan waktu selama 3 hari menyusuri DAS sungai /anak anak Sungai Lalan (Kawasan Hutan produksi Lalan Mendis) untuk memberikan edukasi protokol kesehatan (prokes) serta menyalurkan bantuan kepada Suku Anak Dalam (SAD) Lubuk Simpur dalam wilayah administrasi Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir.
"Kita tetap melakukan aksi kemanusiaan meskipun masih dihadapkan pada pandemi COVID-19, terlebih bantuan PMI untuk meminimalisir penularan virus corona khususnya di daerah pelosok," ungkap Ketua PMI Muba Beni Hernedi SIP di sela menghadiri Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) Palang Merah Indonesia Sumatera Selatan Tahun 2020 di Griya Agung Palembang, Rabu (18/11/2020).
Beni berharap, agar PMI Muba terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muba khususnya di daerah pelosok. "Melalui Muskerprov ini juga ke depan PMI Muba akan memetakan program-program kerja PMI pada tahun 2021 mendatang," ucapnya.
Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Muhammad Muas SH mengapresiasi program-program kerja PMI Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumsel sejak satu tahun belakangan. "Terus ditingkatkan, dan semoga melalui Muskerprov ini PMI di Sumsel semakin menjadi lebih baik," harapnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga Pelindung PMI Sumsel mengingatkan kepada seluruh pengurus PMI di Sumsel untuk tidak membawa organisasi PMI pada orientasi politik dan profit.
"Tetap mengedepankan program kemanusiaan yang tidak terlibat politik praktis dan profit oriented," tandasnya.(hsril)














