NEWS

Slider
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Perangkat Desa Teluk Kejing II Diduga Diberhentikan Kades Secara Sepihak


Teluk kijing ll, DutaSumsel -- Pemberhentian perangkat Desa Teluk Kejing II yang diduga tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang bertentangan dengan aturan, sehingga para perangkat Desa tersebut melayangkan gugatan. 


Disebutkan ada Empat perangkat Desa Teluk Kejing II Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), diduga diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa, adapun Ke Empat perangkat Desa tersebut, sebagai Kepala Dusun (Kadus) Desa Teluk Kejing II yang diberhentikan secara sepihak, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang diduga SK tersebut tidak sesuai prosedur, dan tampa alasan yang tepat.  


Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi gejolak di tingkat Desa. Kata para Kadus yang diberhentikan sepihak kepada awak media. Rabu 13/7/2022.


Lebih lanjut para Kadus meminta Pj.Bupati Muba Untuk menindak lanjuti permasalahan ini dan berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan, agar kedepan dapat secara bersama-sama membangun Desa Teluk Kejing II lebih maju kedepannya.(*)

Raih Dukungan Untuk Pendirian UKK, Imigrasi Kanwil Sumsel Lakukan Audiensi Dengan Pemerintah Prabumulih


PRABUMULIH, DutaSumsel -- Kunjungan Kerja Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan beserta Kepala Divisi Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang ke Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka silaturahmi dan rapat koordinasi beserta paparan divisi imigrasi terkait prosedur dan regulasi pendirian UKK, di ruang rapat Lantai satu Pemkot Prabumulih. Kamis ( 14/04/2022).


Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM menyambut baik serta merespons apa yang menjadi permintaan usulan pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian Prabumulih, yang mana UKK keimigrasian ini akan dibangun di lahan sebesar setengah hektar yang sudah di siapkan Pemkot Prabumulih.


"Tentu kita memberikan apresiasi terhadap kesungguhan dalam pembentukan UKK Keimigrasian ini di Prabumulih, dan akan kita dukung penuh,” ucap Wako 


Dalam audiensi ini, Wako menyampaikan progres yang sudah disiapkan Pemerintah Prabumulih dalam hal pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sudah bisa di gunakan.


Lanjut Wako disampaikannya, " Pemkot Prabumulih sudah melaksanakan perencanaan pemberian hibah atas lahan yang akan dibangun sebagai Kantor Imigrasi, yakni lahan sebesar setengah hektar, serta penganggaran sarana prasarana sebesar 2 Miliar sudah diakomodir di APBD Murni,".


Terakhir Wako menyampaikan, "untuk mengenalkan lebih awal kehadiran UKK Keimigrasian di Kota Prabumulih telah dilaksanakan layanan awal dengan adanya (MPP) maka akan ada dasar Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Prabumulih dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik di Kota Nanas ini," terang wako


Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Mohammad Ridwan mengatakan bahwa, di rencanakan waktu dekat ini akan ada unit kerja kantor imigrasi (UKK) di kota Prabumulih.


"Jadi masyarakat tidak lagi jauh-jauh mengurus paspor ke kota Palembang di karenakan akan ada kantor pelayanan publik di kota Prabumulih," ungkapnya


Masih kata Ridwan, "Untuk sementara kami sudah di sediakan tempat di (Ex pengadilan agama) dan juga prasarana sudah di anggarkan oleh Pemkot sebesar 1,5 miliar untuk perangkat lunak dan MPP yang sudah ada akan kita gunakan sebagai langkah awal layanan publik di kota Prabumulih," pungkasnya (Heru)


Diaspora Indonesia Di 12 Negara Gugat Threshold 20 Persen


KEMPALAN: Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen. 


Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia. 


Juru bicara  pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar. 



Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp. 


Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB. 


Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 


Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga. 



Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air. 


“Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” ujar Tata dalam rilisnya. 


Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas. 


“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya. 


Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap lima tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat. 


Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama. 


Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. 


“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya. 



Berikut daftar diaspora Indonesia yang menggugat PT 20 persen: 


1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA 


2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA 


3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA 


4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA 


5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA 


6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA 


7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington, USA 


8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA 


9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA 


10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA 


11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA 


12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman 


13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris) 


14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Netherland 


15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis 


16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland 


17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore 


18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan 


19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong 


20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong 


21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang 


22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia. 


23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia 


24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia 


25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia 


26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar 


27. Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar. (*)


Lantik 7 ASN " Anyar", ini Pesan Karutan Kls IIB Prabumulih

 


PRABUMULIH, DS - Sebanyak 7 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil Rutan Kelas IIB Prabumulih, dilantik dan diambil sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu Pagi (5/1/2022). Setelah  mengabdi sekitar setahun, sejak diterimanya sebagai CPNS Rutan Kelas IIB pada 2020 silam. 


Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sendiri dipimpin langsung Karutan Kelas IIB, David Rosehan AMdIP SH dengan di saksikan seluruh pegawai di lingkungan Rutan Kelas IIB di Aula Rutan. “Pelantikan hari ini, perjalanan awal karir seorang PNS,” ujar David, ucapnya. 


"Barusan kita melakukan pelantikan pengambilan sumpah janji sebagai aparatur sipil negara dan ini adalah suatu perjalanan atau karir. Jadi saya berharap kepada 7 pns tunjukkan bahwa kalian orang-orang terpilih, bekerja lah dengan tanggung jawab karena ini awal perjalanan karir bukan akhir dari tujuan bekerja. 


Lanjut kata david sapaan akrabnya, jangan sekali-kali berpikir karena menjadi  pns kalian santai atau ber berleha-leha. "Saya berharap tetap  semangat, jangan berleha-leha mari kita bersama-sama membangun integritas organisasi", terangnya. 


"Tantangan ke depan lebih berat, namun itu bukan alasan  kalau kita bersatu padu makan pekarjaan kita akan lebih ringan, jadikan sebagai ibadah kita bukan suatu keterpaksaan", jelasnya. 


Terakhir,  kepada rekan-rekan senior, berikanlah contoh atau tauladan yang baik bagi  pns yang baru  dilantik. "Yang baik ajarkan pada mereka supaya mandiri, tangguh dan penuh kedisiplinan".


Jangan santai berleha kalian masih muda, tunjukkan prestasi dedikasi tetap memiliki integritas, karena itu modal utama. "Selamat buat yang baru dilantik, kemarin masih CPNS dan sekarang sudah menjadi PNS, 


Kami membutuhkan tenaga muda karena kalian merupakan garda kedepan. pungkasnya (Heru)

Puluhan Warga dan LSM Bakal Turun Ke Jalan Talang Batu Tuntut PT HKI


PRABUMULIH – Puluhan warga berasal dari sekitar Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), yang tergabung dalam LSM Masyarakat Rambang Lubai Bersatu Prabumulih-Muara Enim Sumatera Selatan, pada Kamis besok (30/12/2021) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di sekitar lokasi pelaksanaan pekerjaan proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, tepatnya di wilayah Desa Talang Batu, Kota Prabumulih.


Rencana aksi demo massa gabungan ini diungkap Sastra Amiadi, Ketua LSM MRLB Prabumulih-Muara Enim, Sumsel, saat menyampaikan press release kepada SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kota Prabumulih, pada Selasa (28/12/2021) siang.


“Awalnya kita akan berunjuk rasa pada hari Rabu (besok), tanggal 29 Desember 2021. Namun setelah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak Polres Prabumulih, mereka minta diundur karena memang pemberitahuannya mendadak kemarin, kemudian juga menyangkut pengawalan dan pengamanan selama aksi,” ujar pria asli Rambang ini, yang saat menyampaikan releasenya didampingi tokoh masyarakat Desa Talang Batu, Bambang Wijaya, dan tokoh pemuda Karang Taruna lainnya.


Dikatakan Sastra Amiadi, selain menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak pelaksana dalam hal ini HKI perihal beberapa persoalan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek jalan tol Indralaya-Prabumulih, pihaknya juga mendesak Pemerintah kota Prabumulih dalam hal ini Wali Kota Prabumulih agar turun tangan dan mendengarkan keluhan masyarakat selama ini.


“Terlalu banyak persoalan dan diduga banyak menabrak aturan. Mulai dari proses ganti rugi pembebasan lahan yang belum selesai dan sekarang masih sidang di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih, belum lagi dugaan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas galian proyek tol hingga puncaknya Sabtu kemarin menyebabkan salah seorang warga mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya saat melintas di jalan Desa Talang Batu, akibat kondisi jalan yang rusak dan berlumpur diduga disebabkan aktivitas proyek jalan tol.


Dan hal inilah yang tidak bisa kami diamkan, kami mendukung dan bangga ada proyek jalan tol di kota kami, tapi ya harus perhatikan juga kepentingan dan keselamatan masyarakat, jangan asal dikerjakan saja. Apalagi sudah ada surat perjanjian dari pihak HKI dengan pemerintah kota, bahwa akan melakukan perbaikan dan perawatan jalan serta lingkungan selama masa pelaksanaan konstruksi proyek jalan tol ini,” tegas Sastra Amiadi.


Masih disampaikan Sastra, pihaknya akan terus menggelar aksi unjuk rasa hingga ada kejelasan dan itikad baik dari pihak pelaksana HKI terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tol yang didanai dari anggaran APBN tersebut. “Bukan tidak mungkin, akan kami tutup akses lokasi pekerjaan mereka dan menurunkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan masyarakat ini tidak mereka kabulkan,” tandasnya.


“Masyarakat hanya meminta HKI memenuhi janjinya, dan memerhatikan lingkungan selama melaksanakan pekerjaan, jangan sampai niat bapak presiden untuk membangun dan memudahkan akses jalan bagi masyarakat banyak, malah dikotori dan tidak memperhatikan kepentingan serta keselamatan masyarakat,” timpal Bambang.


Sementara Humas PT HKI, Carry ketika dimintai tanggapannya langsung oleh Ketua SMSI Kota Prabumulih, Abdullah Donny, terkait keluhan warga dan rencana aksi massa soal seputar pekerjaan proyek jalan tol, pada Selasa (28/12) sore, justru meminta untuk menanyakannya langsung kepada BPD dan Kepala Desa Talang Batu.


“Tanya aja langsung pak dengan BPD sm kepala desa talang batu,” tulis Carry ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, usai sebelumnya sempat diwawancarai lewat sambungan jaringan panggilan telepon medsos tersebut.


Bahkan dalam pesan singkat sebelumnya, ia juga meminta untuk mengundang Kades Talang Batu. 


“Undang juga sekalian kades talang batu. Terima kasih.


Kades talang batu jg undang, jgn hanya toko masyarakat yg diundang,” tulisnya, singkat, tanpa menjelaskan secara rinci sejumlah pertanyaan yang sebelumnya diajukan. (SMSI Prabumulih)


Penyuluh Pertanian di Muba Penggerak Utama Transformasi Ekonomi


Muba- DS. Penyuluh Pertanian diyakini dapat menjadi penggerak utama dalam mentransformasi ekonomi sebagai upaya penguatan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dari bidang pertanian dimasa yang akan datang.


Hal ini disampaikan Plt Bupati Muba Beni Hernedi SIP pada kegiatan penyerahan bantuan hibah kelengkapan peralatan teleconference serta rompi dan topi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada ASN Penyuluh Pertanian Lapangan dan Balai Penyuluhan Pertanian di 15 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin, di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Muba, Senin (27/12/2021).


Dikatakannya saat ini sumber pendapatan APBD Kabupaten Muba lebih dari 65% tergantung pada dana bagi hasil Migas, oleh karenanya diperlukan transformasi ekonomi kedepannya jika energi tidak terbarukan tersebut habis. Salah satunya dari bidang pertanian, untuk itu peran Penyuluh Pertanian dalam meningkatkan hasil produksi petani sangat penting sebagai upaya penguatan ekonomi di Bumi Serasan Sekate.


"Ini juga menjadi salah satu fokus rencana pembangunan di Muba dimasa yang akan datang. Masuk didalam rencana pembangunan tahun 2023 - 2026, karena kita mendapat arahan dari pemerintah pusat terkait mengisi kekosongan pemerintahan menunggu pemilu, dan rencana pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten periode saat ini," ungkap Beni.


Selain itu, lanjutnya fokus Muba ke depan yakni meningkatkan SDM, pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan jiwa entrepreneur.


"Di bidang pertanian pun, banyak yang harus kita sediakan seperti tenaga yang kompeten dan terampil. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan pertemuan ini bisa merefleksikan dan memproyeksi pembangunan Muba ke depan. Kami berharap penyuluh pertanian semakin maju sesuai tupoksinya," tandasnya.


Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Muba Ir A Thamrin mengatakan bantuan hibah kelengkapan peralatan teleconference diberikan kepada Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Babat Toman dan Lawang Wetan, sementara rompi dan topi diberikan kepada 127 orang Penyuluh Pertanian Lapangan.


"Kami berharap bantuan peralatan seperti ini (kelengkapan peralatan teleconference) bisa diberikan kepada seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muba, karena ini zaman teknologi kita butuh yang seperti ini," pungkasnya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Asisten II Setda Muba Drs H Yusuf Amilin dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba Ali Badri. Tutupnya, ( Rian )

Walikota Prabumulih Resmikan Taman Edu Argro Ekologi Kelurahan GIB


Prabumulih - Di pengujung Tahun 2021, Taman Edu Agro Ekologi (Edagi) yang berada di Kelurahan Gunung Ibul Barat (GIB), Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih diresmikan sekaligus di tinjau langsung oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM beserta jajaran.


Hasilnya, Taman yang merupakan Inovasi dari pihak Kelurahan GIB tersebut mendapatkan apresiasi maupun pujian dari Walikota Prabumulih.


"Ini bentuk Inovasi dari Kelurahan GIB yang di tunjukkan ke kita. Salah satu yang kita sambut Positif itu Inovasi Budidaya Ikan dalam paret atau selokan itu, karena selama ini Paret adalah tempat yang mubazir, dan identik dengan kekotoran maupun kekumuhan. Sekarang dengan Inovasi tersebut paret nya jadi bersih. Buktinya, ikan bisa hidup di sana," terang Ridho Yahya kepada awak media usai acara peresmian, Kamis (23/12/2021).


Selain itu, ia berharap bahwa, taman tersebut tidak hanya di jadikan tempat rekreasi, namun taman tersebut juga dapat meningkatkan ekonomi warga, terutama warga sekitar taman.


"Seperti budi daya ikannya di tambah, jadi di sini warga bisa berkreasi sekaligus membeli ikan segar," ucapnya.


Lebih lanjut Ridho menerangkan, jika pihak Kelurahan memerlukan bantuan untuk lebih memajukan taman tersebut, dirinya siap untuk membantu.


"Sepanjang mereka mengajukan, pasti siap kita bantu. Namun mudah-mudahan tidak. Serta kami harapkan setiap Kelurahan yang ada di Kota Prabumulih terus berinovasi seperti ini," tukasnya.


Sementara itu, Lurah Gunung Ibul Barat (GIB) Joko Arif Trianto Amd menerangkan bahwa, taman tersebut di bangun dengan beberapa konsef yaitu Sarana Edukasi bagi masyarakat, pertanian, pemanfaatan lahan, budidaya ikan dan lain sebaginya.


"Jadi, dari pembibitan hingga menjadi olahan ada di taman ini. Dan taman ini juga kita bangun dengan memanfaatkan barang-barang bekas serta kerjasama dari beberapa perusahaan di Kota Prabumulih," ucapnya.


Kedepan, lanjut Arif, taman ini akan terus dikembangkan sehingga menjadi pusat perekonomian, terutama bagi masyarakat Kelurahan GIB.


"Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan apa yang kita harapakan. Dan kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak lain yang sudah membantu maupun mensuport berdirinya taman-ini," ungkapnya.

KIA Go To School Permudah Akses Warga Muba


MUBA, DS - Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi. S.IP melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Keluang, dalam rangka penyerahan produk Inovasi Paket Laris dan KIA Go To School, di Balai Serbaguna Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang, Senin (6/12/2021).


Dalam kesempatan ini Plt Bupati Muba dalam sambutannya, menyambut baik inovasi Kecamatan Keluang dalam inisiasi aksi perubahan terkait dengan pelayanan publik, yakni dengan implementasi jemput bola pembuatan kartu identitas anak dan KTP.


"Inovasi yang dihadirkan hari ini, kita mengakui bahwa ini sangat baik, luar biasa, dan banyak yang mengharapkan itu dijalankan," ujarnya.



Ia berharap inovasi Paket Laris dan KIA Go To School, ini dapat konsisten terus dilakukan, dan juga ditingkatkan terkait pelayanan administrasi masyarakat.


"Kami kira kita memang harus terus berinovasi, dan kita sebagai ASN dituntut memberikan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu inovasi in yang merupakan pertama kali di Kabupaten Muba dapat ditularkan ke kecamatan lainnya, sehingga akan menjadi program unggulan," kata Beni.


Camat Keluang Debby Heryanto SSTP MSi mengatakan inovasi Paket Laris dan KIA Go To School merupakan pelaksanaan fasilitas dan koordinasi administrasi kependudukan dalam hal percepatan pengurusan data kelahiran dan anak di Kecamatan Keluang. Yang selama ini pola pengurusan Akta Kelahiran maupun KIA pengurusannya harus langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muba.


"Proses inilah menjadi suatu kendala besar yang dihadapi masyarakat khususnya Kecamatan Keluang dimana jarak tempuh desa dan kelurahannya cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Serta masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, masyarakat masih beranggapan bahwa sistem pelayanan berbelit-belit dan mahal biayanya, tidak adanya kepastian standar waktu pelayanan dalam penyelesaian, yang mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk mengurus dokumen kependudukan baik akte kelahiran maupun KIA dikarenakan kondisi tersebut," bebernya.


Lanjut Debby, dengan telah ditetapkannya fokus area perubahan dan gagasan pada aksi perubahan ini, tujuan yang akan dicapai diantaranya, mempermudah masyarakat dalam membuat akte kelahiran dan KIA tanpa harus langsung ke Disdukcapil, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memenuhi indeks kepuasan masyarakat, dan mempercepat informasi data anak dari kecamatan.


"Manfaat dari rancangan aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara," pungkasnya.


Penyerahan inovasi Paket Laris dan KIA Go To School diserahkan secara simbolis kepada Wawan Purnawirawan, Imam Sidiq, Sopian Sauri dari SDN 1 Keluang, dan kepada Ibu Mariyah dari SMPN 2 Keluang.


Turut hadir diantaranya, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Fariz Kurniawan, Asisten III Setda Muba Sunaryo SSTP MM sekaligus Plt Kadisdukcapil Muba, Anggota DPRD Muba Supriasihatin dan Sodingun, perwakilan Kasi Datun Kajari Muba Lidya Desrika SH, BPSDM Provinsi Sumsel Farhat Sukri SE MSi, Forkopimcam Keluang dan para kepala desa serta kelurahan dalam Kecamatan Keluang. Tutupnya,

**(Ariyansyah)

Bupati Muba Resmikan Sekretariat Pramuka Kwaran Keluang


Muba_DS. Dari hasil swadana Kecamatan Keluang kini memiliki Kantor Sekretariat Kwartir Ranting Gerakan Pramuka, yang beralamat di Jalan Raya Keluang Mekar Jaya Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang.


Kantor Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Keluang ini diresmikan oleh Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi yang juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin dengan ditandai penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, Kamis (2/9/2021).


Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi menyambut baik dan sangat mengapresiasi berdirinya gedung kwartir ranting tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga diresmikan.



"Atas nama pemerintah dan kwarcab, kami ucapkan terima kasih kepada Kamabiran, Ketua Kwartir Ranting, para dermawan juga perusahaan yang sudah berikan kebanggaan bagi gerakan Pramuka Kabupaten Muba khususnya Kecamatan Keluang. Kita yakin dengan keberadaan kantor ini dapat menambah semangat agar gerakan pramuka lebih bagus lagi," ucapnya.


Kepada Kwartir Ranting yang lain, ia berharap kegiatan tersebut dapat dijadikan semangat untuk bisa melakukan hal yang sama. Selain itu Pemkab Muba juga telah merealisasikan dana hibah untuk tiap kwartir ranting yang bisa didorong ke pembangunan kantor sekretariat.


"Selaku Ketua Kwarcab Muba kami mendorong pembangunan melalui APBD tapi tidak semua. Mungkin nanti kita lihat siapa yang layak mendapatkan sesuai kemampuan keuangan kita. Oleh karena sambil menunggu dari APBD kita diskusikan dengan stakeholder terkait," pungkasnya.


Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini, dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada Kwartir Ranting Kecamatan Keluang sebagai Tercepat Tiga dalam penyampaian laporan kegiatan pada triwulan I, kemudian kepada Kwartir Ranting Kecamatan Sungai Keruh sebagai Tercepat Tiga dalam penyampaian laporan kegiatan pada triwulan II, dan penyerahan kepada Kwartir Ranting Sungai Lilin sebagai tercepat I triwulan I tahun 2021 yang telah mencapai target kegiatan.


Turut hadir, Camat Keluang Deby Haryanto sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Keluang, Ketua Kwartir Ranting Kecamatan Keluang Sadiman MPd, unsur Forkopimcam, serta para insan Pramuka Kabupaten Muba. Ujarnya,

**(Ariyansyah)

Mudahkan Layanan Kesehatan, Pemkab Lahat Bangun RS Pratama Type D


LAHAT, DS - Pemerintah Kabupaten Lahat mulai menggelar peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pratama type D yang ditempatkan di Desa Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. Rumah Sakit ini kelak diyakini akan memudahkan layanan kesehatan di 7 Kecamatan di Wilayah tersebut seperti Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagun, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Gumay Ulu dan Kecamatan Pulau Pinang.

Kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat sekitar juga merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Lahat.

Meski bertahap, Pembangunan RS Pratama type D ini kelak terdiri dari ruangan rawat inap, parkir ada ruang poliklinik dengan kantor, dbelakang ruang UGD, Laboratorium, Radiologi, rawat inap ibu dan anak 6 tempat tidur. Untuk rawat inap laki laki ada 6 tempat tidur serta  ruang rawat inap wanita ada 6 tempat tidur.


"Rumah Sakit Pratama ini sebagai penyangga dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, pelayanan kesehatan bisa lebih baik dimasa yang akan datang. Sehingga masyarakat yang ada di kecamatan ini tidak perlu lagi datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat untuk berobat, karena sudah ada Rumah Sakit Pratama" Ujar Bupati Lahat Cik Ujang di sela-sela acara peletakan batu pertama.

Selain itu, Cik Ujang juga tidak lupa berharap doa dan dukungan dari masyarakat Lahat agar pembangunan Rumah sakit Pratama tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Masyarakat Kabupaten Lahat yang saya hormati dan banggakan. Mohon doa kita semua, mulai tahun ini akan dibangun Rumah Sakit Pratama di wilayah ini. Semoga bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua" harapnya.

H. Nursudin selaku Tokoh masyarakat Desa Tanjung Raya berharap  berkat dibangun RS tipe D ini kiranya mampu mendongkrak  taraf perekonomian disekitar Rumah Sakit. Dikatakan, mengingat gedungnya yang berada di jalan lintas bukan tidak mungkin kedepannya dapat mengkerut tenaga kerja lokal. Kemudian pintanya, RS Pratama yang pertama di Lahat ini hendaknya juga didukung oleh keamanan yang baik.

Pantauan Duta Sumsel di lapangan, Peresmian Rumah Sakit Pratama  Tipe D  juga dihadiri Fitrizal ST selaku Ketua DPRD Lahat, Wakapolres Kompol Jossy,  Kasat Narkoba AKP Zulfikar, Kajari Fithra, Dandim 0405 Letkol Syawab Al Amien, Perwakil Polsek Mulak Ulu dan kota Agung, Danramil Kota Agung Kapten  CBA Ndaru, Danramil Pulau Pinang Kapten Inf  Mulyadi, JIMMY MARULI,S.H., M.H, Kadis PU PR Mirza, Kadis Perkim Limra, Kadis DPMD Darul Efendi, Rudi Darma Kadis Kominfo, Kasat Pol PP damkar Fauzan Khaoiri Denim AP. MM Camat Tanjung Tebat Ariapulun SE, Camat Mulak Ulu Elsye S,STP. MM, Camat Pulau Pinang drs Herlambang MM, Camat Pagun Marles, Camat Kota Agung Marsi Camat Gumay Ulu, Kupt Puskesmas Tanjung Tebat Martina,S- Kep, Kapus Kota Agung Ratna, Kapus Gumay Ulu Mery, Kapus Pagun, Kapus Mulak Ulu Tarmidi, Tomas, Toga Kecamatan Tanjung Tebat , Para Kades, Ketua Forum 5 Kecamatan serta undangan lainnya.

DPRD Prabumulih Gelar Paripurna HUT RI ke 76 Mendengarkan Pidato Presiden


PRABUMULIH, DS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurnadengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia, secara virtual, di Ruang Paripurna DPRD lantai 3, Senin (16/08/2021).


Pelaksanaan Rapat Paripurna di DPRD Prabumulih itu dihadiri langsung oleh Walikota Prabumulih Ir, H. Ridho Yahya MM, Ketua DPRD Sutarno, SE sebagai Pimpinan Sidang, para Wakil Ketua DPRD meliputi Ahmad Palo, Ir, Dipe Anom, serta unsur Forkopimda Kota Prabumulih.

Adapun para Anggota Dewan lainnya mengikuti rapat secara virtual melaui jaringan elektronik bersama dengan SKPD se-Kota Prabumulih bersama undangan peserta rapat lainnya.

Pada acara tersebut, Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan dua pidato yang disiarkan langsung melalui jaringan elektronik, dari Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta.

Sebelum mendengarkan Pidato Presiden, Ketua DPRD Kota Prabumulih saat membuka sidang paripurna DPRD menyampaikan, tema yang diusung pada HUT RI kali ini yaitu “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” memiliki nilai-nilai semangat perjuangan terutama dalam memerangi Virus Corona agar segera terealisasi dari masa pandemi yang sudah lama berlangsung.


“Di usia 76 tahun ini, Indonesia tengah berjuang melawan pandemi Covid-19 yang juga melanda banyak negara di dunia. Dan di Hari Ulang Tahun. Tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus  2021 atau HUT ke – 67 Republik Indonesia itu sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara  terkait Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pencegahan Penularan Covid-19.


Dalam edaran dimaksud, diatur pula termasuk imbauan kepada segenap rakyat Indonesia untuk turut memperingati dengan menghentikan segala aktivitas dan berdiri tegak sempurna selama tiga menit pada 17 Agustus 2021 nanti sekitar pukul 10.17 hingga 10.20 WIB.

Irwansyah menambahkan, meski Peringatan HUT RI tersebut dilakukan secara daring, namun tidak mengurangi kekhidmatan acara.

“Meskipun perayaan HUT ke -76 Republik Indonesia tahun ini berbeda karena daring virtual tetapi semangat kemerdekaan harus tetap tinggi,” ucapnya.

Rapat Paripurna kali inipun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting pada Pidato Kenegaraannya yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI 2021, seperti kesadaran, partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan. Ke dua, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi.

Ke tiga, kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin serta memperoleh layanan kesehatan, pengobatan dan saling peduli juga semakin tinggi. Dan Ke empat, kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi semakin terkonsolidas dan bekerja semakin responsif.

Kemudian, ke lima, Jokowi menerangkan bahwa lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal.

Ke enam, penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan yang menggembirakan.

Terakhir, Jokowi menyebut bahwa kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus diselesaikan. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bahwa pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi untuk mempercepat kekebalan komunal.

Percontohan di Indonesia, Seluruh Perusahaan di Muba Bakal Miliki RP3


SEKAYU- DS. Setelah Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di PT Hindoli diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memastikan RP3 ada di seluruh perusahaan perkebunan di Bumi Serasan Sekate. Langkah ini sudah dirembuk bersama Pemkab Muba untuk Pembentukan Days Care Ramah Anak dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).


Rapat pembahasan ini dipimpin oleh Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Kamis (8/7/2021) di Ruang Rapat Serasan Sekate.


Yudi mengatakan PT Hindoli sudah menjadi contoh dalam pembentukan RP3 di suatu perusahaan. Sekarang tinggal lakukan pengawasan serta evaluasi dalam pengimplementasiannya. 


Yudi menekankan agar langkah ini menjadi perhatian penting yang harus disikapi oleh perusahaan lainnya di Muba. Dirinya meminta agar RP3 dapat ditiru oleh perusahaan swasta lainnya sehingga seluruh pekerja perempuan memiliki tempat yang aman dan efektif untuk menyampaikan keluhan secara terbuka.


Ia melanjutkan, peran perusahaan dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak memiliki andil yang cukup besar serta memiliki dampak lebih komprehensif.


Hal tersebut dilakukan dengan mewujudkan perusahaan layak anak dengan membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), (RP3) dan Days Care Ramah Anak. 


"Maka secara berkala akan kita pastikan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Muba, segera membentuk RP3, Day Care dan APSAI. Hal ini sangat positif dalam pemenuhan hak bagi anak dan perempuan, serta yang paling penting dalam hal ini ialah komitmen,"ungkapnya. 


Selain itu, Yudi menuturkan rasa terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah hadir memenuhi undangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muba. 


"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Muba mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahan yang telah hadir secara virtual mengikuti rapat ini. Kami berharap kepada pihak perusahaan untuk bisa terus saling bersinergi untuk bekerja sama dan menciptakan kepedulian terhadap anak dan perempuan,"ucapnya.


Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Muba Dewi Kartika MSi menyampaikan, dengan adanya rapat ini maka akan menciptakan kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan sehingga kedepan hak anak bisa dapat terpenuhi lebih baik lagi. 


Menjadi kabupaten layak anak selama 4 tahun berturut-turut serta menjadi percontohan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), tentu membuat Kabupaten Muba harus bisa senantiasa memberikan yang terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak.


Dengan akan dibentuknya RP3, Days Care Ramah Anak APSAI di seluruh perusahaan perkebunan Kabupaten Muba, menjadi hal penting yang harus dibahas secara bersama. 


"Karena jika pembentukan secara masif terus dilakukan, maka saya optimis kita dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih baik lagi,"ujarnya.  


Lanjutnya, APSAI juga dapat menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta. 


Kegiatan APSAI juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak dan kelembagaan APSAI, pemenuhan hak anak yang terkait dengan supaya yang harus dilakukan dunia usaha untuk mendukung KLA. Kemudian Produk, bagaimana sebuah perusahaan bisa membuat produk yang ramah anak meskipun bidang mereka tidak berkaitan dengan anak.


"Semoga apa telah dibahas pada hari ini dapat menambah pengetahuan bersama. Tentang pentingnya hak perempuan dan anak di lingkungan kerja. Sehingga dapat segera melakukan pembentukan RP3, Days Care Ramah Anak dan APSAI di seluruh perusahaan perkebunan Kabupaten Muba,"tandasnya.

*(Ariyansyah)

PMD Muba Rekomendasikan Pemecatan Kades MY


MUBA, DS - Akhirnya oknum Kepala Desa (Kades) Talang Mandung (TM) Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berinisial MY harus menerima konsekuensinya sebagai pejabat pemerintah. Oknum Kades ini sebelumnya sempat viral digerebek warga tanpa busana alias telanjang, diduga akan melakukan perbuatan sangat tidak tercela atau dugaan perbuatan asusila terhadap salah satu staf sebagai Kepala Urusan (Kaur) dikantornya sendiri berinisial KR statusnya memiliki suami.


Tentu saja perbuatan ini membuat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tercoreng dan segera memberikan sanksi terhadap oknum tersebut. Dihadapan awak media Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muba H Richard Cahyadi AP MSi memberikan pernyataannya mengenai oknum Kades tersebut, Senin 14 Juni 2021.


Tegas Richard bahwa oknum Kades tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melanggar Peraturan Bupati no 82 tahun 2019 pasal 4 poin c masalah ketertiban dan keamanan lalu pasal 6 tentang larangan Kepala Desa meresahkan masyarakat kemudian pasal 178 ayat 3 intinya perbuatan tercela.


Dijelaskan Richard, Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 1 pada Senin 14 Juni 2021, anggota dewan sangat mendukung keputusan pemerintah karena Kepala Desa telah melanggar Peraturan Bupati no 18 th 2019 tersebut.


Berdasarkan RDP tersebut maka oknum Kades tersebut bakal diberhentikan secara tidak hormat, tegas Richard pada rapat di Dinas PMD Muba, dihadiri Bagian Hukum Setda Muba Dasrullah, Inspektorat Muba Eko dan Geriansyah, Camat Jirak Jaya Yudi Suhendra SE MSi dan Ketua BPD Talang Mandung Firman.


“Selama menunggu proses usulan dari BPD bakal direkomendasi Camat Jirak Jaya untuk sementara roda pemerintahan desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Talang Mandung,”Ungkap Richard.


Ketika dihubungi Camat Jirak Jaya, Yudi Suhendra SE MSi mengatakan bahwa Pemerintah Kecamatan menunggu usulan pemberhentian Kepala Desa Talang Mandung yang akan disampaikan oleh BPD Desa Talang Mandung.


Terkait usulan pemberhentian tersebut lanjut Camat, secara aturan Camat akan memberikan rekomendasi pemberhentian dan disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil koordinasi yg dilaksanakan, Ketua BPD menyampaikan bahwa BPD Talang Mandung akan menyampaikan surat usulan tersebut pada Selasa 15 Juni 2021, tegasnya.


Sekedar Mengingatkan, peristiwa memalukan dan tidak patut dicontoh ini berawal, Senin 07 Juni 2021 malam, oknum Kades tersebut berinisial KR digerebek warga ketika berada dirumah seorang wanita isteri orang lain berinisial MY juga salah satu stafnya yakni Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan.


Warga yang sudah emosi kemudian menangkap dan menahan MY di rumah selingkuhannya itu. Sontak kabar memalukan ini menggemparkan, masyarakat Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).


Seperti diceritakan salah seorang warga kebetulan saksi menceritakan bahwa penggerebekan itu berawal saat suaminya tidak ada di rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika ditangkap warga oknum Kades tersebut tidak berpakaian alias telanjang pungkasnya,

**( Ariyansyah )

6 Kades di Kecamatan Lais Diperiksa Inspektorat Muba

 


MUBA, DS - Tercatat sebanyak 6 Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Lais diperiksa oleh Inspektorat Daerah Muba. Pemeriksaan dimaksud berkaitan dengan akan berakhir masa jabatan Kades karena telah menjalankan roda Pemerintahan Desa selama 6 tahun.


Salah satu Kades yang diperiksa Margareta Sok, menurut Kades Teluk Kijing 2 tersebut bahwa dirinya dan 5 Kades lainnya memang telah diperiksa tim inspektorat Kabupaten.


“Alhamdulillah hari Jum’at 11 Juni 2021 sudah dilaksanakan pemeriksaan terkait telah habis masa jabatan, ini bukan pemeriksaan rutin tapi pemeriksaan syarat untuk menentukan kan kalau desa ini ingin mencalonkan kembali,” tegasnya.


Intinya lanjut Margareta itu syarat mutlak mutlak bebas temuan ditahun sebelumnya ketika menjabat Kades.


Apabila tidak ada temuan maka Kades Incumbent boleh mencalonkan diri kembali. Tapi apabila ada temuan maka dia harus menyelesaikan persoalan tersebut, terang Sok.


Setelah urusan itu selesai maka point terakhir harus bebas narkoba, ujarnya.


“Mewakili desa lainnya saya sangat berterima kasih dan memberi apresiasi kepada Inspektorat Muba dan tidak lupa juga terima kasih kepada Pak Camat yang telah memfasilitasi tempat pemeriksaan dikantor Camat ini” katanya.


Sementara, Camat Lais Demoon Hardian Eka Suza SSTP MSi Saat dikonfermasi langsung media ini mengatakan Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat kabupaten Musi Banyuasin (ldan program kerja pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021.

Tim Inspetorat akan melakukan Audit atas Pengelolaan keuangan Desa tahun 2020.

Kepala Desa untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diaudit oleh tim Inspektorat sebanyak 6 desa meliputi Desa

1.Lais Utara

2.Teluk Kijing II

3Teluk Kijing III

4.Tanjung Agung Timur

5.Tanjung Agung Barat

6.Tanjung Agung Utara


Lanjut Demoon, bagi pencalonan Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah akan tetap melaksanakan bebas temuan, maka dari itu harus menjalankan audit dari dinas terkait Inspektorat, “Mudah-mudahan dengan adanya bebas temuan kedepan Kepala Desa yang sekarang untuk maju mencalonkan diri kembali tidak ada terkendala masalah,”beber Camat.


Kami dari pihak Kecamatan sipat hanya memfasilitasi dikantor Camat dan untuk kelapangan Tim Inspektorat akan turun langsung dan yang diperiksa oleh tim Inspektorat seluruh yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun, ungkapnya.


Kemudian, Kepala Inspektorat Drs H Aidil Fitri melalui tim Inspektorat mengatakan ini sesuai dengan surat dari Dinas PMD bahwa sebanyak 6 Desa akan berakhir masa jabatan sebagai kepala Desa(Kades)jadi untuk pengawasan dana desa tahun 2020 ini diprioritaskan Desa-desa yang berakhir masa jabatan nya,

Untuk pemeriksaan nya kita lebih mendekatkan ke Padat karya tunai desa (PKTD)baik bersumber dana desa Muaupun dari alokasi dana desa/kelurahan (ADDK).


Untuk tahap awalnya hari ini hanya sebatas pemeriksaan Dokumen berkas pengumpulan desa saja dan untuk minggu depan kita akan kroscek kelapangan. Jelas mantan Sekretaris DPRD Muba tersebut.


***( imm/Ari )

Bupati Lahat Himbau PNS tak Disiplin Pindah


LAHAT, DS - Bila tidak mau menuruti aturan silahkan pindah dan menghadap BKSDM dan silahkan lepaskan jabatan kalau tidak bisa memberikan contoh yang baik" ujar Cik Ujang selaku Bupati Lahat kepada 176 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lahat, yang tidak hadir saat inspeksi mendadak (sidak) pasca libur  lebaran 1442 H  di Apel kedisiplinan ASN Pemkab Lahat sehari sebelumnya 18/5.


Adapun Para ASN dari 18 SKPD terdiri dari 4 pejabat pratama, 18 pejabat Administrator, 

50 pejabat pengawas dan 104 staf termasuk tenaga fungsional. Sebelum Apel dimulai pantauan Awak Media dilapangan bahwa para ASN ini sudah berbaris mulai pukul 07:30 yang sesuai dengan jadwal namun kenyataannya mereka harus berdiri tegak selama satu jam lebih.


Dengan adanya ketidaksiplinan ASN ini Bupati berharap kejadian ini tidak terulang kembali setiap liburan lainnya, beliau juga berpesan kepada Kepala Dinas untuk tidak menyetujui anggaran yang tidak perlu yang bisa menjadikan temuan BPK. 


 Cik Ujang tak lupa mengajak ASN untuk melaksanskan tugas dengan baik sehingga Pemerintah Kabupaten Lahat berjalan sebagaimana mestinya. Usai Apel para ASN ini Rame- rame membuat pernyataan di diatas Materai.


Laporan NID

Bupati Lahat Ajak Awak Media Bersinergi untuk Membangun di Kabupaten Lahat.


LAHAT, DS -  Menjelang berbuka puasa, Cik.Ujang SH Bupati Lahat mengajak seluruh awak media yang bertugas di Kabupten Lahat, Baik  yang tergabung dari PWI ,IWO, SMSI dan Independen.

Dalam pertemuan dan bersilaturahmi di ruang Ofroom Pemda Lahat  5/4 terjalin rasa haru juga  bahagia bagi awak media yang bertugas baru kali ini Cik Ujang SH Bupati Lahat bertatap muka bersama seluruh jurnalis baik jurnalis yang tergabung di organisasi PWI, IWO dan jurnalis Independen.

Cik Ujang SH Bupati Lahat dihadapan para awak media mengatakan secara pribadi saya sangat senang berkumpul dan bersilaturahmi dengan para wartawan, disini secara langsung bupati meminta kepada para jurnalis mari kita sama sama bersinergi bersatu membangun Kabupaten Lahat yang kita cintai ini.

Untuk itu melalui pertemuan ini Cik Ujang SH Bupati Lahat juga menyampaikan selama ini diakuinya masih ada pemberitaan pwrberitaan miring baik masalah pemerintahan maupun masalah pribadinya, dengan adanya pemberitaan itu, menjadi sebuah cambukan juga kritikan bagi saya untuk berfikir lebih keras lagi bagaimana Kabupaten Lahat dapat berkembang lebih maju lagi dalam segala lini sektor.

Jujur saya tidak merasa sakit hati dengan adanya pemberitaan yang bersifat kritikan .namun alangkah baiknya melalui pertemuan dan silaturahmi ke seluruh awak media yang bertugas di Kabupaten Lahat ini mari kita bersatu dan bersinergi bersama sama kita bahu membahu membangun dan memajukan kabupaten yang kita cintai ini,agar kedepan Kabupaten Lahat benar benar bercahaya masyarakat Bahagia katanya.(Ndi)

Bupati Lantik Kadispora Beni Zainudin


Lahat, DS - Bertempat di Oprom Setda Pemkab Lahat pada Selasa 4 Mei 2021, dipimpin Bupati Lahat Cik Ujang didampingi wakil, Pj Sekda, Asisten serta Kepala OPD dalam rangka melantik 

drs Beni Zainudin MSi Seketaris Dispora menjadi Kadispora Pemkab Lahat


Prosesi pelantikan serta pengukuhan sumpah jabatan ini berlangsung tertib dan khidmat dengan mematuhi protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19, usai melantik Kadispora yang baru menggantikan Yhon Tito SH memasuki masa pensiunnya. 


Pelantikan hari ini sudah sesuai dengan ketentuan,   saya ucapkan kepada saudara Beni yang baru dilantik. Dinas Pemuda dan Olah Raga hendaknya bisa bersinergi dengan Koni dengan beberapa cabang  Olaraga lainnya melaksanakan amanah  sehingga dapat membangun Kota Lahat yang bercahaya.


 Dengan dilantiknya Kepala Dinas baru diharapkan  tahun depan kita bisa meraih 36 Emas pada Poprov  harap  Bupati pada Porprov kedepaan juga direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lahat pada tahun 2023. Untuk itulah percepatan pembangunan  di Kabupaten Lahat akan mendukung serta membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat" tandas Cik Ujang. **Donni

Pj. Bupati PALI : FKDM Diminta Sukseskan Pelaksanaan PSU


PALI, DS-Penjabat Bupati PALI, DR. Rosidin Hasan meminta kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten PALI untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari tiga desa dan dua kecamatan. 


Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pj. Bupati saat memberikan sambutan dalam Rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kabupaten PALI, Selasa (30/3/2021) di aula kantor Bupati PALI, yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten PALI. 


"Terkait PSU, tentu harapan kita harus berjalan dengan aman, damai dan lancar. Oleh karena itu, butuh bantuan lintas sektor masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan PSU sesuai harapan," kata Pj. Bupati PALI.


Namun, dewasa ini kewaspdaan dini menurut Pj. Bupati PALI menjadi harga yang mahal. Karena, tujuan dari FKDM yaitu untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap potensi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang ada di masyarakat. 


"Saya berharap PALI tetap aman, damai karena itu modal awal pembangunan kabupaten yang kita cintai," tutupnya. 


Sebelumnya, Asisten II Husman Gumanti, menerangkan pentingnya FKDM untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terutama masalah monitoring keamanan ketertiban masyarakat. 


"Kemudian setelah melakukan monitoring, dilakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri. Agar potensi konflik di masyarakat bisa dihindari. Oleh karena itu, tugas FKDM hanya menyampaikan informasi terkait hal-hal yang riskan," terang Husman Gumanti. 


Selain Pj. Bupati dan Asisten II, tampak hadir sebagai narasumber yakni perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan Kejari, Wakapolres PALI, perwakilan Dandim 0404 Muara Enim, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten PALI, Sangkut serta Camat se-kabupaten PALI dan Anggota FKDM kabupaten PALI.

Bupati Lahat Lantik Pejabat Baru Kadinkes dan Kabanlitbang


Lahat, DS --- Pemerintah Kabupaten Lahat pada Jumat pagi (12/03/2021) melantik dua pejabat tinggi pratama guna mengisi kekosongan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkab Lahat. Untuk diketahui Kepala Dinas Kesehatan sedang sakit sementara Labanlitbang telah wafat. Agar roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik, Pemerintah langsung mengambil kebijakan cepat mengangkat dua Pejabat Struktural dilingkungan Pemkab Lahat untuk mengisi jabatan tersebut.


Bupati Lahat Cik Ujang tampak mempin langsung Pelantikan. Tauqik SKM.MM sejak hari ini resmi menjabat Kadinkes Lahat dan Ir Nazarudin MT selaku Kepala Litbang Pemkab Lahat. Pelantikan yang digelar diruang rapat setda Pemkab Lahat itu tampak berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. 


Dalam sambutannya, Bupati berpesan kepada dua Pejabat yang baru dilantik bahwa mutasi ini bukan hanya sekedar figur semata namun harus benar menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang undangan dan ketentuan ASN.


Mutasi ini mengisi jabatan yang kosong karena ASN yang sakit dan wafat sudah ada persetujuan dari yang bersangkutan, untuk itulah komitmen yang tinggi untuk menjalankan kepercayaan. Kami selaku Pimpinan berhak menilai dan mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugasnya perbaikan serta Prosedur agar hakekat pelayanan nya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atas pelayanannya" demikian pesan Bupati


Ditambahkannya, kepada dua pejabat yang baru dilantik untuk benar melaksanakan tugasnya juga kepada istrinya kedua ASN ini untuk mendukung suaminya dalam menjalankan tugasnya dalam menangani wabah Pandemi. Begitu juga dengan Kepala Litbang untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya, tempat diLitbang ini bukanlah temoat buangan dari tempat lain namun suatu tempat yang mendukungnya pembangunan di Kabupaten Lahat. *Nid

Bupati Buka Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022

Lahat, DS ---Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Lahat tahun 2022 dengan tema " meningkatkan pertumbuhan Eko


nomi masyarakat dan daya saing daerah yang didukung perbaikan kualitas,,Infrastruktual dan konekvitas berbasis pemerataan berkelanjutan. Narasumber dari Bapeda Provinsi Joni Awaludin. 





Bertempat di Ballarom Hotel Granzuri Lahat 1/3. Diawali Laporan Kepala Bapeda Feriansyah Eka Putra ST, MM " sesuai dengan Undang dan peraturan Menteri yang berlaku, menyamakan persepsi antara perangkat daerah, mengakomodir serta transfratif, Sinkronitas, serta perumusan dan Alternatif yang mampu menjalankan pembangunan di Kabupaten Lahat yang sesuai dengan peraturan Daerah.




Sementara itu Bupati Lahat membuka kegiatan ini sekaligus memberikan wejangannnya kepada peserta Forum Konsultasi Publik, beliau berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya penyempurnaan dari Muserenbang, perlu adanya perumusan serta Alternatif kegiatan serta pengoptimalan pembangunan yang di ikuti oleh stickholder. Bupati menekankan proritas pembangunan di daerah Perbatasan dengan Kabupaten tetangga dan didaerah  





Yang dihadiri oleh Bupati lahat, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Serta Seluruh Staf Para Ahli, Asisten III, Seluruh Kepala OPD, Seluruh Kabag, Seluruh Camat, Serta Seluruh Unsur Udangan Lainnya.






Laporan dhonne