NEWS

Slider

Polres Pali Berikan Pelayanan Kepada Tahanan


PALI, DutaSumsel - Polres Pali memberikan pelayanan kepada sepasang kekasih di kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan,untuk melangsungkan pernikahan di Ruangan Olahraga Mapolres PALI, pada Kamis (29/12/2022) siang sekira pukul 10.00.WIB.


Pernikahan ini terpaksa dilaksanakan di Mapolres PALI, dikarenakan pengantin Pria ini diduga tersandung kasus Narkoba, sehingga harus mendekam di balik jeruji. 


Prosesi pernikahan pasangan SN dan MS digelar di ruangan olahraga Polres PALI, disaksikan Kapolres PALI, AKBP Efrannedy, S.I.K, M.A.P, diwakili Wakapolres PALI Kompol, Hardiman,S.H.,M.H.


Didampingi Kasi Humas AKP.Ardiansyah,S.H,Kasat Narkoba AKP.Alfian,S.H.,Kasat Tahti, Erwin, S.E., Kanit Idik I dan Kanit Idik II Satres Narkoba dan sejumlah JPU Polres PALI.


Selain itu juga dari pihak kedua mempelai dan sahabat yang menyempatkan waktu untuk menyaksikan momen bahagia sekaligus momen yang mengharukan ini.


Kapolres Pali AKBP.Efrannedy.,S.I.K.,M.A.P., melalui Wakapolres Pali KOMPOL.Hardiman, S.H.,M.H., menyampaikan, bahwa ini adalah wujud dari pelayanan Polres PALI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


"ini atas permintaan kedua keluarga untuk melangsungkan pernikahan SN meski berstatus tahanan, karena dia juga punya hak yang sama," kata Kapolres PALI, disampaikan Wakapolres PALI, Kompol Hardiman, SH.MH, kepada wartawan.


Wakapolres juga menjelaskan,ini merupakan momen sakral yang pertama kali terjadi di Mapolres PALI, ada tahanan menikah ketika sedangan menjalankan proses human dan tersangka ini ditangkap Polisi karena tersandung kasus Narkoba pekan lalu.


Menurut Hardiman, Meski pasangannya berada di balik jeruji besi, niat SN untuk menikah dengan MS tidak pupus serta dilanjutkan pernikahan sesuai dengan harapan kedua pasangan kekasih ini untuk membina hubungan rumah tangga.


Dikatakan Wakapolres, Pasangan kekasih ini mengaku senang akhirnya bisa menikah, dan pernikahan di penjara itu merupakan wujud pelayanan Polres PALI kepada tahanan.


"Kita berikan hak-hak tahanan untuk melangsungkan pernikahan,Saya juga berpesan kepada MA agar tabah menjalani proses hukum ini sesuai prosedur hukum yang berlaku," Tutupnya.(Humas Polres)


Report: ORI

Editor:Heru

Polres Prabumulih Ungkap 434 Kasus Sepanjang Tahun 2022


PRABUMULIH, DutaSumsel -- Kapolres Prabumulih AKBP. Witdiardi SIK MH didampingi Kabag Ops Polres Kompol Helmi Ardiansyah serta Kasi Humas, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dalam Pers Release yang dilaksanakan di Aula Besar Mapolres memaparkan hasil ungkap kasus sepanjang Tahun 2022, Kamis (29/12/2022) pukul, 09.00 WIB. 


Kapolres Prabumulih dalam mengatakan, kejadian dan ungkap kasus yang berhasil diselesaikan serta ditangani dengan baik sesuai SOP dan Protap POLRI.


AKBP Witdiardi SIk MH menerangkan, sebanyak 434 kejahatan berhasil diungkap jajarannya sejak Januari 2022 hingga Desember 2022. Terdiri dari 342 kasus kejahatan konvensional, 91 kasus transaksional, dan 1 kasus korupsi atau kekayaan negara.


“Kita tidak memungkiri, kasus kejahatan konvensional tahun ini memang mengalami peningkatan kasus dari tahun lalu. Dan, jajaran kita telah berupaya melakukan pengungkapan kasus guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” papar Kapolres didampingi Kabag Ops,bersama sejumlah Kasat. 


Lanjut, Bang Wit sapaannya, ada sebanyak 100 kasus 3C berhasil diungkap dan pelakunya ditangkap dan dijebloskan ke penjara.


"Setahun ini, ada 240 pelaku kejahatan berhasil dijebloskan ke penjara. Baik sudah inkrah, ataupun dalam proses penyelidikan. Kasus narkoba ada 91 kasus dan berhasil diungkap semuanya, jumlah tersangkanya 215 orang. Barang bukti 924,25 gram sabu, 1.145,32 gram ganja, dan 162 butir ekstasi,” beber Kapolres Prabumulih. 


Lebih dalam, sejumlah kasus menonjol belakangan ini berhasil diungkap. Antara lain, kasus pencurian mobil. Pembunuhan tukang ojek, pencurian kayu, dan satu keluarga terjerat kasus narkoba.


“Guna meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, berbagai inovasi program telah dilaksanakan Polres Prabumulih. Antara lain, strong poin setiap pagi. Lalu, patroli malam, ngantor di kelurahan/desa, dan lainnya,” jelas Mantan Kapolres Mukomuko ini, sambil mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaannya terkait kasus kriminalitas termasuk kasus 3C memang masih kerap kali tersebut.


Sedangkan, perkara lakalantas pada 2022 mengalami peningkatan menjadi 31 kasus. Ia tidak henti-hentinya mengimbau, agar masyarakat Prabumulih meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan lalin.


“Sebentar lagi, Tilang ETLE dan juga Aplikasi Smart City Dulur Kito akan segera diberlakukan. Jangan sampai melanggar, dan terkena tilang secara otomatis,” pungkas Alumni AKPOL 2002 didampingi Kasat Lantas, AKP Muthemainah SH.(AB)


Editor:Heru

Miris, 5 Tahun Beroperasi Perusahaan Farm Broiler PT. Malindo Diduga Lalaikan CSR


PRABUMULIH, DutaSumsel - Perusahaan farm broiler (kandang ayam) PT. Malindo, yang sudah beroperasi dari 2018 di kelurahan Karang Jaya, kecamatan Prabumulih Timur, kota Prabumulih diduga tidak memiliki izin penggunaan jalan.


Mirisnya lagi, tak hanya tidak mengantongi izin penggunaan jalan atau lintas wilayah, perusahaan berskala nasional yang mampu memproduksi sekitar 900 ton ayam dari 3 farm broiler yang ada di kawasan (kelurahan Karang Jaya) tersebut, juga disinyalir belum pernah melaksanakan program CSR atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) terhadap sekitar wilayah operasionalnya.


"Kalau untuk itu (CSR) belum ada, tapi kalau untuk setiap kegiatan di kelurahan ketika kita usulkan selalu dibantu, seperti minta bantuan pupuk untuk salah satu KWT di sini," ujar Lurah Karang Jaya, Jekky Fernando, ketika ditemui belum lama ini.


Namun, ia juga tidak menampik saat disinggung terkait izin penggunaan jalan perusahaan PT. Malindo tersebut. "Sejauh ini, selama saya duduk menjabat di lurah Karang Jaya ini belum ada, tetapi tidak tahu sebelum saya, itu pun juga belum pernah saya melihatnya (proses berkas pengajuan izin)," jelas Lurah Karang Jaya ini.


Pun demikian, dirinya sangat menyayangkan, jika ternyata memang itu benar. Sebab permasalahan program CSR (TJSL) dan izin penggunaan jalan, itu dia sebutkan memang sudah diatur, dan harus dipenuhi.


"Nanti coba kita panggil, dan meminta klarifikasi dari mereka," tandasnya, seraya menambahkan juga akan mengecek ke lokasi perusahaan menyusul tempat pengolahan limbah ayam dan pemusnahan bangkai ayam.


Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan keberadaan perusahaan PT. Malindo yang memproduksi dan melayani permintaan ayam antar kabupaten/kota ini. Diketahui selain beroperasi (memiliki beberapa kandang ayam) di kelurahan Karang Jaya, perusahaan ini juga beroperasi di desa Jungai, kecamatan RKT, kota Prabumulih.


"Dulu, waktu masih manager pertama Pak Toto itu akan diurus (izinnya), tapi tidak jadi. Tidak tahu sekarang pak, dan seharusnya memang mereka harus terbuka, karena menyangkut pajak dan lain-lain," ungkap salah satu warga, yang minta namanya tidak ditulis.


Ia juga menyebut, untuk produksi perusahaan PT. Malindo sudah disbukon ke perusahaan PT Prima Fajar. "Termasuk untuk pegawai (Outsourcing), sudah disubkan juga ke PT. Prima Fajar," sebut warga ini.


Selain diduga bermasalah pada izin penggunaan jalannya, ia juga mempertanyakan kewajiban CSR (TJSL) perusahaan ke masyarakat. "Belum ada pak itu sampai sekarang, untuk itu kami minta pemerintah agar turun dan mengeceknya langsung," harap dia.


Sementara itu, terkait dugaan permasalahan tersebut, baik pihak PT. Malindo maupun perusahaan subkon PT. Prima Fajar hingga berita ini dirilis belum memberikan keterangan resmi.


"Untuk masalah ini saya koordinasikan dulu dgn yang berwenang dgn masalah ini..


Terimakasih" tulis Manager PT. Malindo, Kusbani, ketika dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, belum lama ini. Setelah sebelumnya, sempat dicoba dikonfirmasi langsung di kantornya di farm broiler Karang Jaya.


Bahkan, di WhatsApp beberapa hari kemudian, ia menyebut masih belum menerima info dari pimpinan perusahaan. 


"Sudah di sampaikan ke pimpinan tapi nanti, saya kabarin lagi jika sudah saya info, maaf jika slow respon saya mau operasi.. Terimakasih tulisnya lagi, saat menjawab konfirmasi media ini, pada 12 Desember lalu.


Hingga terakhir, ketika dikonfirmasi kembali, pada 21 Desember 2022 kemarin, yang bersangkutan juga menyebut masih belum mendapat kabar dari pimpinannya.


"Maaf baru buka wa, Belum ada kbr pak.." tulisnya singkat.


Terpisah, menyikapi itu anggota Presidium Bersama Aktivis dan Pemuda kota Prabumulih, Amin Noer sangat menyayangkan jika hal tersebut benar tidak dilakukan pihak perusahaan produksi ayam terbesar di Indonesia tersebut.


"Karena semuanya ada aturan undang-undangnya, apalagi menyangkut penyaluran CSR di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kita minta pemerintah dan dinas terkait menindaklanjutinya dengan serius dan tegas," tandas Amin, kepada media ini, Selasa sore, 27 Desember 2022.


Ia juga menambahkan akan melakukan kroscek terhadap sumber pendapatan daerah, sistem pengelolaan amdal, dan keterlibatan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. (SMSI Prabumulih)


Editor: Heru

Tidak Sesuai Spesifikasi, Dinas Perkim Tolak Bayar Pekerjaan CV Rani Karya Lestari


PRABUMULIH, DutaSumsel --- Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dipastikan tidak akan membayar jasa pengerjaan pembangunan jalan setapak/lingkungan di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai senilai Rp 329.962.655.21 karena tidak sesuai spesifikasi, demikian dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim, Maiduti Fitriansyah ST MT saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/12/2022). 


Maiduti Fitriansyah menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pihaknya bersama Inspektorat ke sejumlah proyek Dinas Perkim tanggal 21 - 24 Desember beberapa waktu lalu, diketahui bahwa material bangunan jalan yang digunakan CV Rani Karya Lestari pada pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai tidak sesuai spesifikasi. 


"Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam kontrak, pembangunan jalan setapak di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai menggunakan material conblok dengan jenis, ukuran dan bentuk tertentu tetapi saat tim kami turun ke lapangan ternyata pihak CV Rani Karya Lestari menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak," jelasnya. 


Ditegaskan Mayduti Fitriansyah, meskipun pihak CV Rani Karya Lestari telah mengerjakan sebagian pembangunan jalan setapak di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai, pihaknya memastikan tidak akan dapat membayar jasa pengerjaan jalan tersebut, mengenai adanya informasi bahwa tukang masih berkerja hal tersebut sah - sah saja. 


Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai, Alfian saat dimintai komentarnya sangat menyayangkan pihak kontraktor pelaksana yang terkesan lamban dalam mengerjakan jalan setapak di wilayahnya, selain itu dirinya juga meragukan kualitas material coonblok yang terpasang. 


"Pihak kontraktor pelaksana baru mulai mengerjakan jalan ini tanggal 20 Desember kemarin, mereka berkerja hanya pada malam hari dibantu penerangan ala kadarnya dari warga, mereka pun berkerja tergantung suplay material, conblok yang baru tiba saja masih tampak basah," ujarnya. (Novlis Heriansyah)


Editor:Heru

Tidak Cukup Volume, Semua Proyek Drainase Perkim Tidak Dibayar 100 %


PRABUMULIH, DutaSumsel -- Setidaknya 6 paket proyek pekerjaan fisik sistem drainase perkotaan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Tahun Anggaran (TA) 2022, terhitung hingga tanggal 24 Desember dipastikan tidak dibayar penuh karena berdasarkan pemeriksaan di lapangan tidak memenuhi volume sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. 


Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim, Maiduti Fitriansyah ST MT saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/12) mengungkapkan, dalam rangka memastikan pekerjaan proyek fisik berjalan sesuai kontrak, pihaknya pada tanggal 21 - 24 Desember lalu telah melakukan Off name pekerjaan di lapangan. 


"Dari hasil pemeriksaan di lapangan tersebut ditemukan bahwa, seluruh proyek pekerjaan fisik pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan di Dinas Perkim tidak mencukupi volume sehingga dipastikan semua pengerjaan drainase tersebut tidak akan dibayar penuh," ungkapnya. 


Mayduty menambahkan, progres volume seluruh pengerjaan drainase perkotaan di Dinas Perkim berdasarkan pemeriksaan berkisar antara 65 - 85 %, oleh karena itu pihaknya hanya akan membayar jasa pengerjaan drainase tersebut sesuai dengan Pekerjaan yang terpasang di lapangan saat Off name dilakukan. 


"Kalaupun mereka masih berkerja setelah Off name dilakukan yaa sah - sah saja, tetapi kami tetap akan membayar sesuai pekerjaan yang terpasang saat pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam kontrak bahwa, untuk melakukan penagihan jasa tentunya harus melalui sejumlah tahapan tertentu," tambahnya. 


Dirincikan Maiduty, aturan penagihan pekerjaan fisik dimulai dari Off name untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana sesuai dengan volume atau tidak, setelah itu dilanjutkan dengan Provisional Hand Over (PHO)  atau serah terima pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada Dinas terkait. 


"Setelah berkas PHO ditandatangani pihak-pihak terkait, barulah kontraktor pelaksana memenuhi syarat tagihan mulai dari bukti bayar galian C hingga jaminan pemeliharaan, dengan demikian jika pihak kontraktor pelaksana di penghujung tahun masih melaksanakan pekerjaan fisik, kapan lagi mereka akan mengurus berkas tagihan," rincinya.(*).


Editor:Heru 

*Temui Kyai Sepuh NU Jatim, Menhan Diskusi Perkuat Keutuhan NKRI*


SURABAYA, DutaSumsel -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur di Surabaya, Senin (26/12/2022). Kyai-kyai sepuh yang hadir diantaranya, KH Nurul Huda Jazuli dan Gus Abdurrahman Kautsar dari Ponpes Ploso Kediri. 


Kemudian KH Anwar Mansur dari ponpes Lirboyo, KH Ubaidilah Faqih ponpes Langitan Tuban, KH Fuad Nurhasan ponpes Sidogiri Pasuruan, KH Ali Masyhuri Sidoarjo. Lalu KH Marzuki Mustamar Malang, KH Abdul Matin Tuban, KH Ahmad Faiz Abdul Haq ponpes Nurul Jadid Probolinggo. 


Serta Gus Fahim Ruyani ponpes Ploso Kediri, KH Cholil Nawawi Jalil ponpes Sidogiri Pasuruan, Gus Adibus Soleh Anwar ponpes Lirboyo Kediri, Lora Karrol Schal ponpes Syaikhona Kholil Bangkalan, Gus Aliki Banyuwangi, dan Gus Alawi Ubaidilah Faqih ponpes Langitan Tuban. 


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Prabowo banyak mendengarkan masukan dari para kyai sepuh yang merupakan pimpinan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Serta berdiskusi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Peran Kyai dan Nahdlatul Ulama begitu penting dalam menjaga keutuhan negara. 


"Mereka bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan di Surabaya selama 2,5 jam. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan khidmat ini Menhan banyak mengemukakan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara. Dan selama ini para kyai dan NU selalu menjadi faktor penting bagi keutuhan negara. Di saat-saat yang genting kyai-kyai dan NU selalu tampil menyelamatkan negara," jelas Muzani meniru pernyataan Prabowo saat berbincang dengan Kyai-kyai.


"Seperti tahun 1945 dalam peristiwa 10 November dimana fatwa jihad telah jadi bukti dan contoh bagi perjuangan bangsa kita. Demikian juga semasa berbagai macam pemberontakan terjadi, NU telah mengambil peranan penting guna menyelamatkan negara. Termasuk di tahun 1965 saat peristiwa G30S PKI dan tahun 1998 pada masa peralihan kekuasaan Orde Baru ke reformasi," imbuh Wakil Ketua MPR itu. 


Muzani melanjutkan, karena itu NU menjadi faktor pengaman yang cukup dominan bagi negara. NU juga mengajarkan Islam yang toleran dan sangat menghargai perbedaan. Karena itu pertahanan negara yang melibatkan para ulama dan pondok pesantren NU menjadi suatu hal yang sangat penting. 


"Kepada Pak Prabowo para Kyai sepuh juga berharap agar pondok pesantren jangan dianaktirikan. Memang nyatanya banyak santri di ponpes-ponpes yang memiliki kemampuan dan pemikiran luar biasa. Mestinya itu bisa digunakan bagi kepentingan negara lainnya, tidak hanya di ponpes. Karena itu ada perlu afirmasi persamaan. Kyai-kyai sepuh juga berharap agar NU sebagai kekuatan besar tidak hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata," jelas Muzani. 


Para kyai juga berpesan agar Partai Gerindra dan PKB untuk tetap solid menguatkan kerjasama politik. Di akhir acara dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh KH Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Ploso Kediri. 


"Para kyai-kyai berharap agar koalisi yang dibangun antar Gerindra dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan. Pertemuan itu lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kyai Haji Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Alfalah Pelosok Kediri. Harapan kyai-kyai tersebut agar apa yang dicita-citakan bersama pada Pilpres 2024 bisa terwujud," kata Muzani menyampaikan pesan para Kyai.(SMSI Pusat)


Editor:Heru

SMSI OKU Selatan Kutuk Pelaku Penyiram Air Keras Anggota Kompas Ranau


OKU Selatan Sumsel, DutaSumsel -- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) OKU Selatan mengutuk keras peristiwa penyiraman air keras terhadap 5 orang anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Kompas Ranau usai menghadiri audiensi dan rapat di Komisi III di DPRD OKU Selatan, Senin (26/12/2022).


Penyerangan diduga dilakukan oleh dua orang tak dikenal di Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BP-RRT) kabupaten OKU Selatan sekira pukul 18:30 WIB.


"Itu tindakan brutal dan melanggar hukum juga HAM. Perbuatan pelaku merupakan tindakan kriminal dan harus diusut tuntas," ungkap Sri Fitriyana ketua SMSI OKU Selatan. Selasa (27/12/2022). 


Lebih lanjut Ayik sapaan akrab Sri berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Menurutnya kekerasan dan kriminalitas tidak boleh dibiarkan karena negara telah mengatur undang-undang untuk melindungi warga negaranya.


"Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang lagi dan hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, negara kita ini negara hukum,"jelasnya.


Adanya insiden ini, Ayik meminta kepada rekan-rekan wartawan dan pengurus organisasi di OKU Selatan tetap semangat dalam menjalankan roda organisasi dengan memperhatikan kaidah dan peraturan yang berlaku.


"Setiap kekerasan itu kriminal dan urusannya dengan hukum. Jadi tetap semangat bekerja untuk semua rekan-rekan wartawan, ormas dan LSM yang ada di kabupaten OKU Selatan", tegasnya 


Selain itu, ketua SMSI OKU Selatan juga mengingatkan agar rekan-rekan wartawan dan pengurus organisasi untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. 


"Pasca kejadian ini, kita harus tetap waspada dan menjaga keselamatan diri dalam menjalankan tugas agar terhindar dari kejahatan yang mengintai,"tutupnya. (Red)

Diduga Ada Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Lingkar Handayani


PALI, DutaSumsel -- Ketika pemerintah Kabupaten PALI yang terus berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui program pembangunan, tidak Serta merta di ikuti oleh pelaksana pembangunan di lapangan. Ada saja upaya pelaksana (kontraktor-red) menjatuhkan citra Pemerintah dimata masyarakatnya. 


Salah satunya adalah Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Handayani RT 04 RW 003 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang dapat di duga berpotensi di korupsi oleh pihak Pelaksana (Kontraktor-red),26/12/2022.


Di ketahui Pekerjaan pembangunan Jalan tersebut di kerjakan oleh CV. NOIS PRATAMA dengan Nilai anggaran sebesar Rp. 1.487.802.587,84,- yang bersumber dari dana APBDP 2022 dengan Satuan Kerja Dinas PU Kabupaten PALI. 


Dari temuan Rosidi ketua DPD LSM BPPI (Barisan Patriot Peduli Indonesaia ) di lapangan ada beberapa Aitem yang di duga di langgar oleh pihak Pelaksana (Kontraktor-red) seperti pengerasan Jalan berupa Batu Agregat yang dapat di katakan sangat tipis, pengamparan batu agregat dengan cara manual tidak menggunakan alat berat berupa gleder, serta tidak adanya pemadatan dalam pengerasan batu agregat yang sudah terampar menggunakan alat berat berupa Pibro. 


Dengan terlalu tipisnya pengerasan batu agregat jalan tersebut dan serta tidak adanya pemadatan menggunakan alat berat berjenis Pibro maka akan berpotensi mempercepat kerusakan jalan itu sendiri


Ada yang hilang dalam pembangunan Jalan ini seperti hilangnya pengawasan dari konsultan pengawas dan hilangnya pantauan dari instansi Terkait Dinas PUTR PALI, kenapa karena apa yang di dilakukan oleh pihak kontraktor ada dugaan melanggar aturan yang ada.


Dalam pembangunan pekerjaan kontruksi di lingkungan pemerintah pengawasan itu sangatlah penting yang mana jika dalam pengawasan lalai atau kecolongan dapat berakibat fatal sehingga pihak Pelaksana dapat sewenang wenang untuk melakukan hal yang tidak di inginkan, Ungkapnya


Kami berharap agar pihak Dinas PUTR PALI selaku Stakeholder untuk cepat tanggap menyikapi perihal ini dan segera turun kelapangan untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut, jika memang benar adanya maka Kami berharap untuk Bertindak tegas dengan semestinya agar masyarakat tidak merasa di curangi atau dirugikan oleh kontraktor.


Rosidi berharap agar Kepala Dinas PU PALI beserta jajarannya yang terkait untuk menunjukkan ketegasan dan ke profesionalnya dalam bekerja, yang mana bila nantinya ada di temukan kecurangan yang di lakukan oleh pihak Pelaksana (Kontraktor-red). Agar dapat di tindak tegas guna kepentingan dan kebaikan bersama.


Terkait perihal ini pihak awak media/Lsm BPPI mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PUTR PALI  jawaban nya akan memerintahkan KPA cek lapangan.(ORI)


Editor:Heru

Tujuh Desa Akan di Lalui Jalur Seismik 3D, Ini Pesan Kapolres


PALI, DutaSumsel - Kapolres PALI AKBP.Efrannedy,S.I.K.,M.A.P.,didampingi Kapolsek Penukal Abab IPTU.Robby Monodinata,S.H.,M.H.,melalui Kanit Provost Polsek Penukal Abab PALI IPDA.Taufik Hidayat hadiri  Sosialisasi Survei Seismik 3D  Pertamina EP di wilayah Kecamatan Penukal bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir, pada Senin(26/12/2022) sekira pukul 09.30.WIB.


Tampak Hadir dalam acara Sosialisasi itu, Camat Penukal  Kusteti,SE., Kapolsek Penukal Abab Diwakili Kanit Provost Polsek Penukal Abab IPDA Taufik Hidayat, Tim Survei, Seismik 3D PT. Pertamina EP, Kades Suka Raja Ali Fadilah, Perangkat Desa, Anggota BPBD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Desa Suka Raja

Dan masyarakat Desa Suka Raja.


"Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Survei Seismik 3D Pertamina EP adalah,merekam Data lapisan bawah permukaan bumi yang diperkirakan ada kandungan minyak / gas bumi dengan menggunakan metode survei Seismik 3D,untuk mencari dan membuktikan ada tidaknya gambar lapisan minyak  atau gas bumi serta untuk mengembangkan lapangan minyak ,gas bumi," jelasnya Kapolres Pali didampingi Kapolsek Penukal Abab yang disampaikan oleh Kanit Provost. 


Terdapat 7 (tujuh) Desa yang akan dilalui jalur survei seismik 3D PT. Pertamina EP didalam Kecamatan Penukal, lanjutnya antara lain Desa Purun, Desa Purun Timur, Desa Babat, Desa Sukaraja, Desa Gunung Raja dan Desa Gunung Menang  dan Desa Air Hitam. 


"Tahapan Pekerjaan Survei Seismik 3D adalah sebagai Sosialisasi,Topografi, Rintis dan Bridging,Pendataan Lahan, Bor Dangkal, Perekaman dan Kompensasi,sedangkan untuk Pembayaran Ganti Rugi Atau Kompensasi Kepada Masyarakat yang terkena Jalur Seismik,vPihak Pertamina menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Tarif/Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan Di atasnya, Akibat Operasi Ekplorasi dan atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Swasta Lainya."Ujarnya.


Survei seismik 3D, merupakan tahap lanjutan dari pekerjaan eksplorasi untuk menggambarkan lapisan dalam bentuk volume (3 dimensi) kandungan minyak / gas bumi, (hanya menghasilkan gambaran data lapisan bawah permukaan bumi), belum mendapatkan hasil secara langsung berupa minyak dan gas (belum ada produksi),Tidak melakukan pembebasan lahan / tanah, hanya pembersihan lintasan semak belukar dan tumbuhan liar,jika terdapat kerusakan tanaman akibat kegiatan survei seismik maka akan di lakukan pencatatan jumlah kerugian dan diganti berdasarkan ketentuan yang berlaku.


"Dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini,diharapkan dapat terjalin komunikasi dengan baik,sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan survei Seismik 3D Nantinya dapat berjalan Sesuai dengan yang di harapkan." pungkasnya. 


Untuk diketahui bersama, estimasi Waktu Pengerjaan survei Seismik 3D PT.Pertamina EP Di Kecamatan Penukal,yaitu di mulai pertengahan bulan November 2022 sampai dengan September 2023.

Rencana Kegiatan Sosialisasi Survei Seismik Lanjutan Di Kecamatan Abab Pada Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 13.30 Wib s/d Selesai Bertempat Di Gedung Serba Guna Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Pali,Provinsi Sumatera Selatan. (ORI) 


Editor: Heru

Diduga Berkerja Diluar Masa Kontrak, CV Rani Karya Lestari & CV Baki Palapa Terancam Putus Kontrak


PRABUMULIH, DutaSumsel  ---  Pekerjaan pembangunan jalan setapak/lingkungan di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai senilai Rp 329.962.655.21 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) yang dimenangkan oleh CV Rani Karya Lestari yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu No 2125 RT 48 RW 10 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, terhitung tanggal 24 Desember 2022 masih terlihat berkerja diduga kuat di luar masa kontrak. 

Begitu pula dengan Pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul senilai Rp 470.693. 508.06 yang dimenangkan oleh CV Baki Palapa yang beralamat di Dusun II RT 10 RW 04 Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Ogan Komering Ilir (OKI). 

Ke-2 pekerjaan fisik tersebut berdasarkan informasi yang di dapat dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Prabumulih melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 Agustus - 9 September 2022 dengan masa waktu kerja 90 hari, dengan demikian batas waktu pengerjaan paling lambat jatuh pada tanggal 9 Desember 2022, kedua perusahaan pemenang tender tersebut terancam putus kontrak. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, Sabtu (25/12), Pekerjaan pembangunan jalan setapak/lingkungan di wilayah Kecamatan Cambai RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai berupa pemasangan konblok baru terealisasi sepanjang kurang lebih 100 m dengan lebar 2 meter tanpa cor kunci di sepanjang pinggiran konblok. 

Sedangkan pengerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul terlihat sebagian dinding drainase telah selesai dipasang, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan. 

Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Alfian saat di temui di lokasi pemasangan konblok mengatakan, dirinya tidak tahu menahu terkait permasalahan teknis pengerjaan proyek fisik pemerintah, namun dirinya mengungkapkan bahwa pengerjaan jalan setapak/lingkungan di wilayahnya baru dimulai tanggal 20 Desember kemarin. 

"Saya tidak tahu kapan dimulai dan berakhirnya pekerjaan jalan setapak ini sesuai kontrak, tapi yang saya tahu pengerjaan jalan setapak ini baru dimulai 4 hari yang lalu tepatnya tanggal 20 kemarin, mereka berkerja pada malam hari dibantu penerangan oleh warga itupun tergantung dengan suplai konblok," katanya. 

Alfian menambahkan, menurut informasi yang diterimanya, material konblok disuplay dari salah satu depot konblok di Gunung Ibul, dirinya juga sempat memperlihatkan tumpukan konblok yang baru tiba dan terlihat masih basah sehingga kualitasnya diragukan. 

"Kalau bisa, saya sebagai pemerintah setempat berharap, pengerjaan jalan setapak di RT 01 RW 02 ini dapat tersambung dengan jalan setapak yang telah dibangun tahun lalu, jaraknya pun hanya beberapa puluh meter dari lokasi saat ini, dengan demikian pembangunan jalan setapak di RT kami dapat berkesinambungan," tambahnya. 

Hal senada juga disampaikan Ketua RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul yang akrab dipanggil Om Ang, menurutnya jika pengerjaan drainase perkotaan dan lingkungan di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul terlihat masih dikerjakan di luar masa kontrak, hal tersebut kemungkinan besar dikarenakan keterlambatan memulai proses pengerjaan. 

"Sejak awal proses pengerjaan drainase perkotaan dan lingkungan di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul memang terlambat, hal tersebut saya ketahui dari pemberitaan di salah satu media online, tidak lama setelah itu baru pihak kontraktor pelaksana menyampaikan kepada saya bahwa mereka akan segera berkerja," ujarnya. 

Om Ang mengaku sangat menyesalkan progres pengerjaan drainase perkotaan dan lingkungan di wilayahnya, menurutnya saluran drainase tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk pembuangan limbah rumah tangga dan mengurangi genangan air di jalan saat curah hujan tinggi. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim, Maiduti Fitriansyah ST MT hingga saat berita diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi karena hari libur dan diluar jam dinas.(*)