Dirbinmas Polda Sumsel Canangka Taman Edagi Jadi Kampung Tangguh Nusantar

PRABUMULIH, DS -- Guna mendukung program terkait ketahanan pangan, Direktorat Pembinaan masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumsel mencanangkan Kampung Tangguh Nusantara di kawasan Eduagroekologi (Edagi) Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Senin (17/1/2022).

Kampung tangguh memiliki beberapa aspek, meliputi tangguh secara keamanan, tangguh secara kesehatan, tangguh secara pendidikan, tangguh secara ekonomi, tangguh secara informasi dan kreatifitas.

Kegiatan yang dihadiri oleh,  Direktorat Pembinaan masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumsel diwakili Kasubdit Binpolmas Polda Sumsel AKBP M Thoat didampingi Waka Polres Jossy Andrianto SE MM bersama Kasat Binmas Agus Gunawan, Lurah Gunung ibul Barat Joko Arip Trianto Amd beserta tokoh masyarakat dan masyarakat setempat  dengan penerapan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya, Kasubdit Binpolmas AKBP M Thoat menjelaskan bahwa pencanangan asitensi penguatan kampung tangguh nusantara harus ada di satu kawasan tertentu seperti, daerah ini di wilayah kelurahan gunung ibul barat ada satu kampung tanggu yang di dalam kampung tanggu ini harus terintegrasi.

" Kampung Tangguh itu sendiri harus terintegrasi artinya di dalam kampung ini harus ada pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya," ujar Kasubdit Binpolmas Polda Sumsel

Oleh karna itu kita harus emporing masyarakat terutama para pemuda yang masih memiliki jiwa bisnis sehingga bisa mengembangkan potensi di diri mereka.

" Disinilah peran Pemerintah sehingga bisa memperdayakan masyarakat dalam hal UMKM bersekalah Mikro dan disini juga kami mohon dukungan dari semua elemen terkhususnya bagi kepala dinas yang bisa membantu untuk mewujudkan kampung tangguh di taman edagi ini," tegasnya

Sementara itu, Lurah Gunung Ibul Barat Joko Arip Trianto Amd mengucapkan terimakasih atas kunjungan Dirbinmas Polda Sumsel dan Binmas yang juga memberikan bimbingan,  bantuan di kegiatan hari ini.

"Semoga perhatian dan kunjungan dari polda menambah semangat masyarakat sehingga semakin mencintai potensi yang ada di wilayahnya sendiri, menambah antusias kepedulian di kelurahan ini," tungkasnya

Lebih jauh ia mengatakan, Walaupun  sambutan dari Dirbinmas sudah mengapresiasi dengan konsep kampung tangguh di taman edagi GIB,"namun secara pencapaian kami masih perlu banyak bantuan dan petunjuk dalam kegiatan di wilayah kami, terutama konsep dari EduAgroEkologi GIB,".pungkasnya

Reporter: Heru

Read More

PT Perta Samtan Gas Bangun Dua Unit RTLH Untuk Masyarakat Kota Prabumulih

PRABUMULIH, DS -- PT Perta Samtan Gas kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kurang mampu dengan mengalirkan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program bedah rumah. 

Kali ini, dua Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, dan salah satunya rumah Bapak Kasman warga Jl. Angrek Rt 01 Rw 02 Kelurahan Anak Petai berhasil di bedah oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pemurnian Gas Alam itu.

Penyerahan bantuan pembangunan RTLH tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, Elman ST, dan General Manager Operation PT Perta Samtan Gas Nurjali, serta juga disaksikan langsung oleh Waluyo Presiden direktur dari Jakarta dan Lee Chang Ho selaku Vice President Director secara Video Conference, Jumat (14/01/2022).

General Manager Operation PT Perta Samtan Gas Nurjali mengatakan bahwa, bedah rumah ini semata-mata sebagai wujud kepedulian dari perusahaan kepada warga masyarakat sekitar, dan sekaligus memperingati Bulan K3 Nasioanal tahun 2022 dengan tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha, Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi".

"Ini salah satu bentuk Kontribusi atau tanda terimakasih Perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan Perusahaan. Sekaligus kita tadi memperingati Bulan K3 yang di tandai dengan penandatangan Komitmen Zero Acident dan Zero Penyakit Akibat Kerja, serta juga melakukan aksi penanaman pohon di lokasi ini untuk pengijauan," terangnya.

Diterangkan juga oleh dirinya, saat ini PT Perta Samtan Gas sudah berhasil membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak Delapan Unit di wilayah Kota Prabumulih.

"Alhamdulilah kita setiap tahunnya berhasil membangun Dua Unit RTLH. Doakan saja perusahaan terus berkembang sehingga kedepan bantuan bedah rumah seperti ini akan terus berlanjut dan lebih kita tingkatkan lagi, serta mudah-mudahan bantuan ini dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, Elman ST sangat mengapresiasi apa yang sudah diprogramkan oleh pihak PT Perta Samtan Gas untuk masyarakat Kota Prabumulih.

"Yang jelas, Progaram ini selaras dengan apa yang di programkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih yakni menuntaskan angka Kemiskinan di wilayah Kota Prabumulih. Dan kami sangat berterimakasih kepada Pihak Perusahaan yang telah peduli kepada masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Sekda berpesan kepada Masyarakat terutama masyarakat di sekitar wilayah perusahaan untuk selalu mensuport Perusahaan agar perusahaan tersebut terus berkembang.

"Dengan adanya perusahaan terus berkembang, tidak menutup kemungkinan mereka akan menambah jumlah bantuan setiap tahunnya. Yang tadinya satu tahun hanya dua unit, menjadi tiga unit. Untuk itu kita dukung terus perusahaan ini agar terus berkembang," pungkasnya.(R/M)

Reportase: Heru

Read More

Tuntaskan Rumah Tak Layak Huni Di Tahun 2022, Dinas Perkim Wacanakan Bangun 96 Unit Rumah

PRABUMULIH– Sebanyak 150 unit rumah bagi pemulung, penyandang disabilitas, tukang becak, kuli angkut dan kuli pangkul, dan lainnya tahun ini pembangunannya mulai dilakukan. Terdiri 54 rumah di Kelurahan Anak Petai (Prabumulih Utara), dan 96 lainnya disebar  di 3 Kelurahan, yakni kelurahan Gunung Kemala, Payu Putat dan Karang Jaya. Jum'at (14/1/2022).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Prabumulih, Bustomi SE MSi menjelaskan, sebelumnya  pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan ground breaking 223 rumah. Sekarang telah selesai di bangun di kelurahan anak petai.

Dana untuk pembangunan rumah ini kolaborasi antara infak pegawai dan DAK. Berbeda, tahun lalu dananya berasal dari APBN bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Satu rumah biaya pembangunannnya Rp 35 juta yang dibangun dengan cara swakelola. Pembangunaan awal telah dilakukan, dimulai dari Perumahan Komunitas Anak Petai 54 rumah. Total keseluruhan rumah, yaitu 150 rumah,” jelas Bustomi.

Tahun ini, 96 rumah lagi ditambah dibangun. Untuk pemulung, penyandang disabilitas, tukang becak, kuli angkut dan kuli pangkul.

 

“Pada 2020, ada 223 rumah dibangun di Perumahan Komunitas Anak Petai. Peruntukkannya bagi penyapu jalan. Tahun ini, 96 rumah lagi akan dibangun, bagi pemulung,” rincinya

96 rumah yang akan di bangun di 3 kelurahan yang meliputi karang jaya, Gunung Kemala dan Payuputat.

"Dengan syarat tanah milik sendiri dan sudah ada rumahnya, minimal sudah mendiami 2 tahun lamanya," ujarnya

Tahun ini juga, Perumahan Komunitas Anak Petai bakal dipasang jaringan listrik. Sedang dalam proses dan mudah-mudahan Perumahan Komunitas Anak Petai sudah terang.

 

“150 rumah dibangun dari dana Rp 15 juta Baznas, Rp 20 juta dari DAK (Dana Alokasi Khusus),” pungkasnya

Reportase: Heru

Read More

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, BNNK Prabumulih Ajak Pilih Duta Anti Narkoba Di SMAN 2 Prabumulih

PRABUMULIH -- Diawal tahun ini Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Prabumulih melaksanakan kegiatan yang bekerja sama dengan SMA Negeri 2 Prabumulih, dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dikalangan pelajar. 

Adapun kegiatan BNN Prabumulih dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 tersebut, terjadwal selama 2 hari berturut-turut dengan beragenda Seminar dan Penyuluhan dan diadakan Test Urine bagi siswa siswi pemilih beserta Duta Narkoba dari SMAN 2.

Kepala BNNK Prabumulih AKBP. Ridwan SH saat diwawancari awak media menjelaskan giat P4GN di SMAN 2 tersebut untuk memberikan wawasan terhadap pelajar dan upaya menciptakan lingkungan sekolah Bersih Narkoba (Bersinar). 

"Untuk hari ini dengan peserta perwakilan dari tiap kelas yang mengikuti seminar dan penyuluhan tentang narkoba dari kita," katanya, Selasa (11/1/2022). 

" Untuk hari rabu besok kita akan lakukan test urine bagi siswa -siswi kelas sepuluh yang diikuti oleh 300 pelajar SMAN 2,"

Terakhir AKBP Ridwan menghimbau pada  semua pelajar jangan pernah kenal apalagi terjerumus penyalahgunaan narkoba apapun jenisnya. 

"Jauhilah Narkoba dan berpretasilah tanpa narkoba, Muda-mudahan dengan terpilihnya duta narkoba dari SMAN 2 ini dapat menciptakan lingkungan sekolah dan pelajar Bersinar," tungkasnya. 

 

Kepala sekolah SMAN 2 Prabumulih Eva Yusnita MPd yang di wakili Guru Eskul SMA Negeri 2 Prabumulih Dedi Respianto menyambut baik kegiatan BBNK disekolahnya. 

"Kita berkeinginan kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap tahunnya yang tentu didukung oleh BBN," harapnya. 

"Seminar ini diikuti oleh 75 siswa perwakilan kelas dan akan dilakukan test urine besok, bagi murid kelas sepuluh saja yang berjumlah 332 siswa," terangnya. 

Lebih Jelas ia mengatakan, nanti akan ada seleksi pemilihan Duta Anti Narkoba untuk SMAN 2.

"Menegaskan acara ini seluruh siswa , staf dan guru lakukan tanda tangan bersama mendukung SMAN 2 Bersinar," pungkas Dedi Respianto. 

Reporter: Heru

Read More

Turut Sumbang PAD, Winro Berharap Pemkot Bisa Bekerjasama

PRABUMULIH, DS -- Ditengah persaingan bisnis air dalam kemasan (AMDK) yang cukup pesat di Kota Prabumulih, PT Indo Tirta Sriwijaya Perkasa selaku industri dan perusahaan lokal yang memproduksi AMDK merk Winro, berharap Pemerintah Kota Prabumulih mampu menerbitkan regulasi atau paling tidak bekerjasama dalam pengadaan air minum di perkantoran lingkungan Pemkot Prabumulih.

Hal ini selain mendukung keberlangsungan operasional perusahaan lokal, setidaknya juga dapat membantu tenaga kerja lokal yang berada di dalamnya agar tetap bertahan. 

"Bukan soal kalah dalam persaingan usaha. Setidaknya dengan MoU, Pemerintah dapat mewujudkan, atau mensosialisasikan kecintaan terhadap produk lokal" ujar Hendri Lee owner Winro saat berbincang santai dengan awak media seusai menebar ikan di Taman Eduagroekologi (Edagi) Kelurahan Gunung Ibul Barat (GIB), Senin (10/01/2022).

Menurut Koko Hen (begitu ia disapa). Sejak 2020 silam, tercatat pihaknya sudah mengajukan MoU dengan Walikota Prabumulih terkait pengadaan air minum di Kantor Walikota. Namun sangat disayangkan rencana tersebut masih belum terealisasi hingga sekarang.

"Ia sudah pernah kita ajukan MoU. Intinya, kita berharap Winro menjadi satu-satunya merk air minum yang disajikan di perkantoran tersebut. Mulai dari ukuran kemasan yang kecil hingga berukuran besar (galon-red). Awalnya Walikota sangat setuju. Namun ditengah perjalanan rencana tersebut belum terealisasi hingga sekarang" ujar Koko Hen.

Menurutnya, PT Indo Tirta Sriwijaya Perkasa (Winro) adalah satu-satunya  perusahaan air minum yang ada di kota Prabumulih. Dengan mempekerjakan 250 orang tenaga kerja, perusahaan tentu menjadi salah satu penyumbang Pendapat  Asli Daerah (PAD) di Kota Nanas.

Dengan produksi diatas 10.000 dus dalam perbulannya, Winro tidak hanya di minati oleh warga kota Prabumulih, namun saat ini penjualannya sudah merambah ke beberapa daerah di luar Prabumulih bahkan ke luar provinsi seperti Lampung.

Mulai produksi sejak tahun 2013 sampai 2022 PT Indo Tirta Sriwijaya Perkasa (Winro) telah banyak menyabet penghargaan dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

"Di tahun 2017 Prusahaan kita sudah pernah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan penghargaan itu sendiri di berikan langsung oleh gubernur" ujar Bendahara Umum MPC Pemuda Pancasila Prabumulih itu.

Tidak sampai di situ saja tahun 2019, Winro juga tercatat sebagai perusahaan yang menerima penghargaan Paramakarya di tingkat Nasional. Penghargaan tersebut kata dia, di berikan langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Pria yang menjabat sebagai Direktur Winro itu sendiri, mengharapkan, Pemkot Prabumulih dapat bekerjasama dengan pihaknya terkait rencana tersebut diatas. 

"Hal tersebut adalah harapan yang sangat kita dambakan sekali dalam hidup. Dimana perusahaan lokal menjadi menyumbang PAD bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Kan gak enak kalau orang beranggapan Winro yang turut andil mengharumkan nama  Prabumulih di tingkat Nasional tidak dapat dukungan dari Pemkot" pungkasnya. (Heru)

Editor : Laili

Read More

Lurah GIB Sambut Studi Magang SMK Keperawatan Muhamadiah

PRABUMULIH, DS -- Salah satu program studi yang di laksanakan oleh SMK Keperawatan Muhamadiah Kota Prabumulih untuk anak didiknya, yaitu melakukan pembelajaran atau praktek langsung ketengah masyarakat yang lebih dikenal Magang. Senin (10/1/2022)

Untuk kali ini akan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Ibul Barat (GIB) Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada pertengah januari mendatang. 

Wakil Sapras Ibu Reka selaku Guru Kaprodi SMK Perawatan Muhamadiah menjelaskan, pihaknya memberikan tugas belajar pada siswa untuk melakukan studi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut tertuju ke beberapa wilayah kelurahan yang telah dilaksanakan Magang, nantinya untuk magang di Kelurahan GIB  mulai pada tanggal 17 januari mendatang dilakukan oleh 12 siswa.

"Dalam kesempatan itu Reka menjelaskan, para siswa akan melakukan berbagai kegiatan praktek misalnya cek tekanan darah dan kesehatan bagi warga, untuk masyarakat mungkin tidak sempat datang langsung ke Puskesmas atau Rumah Sakit," jelasnya 

Sebelumnya Kelurahan Karang Raja, Wonosari dan Prabujaya dan selanjutnya studi magang kali ini kita adakan di Kelurahan Majasari dan GIB. Mudah-mudah melalui praktek langsung ini anak didik kita bisa lebih berintraksi dan bersosialisi dengan masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat. 

"Usai di kelurahan kemudian anak didik kita baru dikirim magang ke Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Prabumulih," ungkapnya

Sementara Lurah GIB Joko Arif Trianto menyambutkan baik atas program studi magang yang dilakukan oleh SMK Muhamadiah. 

"Kami sambut dengan tangan terbuka  dan dukungan untuk adik-adik perawat yang akan melakukan magang di kelurahan kita, semoga dapat lebih cepat menyesuaikan diri ditengah masyarakat dan magangnya berjalan dengan baik," pungkas Arif. 

(Heru)

Read More

Tradisi Pedang Pora, Sambut Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto, S.I.K, dan Pengantar tugas AKBP Achmad Gusti Hartono, S.I.K

Humas polres Lahat ,pada hari Senen tanggal 10 Januari 2022, pukul 10.00 wib, Waka polres lahat Kompo Feby Febriyana SIk yang di dampingi PJU, dan Para perwira Polres Lahat,  menyambut kehadiran Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto SIK, yang di dampingi istri dengan tradisi Pedang Pora. Penyambutan Kapolres  dilakukan mulai dari gerbang pintu masuk Mapolres hingga ke lobi Polres Lahat.

Dalam penyambutan itu, dua orang anak berseragam polisi mengalungkan bunga sebagai tanda penghormatan dan selamat datang di polres lahat kepada AKBP Eko Sumaryanto, S.I.K.

“Tradisi pedang pora dilakukan sebagai ucapan selamat datang untuk Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto, S.I.K,” beserta ibu ny. Endang Sumaryanto 

Pada acara itu, Wakapolres Lahat Kompol Feby Febriyana, S.I.K menyambut dan memandu prosesi pedang pora, kemudian sejumlah perwira polisi Polres Lahat membentuk barisan saling berhadapan di pintu masuk mapolres sambil menghunus pedang.

Kapolres beserta istri kemudian berjalan perlahan, melewati barisan perwira Satu persatu pedang diangkat ke atas dengan disilangkan membentuk gerbang. Dengan diiringi oleh AKBP Achmad Gusti Hartono, S.I.K dan Ny. Irene Gusti Hartono.

Dengan demikian tongkat komando Kapolres Lahat berpindah dari AKBP Achmad Gusti Hartono, S.I.K kepada pejabat baru AKBP Eko Sumaryanto,S.I.K. yang sebelumnya menjabat Kapolres Musi Rawas Utara, Polda Sumatera Selatan.

Sedangkan AKBP Achmad Gusti Hartono, S.I.K resmi alih tugas menempati jabatan baru sebagai Kapolres Musi Rawas.

Setelah tradisi pedang pora selesai, dilakukan acara di lanjutkan dengan laporan kesatuan dari kapolres lama kepada kapolres baru di ruangan rudal Mapolres Lahat. Laporan kesatuan disampaikan untuk memberikan gambaran situasi Kamtibmas polres lahat.

Selesai acara laporan kesatuan di lanjutkan dengan pelepasan AKBP Achmad Gusti Hartono SIK dan ny.Irine Gusti Hartono ke tempat tugas yang baru dengan tradisi pedang pora, dan selanjutnya berpamitan dan bersalaman yang di antar oleh seluruh anggota polres lahat dengan berjajar di sepajang depan Mako polres lahat.

"Untuk selanjutnya serangkaian acara ialah acara kenal pamit  di pendopoan bupati lahat yang akan di hadiri seluruh Forkopinda kab .lahat, seluruh PJU polres lahat, perwira dan tamu undangan lainya.

Tradisi malam kenal pamit dan pengantar tugas di Forkopinda bermaksud perkenalan Kapolres yg baru, kemudian melepaskan Kapolres lahat yg lama dengan seluruh Forkopinda kab lahat. (Doni)

Read More

Direktur PDAM Tanggapi Cuitan Akun Sumiati Winarni

PRABUMULIH, DS --  viralnya  postingan warga Kota Prabumulih melalui media sosial (medsos) yang di post di salah satu grup Jual beli Prabumulih oleh akun sumiati Winarni yang merupakan Pelanggan PDAM, terkait  keluhannya akan tidak adanya kejelasan soal tarif  Pembayaran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya dibenarkan oleh sejumlah pelanggan lain melalui kolom komentar.

Dalam postingannya, sumiati wanarni mengutarakan bahwa pihak PDAM tidak membedakan pembayaran perumahan dengan pembayaran rumah industri. Tidak seperti bayar listrik ( PLN) yang nominal pembayaran setiap bulannya tidak akan terlalu banyak berbeda.

" Kalau listrik pembayaran perbulan itu nominalnya tidak jauh berbeda, tapi kalau bayar air PDAM, angka uangnya gk bisa di tebak sama seperti kita bayar pada bulan-bulan sebelumnya. Masa iya bayar air PDAM untuk perumahan sama seperti bayar untuk di pakai industri (Pabrik), masak iya prumahan  pakek air mencapai 100 kubik", tulis sumiati minarni melaui akun medianya pada Jumat (06/01/2022).

Cuitan Sumiati pun di benarkan oleh akun Fera Melalui kolom komentar " bener itu mbak, kok bisa bayar PDAM bisa melonjak drastis sampek 4 juta padahal jarang di pakai, mereka biasa tebak-tebak harga saja tidak ada yang catat selama beberapa tahun, biarpun bisa di angsur tiap bulan tapi sakit bayarnya, "ungkap akun Fera dan di benarkan oleh beberapa akun lain di kolom komentar pada postingan Sumiati Minarni.

Menanggapi hal tersebut Direktur PDAM Tirta Prabujaya, Ari Fajar C Ardana ST , mengatakan  telah memanggil staff yang terkait untuk secepatnya mencari penyelesaian perihal keluhan pelanggan PDAM yang telah beredar di media sosial (Medsos) tersebut.

"Hari ini staff bagian Humas yang berwenang menanggapi komplain pelangan sudah kita panggil untuk kita telusuri dimana titik permasalahan hingga bisa ada keluhan seperti ini, " terang Ari Fajar ketika di bincangi awak media dikantornya.

Ari Fajar juga mengatakan jika pihaknya sudah mencari pelanggan Dengan nama Sumiati melalui sistem, sesuai dengan keterangan yang di tulisnya pada postingan.

" Diakan tulis " tiap malam kami kontrol" , jadi  pencariannya kami awali dari sana. Karena  jadwal air yang mengalir pada malam hari semua tertera disistem kami, dan nama tersebut tidak ada," lanjut Ari Fajar seraya menjelaskan harga air perkubik untuk setiap kelompok pelanggan maupun beban pembayaran yang juga telah diatur secara  baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

" Jumlah beban dan harga perkubik tidak sama, itu semua disesuaikan berdasarkan kelompok pelanggan yang telah diatur. Jadi, PDAM menghitung jumlah pembayaran melalui harga resmi. Dan itu sudah di jelaskan dalam kontrak yang telah di tandatangani pelanggan pada saat pemasangan instalasi air ketika mulai mendaftarkan diri sebagai pelanggan PDAM Tirta Prabujaya," terangnya membantah tuduhan perihal tidak  adanya perbedaan pembayaran PDAM untuk konsumsi perumahan dengan industri.

" Kepada yang bersangkutan silahkan datang lagi, agar staff saya bisa langsung mengecek ke lokasi. Karena sampai saat ini kami belum tahu pelanggan ini di mana lokasinya," tukasnya sembari mengatakan kedepan PDAM Tirta Prabujaya akan membuat call center yang langsung bisa dihubungi pelanggan ketika ada permasalahan terkait gangguan maupun komplain lainnya yang berhubungan dengan PDAM. (Heru)

Read More

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum SMSI Tepat di Era Digital

JAKARTA- Kehadiran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang dibentuk oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus merupakan langkah yang tepat di tengah maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang terjadi di ruang maya media sosial. LKBH bentukan SMSI akan melayani pendampingan SMSI beserta anggotanya, wartawan, dan sumber berita media-media milik anggota SMSI yang dipersoalkan secara hukum. 

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi hukum yang membahas pentingnya LKBH SMSI yang diselenggarakan Forum Diskusi SMSI Lingkar Merdeka, Selasa, 5 Januari 2022 di Kantor SMSI Pusat Jalan Veteran II/7c, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara Prof Dr. Drs Henry Subiakto, SH, MA (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI), Dr Taufiqurokhman, M.Si (Dekan FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Usman HP, SH, MH (advokat),  dan Silvi Shovawi Haiz, SH, MH  (advokat). 

Diskusi yang berlangsung hybrid- online dan offline, dipandu oleh moderator Ketua Bidang Luar Negeri SMSI Pusat, Aat Surya Safaat dengan dihadiri anggota SMSI di seluruh Tanah Air. “Kehadiran LKBH SMSI ini sangat penting, guna membantu teman-teman kalau membutuhkan bantuan. Karena sangat penting, maka LKBH ini strukturnya dibawah Ketua Umum SMSI,” kata Firdaus dalam sambutannya mengawali diskusi tersebut. 

Henry Subiakto memaparkan pentingnya LKBH di era media digital dan maraknya media sosial. Henry mengungkapkan tahun 2020 ada 10 wartawan terjerat undang-undang ITE, kemudian tahun berikutnya 2021 ada 15 wartawan tersangkut pelanggaran kasus ITE. Para wartawan itu umumnya bermain di media sosial.

“Wartawan perlu menghindari aktif secara individual dalam media sosial, agar tidak masuk dalam pusaran tarik-menarik dua kekuatan ideologis,” kata Henry.  Kalau pekerjaan mereka sebagai wartawan di media pers tidak ada masalah, terutama yang sudah terverifikasi Dewan Pers, tidak terkena undang-undang ITE, karena ada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-undang Pers 40/1999.

 Kalaupun mereka (wartawan) melanggar kode etik, kemudian ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan, pengaduan itu disampaikan kepada Dewan Pers untuk dimediasi. Sengketa pers tidak boleh langsung dilaporkan kepada polisi, karena ada MoU antara Dewan Pers dan pihak kepolisian. Selain itu  ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyebut perlunya saksi ahli pers kalau ada sengketa pers sampai masuk ke pengadilan. Walaupun demikian, pesan Henry, wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. 

Sementara Dr Taufiqurokhman menekankan pentingnya LKBH di lembaga organisasi pers seperti SMSI didukung semua pihak. Hal ini penting guna menghadapi banyak hal  menyangkut perlindungan hukum, terutama pembelaan terhadap yang lemah. “Keberadaan LKBH sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat, LKBH harus lebih aktif dalam membantu masyarakat,” kata Taufiqurokhman. 

Dua advokat yang hadir sebagai pembicara  Silvi S Haiz dan Usman HP menjelaskan teknis dan persyaratan yang ditempuh oleh masyarakat atau insan pers ketika mengajukan permohonan bantuan kepada LKBH. “Semua ada mekanismenya, bahkan kalau mau gratis pun bisa, dengan mengurus surat kemiskinan terlebih dulu. Masyarakat akan dibebaskan dari biaya,” tutur Usman HP. 

Untuk memperoleh keterangan semua itu, masyarakat dipersilakan mengunjungi kantor lembaga bantuan hukum untuk sekadar bertanya-tanya, atau konsultasi. 

Silvi menekankan pentingnya layanan LKBH SMSI pada pendampingan kepada warga SMSI dan masyarakat. “Kita melayani semuanya,” kata Silvi.

Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir dalam pengantar diskusinya, menyatakan prihatin ketika demokrasi sedang semarak justru terjadi tekanan dan ketegangan dimana-mana, pelaksanaan demokrasi yang berlebihan sehingga jatuh pada pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan di ruang publik media sosial, sering terjadi bullying terhadap ucapan orang yang tidak disukai. 

“Kebenaran tidak dijadikan perhatian utama di ruang public media sosial, tetapi mendasarkan pada suka dan tidak suka terhadap siapa yang bicara. Siapa yang kuat, merekalah yang menang. Ini seperti zaman barbar ketika belum ada hukum. Di sinilah LKBH dibutuhkan untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Nasir. (***)

Read More

Diaspora Indonesia Di 12 Negara Gugat Threshold 20 Persen

KEMPALAN: Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen. 

Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia. 

Juru bicara  pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar. 

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp. 

Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB. 

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga. 

Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air. 

“Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” ujar Tata dalam rilisnya. 

Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas. 

“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya. 

Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap lima tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat. 

Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama. 

Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. 

“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya. 

Berikut daftar diaspora Indonesia yang menggugat PT 20 persen: 

1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA 

2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA 

3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA 

4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA 

5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA 

6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA 

7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington, USA 

8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA 

9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA 

10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA 

11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA 

12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman 

13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris) 

14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Netherland 

15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis 

16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland 

17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore 

18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan 

19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong 

20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong 

21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang 

22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia. 

23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia 

24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia 

25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia 

26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar 

27. Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar. (*)

Read More