Adapun SKPD yang disambangi Politisi Partai Nasdem ini ialah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) serta Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) pada Senin hingga selasa kemarin (17-18 Agustus 2020).
Adapun tujuan mengunjungi SKPD di Pali tidak lain ingin memastikan seluruh anggaran Dinas tersebut tepat sasaran. Sebagaimana di Instansi Dinas DPMD yang mengurusi anggaran dana Desa. Sri Kustina Berharap, anggaran tersebut dapat disalurkan sesuai mekanisme dan aturan, tepat guna dan tepat sasaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang pencairan Dana Desa sebagaimana turunan Peraturan Daerah.
"Dengan demikian, seluruh program Pemerintah Pusat dan Daerah dapat berjalan dengan baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Disana juga kita menghimbau agar seluruh Proses pencairan dana telah sesuai prosedur. Sebab, Penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini telah memasuki era baru seiring disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jika sebelumnya penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka kini berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas" ujarnya.
Dijelaskannya, berdasarkan UU No. 6/2014, rekognisi merupakan pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Perbedaan lainnya adalah dahulu desa hanya sebagai obyek pembangunan oleh pemerintahan daerah, sekarang menjadi subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri.
"Pemerintah desa juga ditunut mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri. Dokumen perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa" imbuhnya.
Usai melakukan kunjungan ke DPMD Pali, ketua TP PKK Pali ini langsung menuju Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pali. Disini, Isteri Ir, Heri Amalindo ini juga melakukan hal yang sama. Anggota Parlemen DPR RI Dapil 2 Sumsel ini secara langsung memonitor pelayanan dokumen kependudukan.
Pelayanan Dokumen Kependudukan yang menjadi objek perhatian Sri Kustina adalah pelayanan administasi kependudukan terkait pembuatan KTP Elektronik (E-KTP). Dimana selaian sangat dibutuhkan oleh Masyarakat sebagai kartu identitas diri, saat ini Pali sedang menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum Kepala Daerah.
Seperti diketahui, KTP adalah syarat utama warga untuk menggunakan hak pilih saat pilkada nanti. Ini juga menunjukkan bahwa akan ada peningkatan jumlah pemilih pilkada dibanding saat pemilu serentak legislatif dan pemilihan presiden 2019 lalu.
"Salah satu kunci dari suksesi pilkada mendatang adalah jumlah partisipasi pemilih yang tentunya sumber datanya didapat dari hasil pencatatan di Disdukcapil. Pemerintah Kabupaten Pali sejauh ini telah mendukung program kerja yang telah disusun oleh Disdukcapil dalam perbaikan data kependudukan. Ini sangat penting agar pilkada yang akan datang betul-betul bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat" ujar Sri Kustina.
Disamping melakukan kunjungan ke Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pali, Hj Sri Kustina juga mendatangi sekretariat Bawaslu dan KPU PALI.
Kunjungan kerja dalam rangka reses legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut ke Bawaslu Pali tidak lain adalah meninjau kesiapan dan persiapan Pemilukada serentak Sumsel 2020. Dalam kunjungannya itu, Sri berharap Pelaksanaan Pemilukada Pali dapat berjalan damai, tidak ada tekanan kepada masyarakat dan yang terpenting juga ialah tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
"Yang menjadi perhatian utama kita ialah tentu tahapan dan program serta jadwal pemutakhiran data, penyusunan data pemilih, pencalonan kampanye, dana kampanye, sosialisasi pemilih itu sudah sampai dimana" ujar Sri Kepada Posmetro.
Dikatakan, DPR memandang pelaksanaan Pemilukada serentak 2020 merupakan momentum bagi para stakeholder untuk berkoordinasi secara rutin. Termasuk, soal pencairan dana pilkada, pelaksanaan setiap tahapan pilkada, netralitas PNS serta berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi sedini mungkin kerawanan yang akan terjadi serta bagaimana langkah untuk mengantisipasinya.
“Reses kali ini kami berkesempatan mengunjungi mitra kerja DPR RI seperti Bawaslu dan KPU membahas tentang persiapan yang sudah dilakukan oleh ke dua lembaga ini. Antara lain tahapan dan program serta jadwal pemutakhiran data, dan penyusunan data pemilih, pencalonan, kampanye dan lainnya" ujar Sri seraya menambahkan bahwa hasil resesnya hari ini baik itu problem dan keberhasilan akan disampaikan dan diperjuangkan di pusat bersama teman-teman di Komisi II.
Tidak lupa Sri Kustina dalam resesnya kali ini turut menyalurkan bantuan 300 Masker, alat cuci tangan pakai sabun (CPTS) 6 buah, pelindung muka (FACE SHIELD) 300 buah, baju hazmat 30 buah kepada komisoner Bawaslu PALI. Sementara untuk KPU Sri Kustina juga memberikan bantuan berupa 300 Masker, alat cuci tangan pakai sabun (CPTS) 6 buah, pelindung muka (FACE SHIELD) 300 buah serta baju hazmat sebanyak 30 buah.
"Ini salah satu bentuk kepedulian terhadap penyelenggaran Pemilu, dengan tujuan Pilkada PALI, Sumsel dan Indonesia pada umumnya, berlangsung sukses dan tetap mengedepankan protokol kesehatan," tandasnya.(db)
