H.Sanditya Lubis Mengundurkan Diri dari Duta Sumsel

Atas nama Pemimpinan  Redaksi dutasumsel, H. Sanditya Lubis sebuah media Cetak  yang baru di rilisnya mengumumkan pengunduran dirinya secara tiba-tiba tanpa menjelaskan alasannya.

Pengunduran diri ini dalam arti yang sebenarnya dan bukan karena dipecat (PHK). "Pekerjaan jurnalistik memiliki sejumlah persyaratan, kelembagaan, profesionalisme dan manajemen yang jelas. Selain itu, terdapat standar-standar teknis tertentu yang tidak dapat dikompromikan dalam rangka menjaga integritas dan kualitas produk. Saya pikir saya berhenti karena Allah, dan meninggalkan dutasumsel pada puncak atas mulainya dutasumsel cetak" jelas H. Sanditya Lubis.

Dutasumsel adalah media yang  sempat dikomandani Bang Lubis Ia telah bekerja di sejumlah media cetak, elektronik dan visual. Pengalaman di ketiga bidang media ini telah memupuk kemampuan dan keahliannya dan menjadikannya salah satu jurnalis berintegritas. “Pada akhirnya, saya tetap seorang jurnalis. Dan itu bukan syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin redaksi,” ujarnya.

Lubis menyangkal bahwa pengunduran dirinya karena adanya tawaran dari pihak ketiga. Ia tidak pernah berpikir tentang penawaran semacam itu, dan tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan hal-hal yang demikian. "Biarkan saya menikmati pengunduran diri saya terlebih dahulu. Dan saya belum berpikir untuk berada di tempat lain yang lebih layak dan tepat." Imbuhnya.Red

Read More

Surat Pengunduran Diri H. Sanditya Lubis

Indralaya, 10 Agustus 2020

Nomor.       : 23/A/DS/RED/VIII/2020

Perihal.       : Pengunduran Diri

Lampiran.   : -

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Sanditya Lubis

Jabatan : Pemimpin Redaksi

Alamat  : Indralaya, Ogan Ilir

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa sejak hari ini, 10 Agustus 2020 secara resmi mengundurkan diri dari Jabatan dan managemen surat Kabar Umum Duta Sumsel dan media Online dutasumsel.com. 

Pengunduran diri ini didasari dari keinginan sendiri demi kelangsungan dan kemajuan Duta Sumsel kedepan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pengunduran ini diperbuat dengan sebenarnya dan semoga Duta Sumsel semakin jaya.

Diterbitkan di Indralaya 10 Agustus 2020

Sanditya Lubis

Read More

Bupati Muba Dodi Reza Atensi Khusus Wilayah Timur Pantau Hot Spot Lewat Udara, Dodi Reza Kemudi Langsung Pesawat BN2T/PK-WMR

MUBA,DS. - Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perhatian serius Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA.

Potensi terjadinya kebakaran hutan kebun dan lahan (karhutbunlah) juga sudah sejak lama diantisipasi. Bahkan, Sabtu (8/8/2020) Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin bersama bersama Dandim 0401 Muba Letkol ARH Faris Kurniawan SST MT, Sekretaris Daerah Kab Muba Drs H Apriyadi MSi, dan Kepala BPBD Muba Jhoni Martohonan AP pimpin langsung memantau potensi titik hot spot memakai jalur udara dengan sekaligus uji coba take off dan landing di Bandara Pangeran Abdul Hamid Sekayu setelah Teregister Bandara Udara resmi keluar dari Kementerian Perhubungan RI.

Beberapa titik pun ditinjau seperti di  Sungai Lilin, Keluang, Bayung Lencir, Tungkal Jaya, dan Lalan. Dari hasil peninjauan tampak ada satu titik hotspot yang terpantau yakni di kawasan antara Sungai Lilin-Lalan. Uniknya, Bupati Muba dalam kesempatan ini turut langsung menjadi Pilot membawa pesawat jenis BN2T/PK - WMR yang
berkapasitas 10 tempat duduk.

"Prinsipnya karhutbunlah ini jangan seperti tahun-tahun lalu, antisipasi pencegahan kita maksimalkan dan saya atensi khusus pencegahan di kawasan Timur," tegasnya. 

Menurutnya, segala upaya pencegahan sudah mulai dimaksimalkan bahkan Pemkab Muba juga telah bersinergi dengan Provinsi Jambi agar bersama-sama memaksimalkan upaya pencegahan potensi karhutbunlah di kawasan perbatasan Muba-Jambi. 

"Fokus kita ke pencegahan bukan ke penanganan, ini yang harus dimaksimalkan. Tim di lapangan juga disiagakan dengan baik dalam upaya pencegahan tersebut, termasuk kesiapan sarana dan prasarana," jelasnya. 

Lanjutnya, ada 7 instruksi tegas yang dikeluarkan sejak tahun 2019 lalu yakni diantaranya sinkronisasi satuan tugas siaga karhutbunla kabupaten Muba dengan satuan tugas provinsi Sumatera Selatan, membagi tugas Satgas siaga kebakaran hutan, kebun dan lahan dengan melibatkan stakeholder. Optimalisasi peralatan produksi pertanian yang pada kelompok tani untuk membantu pemadaman kebakaran.

Kemudian, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembuka lahan dengan cara pembakaran atau pembakaran pasca panen. Selain itu, memperkuat sarana dan prasarana pemadaman kebakaran serta personil terlatih pada regu pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan. 

"Perusahaan-perusahaan diminta juga untuk aktif dalam upaya pencegahan dan edukasi karhutbunlah di masing-masing wilayah operasional," tegas. 

Ia menambahkan, melalui dana APBD Muba juga telah menyediakan sarana prasarana serta fasilitas pemadam kebakaran. "Fasilitas alat pemadam kebakaran sudah disebar terutama di daerah rawan karhutbunlah," jelasnya. 

Dodi juga menegaskan, dirinya mewajibkan perangkat Kecamatan dan perangkat Desa agar stand by di wilayah masing-masing. 

"Camat dan Kades wajib berada di tempat, sosialisasi dan edukasi warga agar tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan," tegasnya lagi. 

Sementara itu, Kepala BPBD Muba Jhoni Martohonan AP MSi menyebutkan pihaknya bersama TNI Polri juga saat ini terus gencar sosialisasi ke masyarakat hingga ke pelosok terkait upaya pencegahan karhutbunlah. 

"Setiap hari juga dilakukan patroli rutin oleh tim melalui jalur darat guna memaksimalkan upaya pencegahan karhutbunlah," ungkapnya. 

Ia menambahkan, peran masyarakat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan potensi karhutbunlah. "Warga menjadi garda terdepan, mari kita jaga Muba ini dari ancaman karhutbunlah," pungkasnya.(hsm) 

Read More

Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

BOGOR.DS, - Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.

Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.

Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.
Terpaksa Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.

Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.
Kapan Sekolah Buka?
Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.

Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.

Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(Rill)

Read More

Pelanggar Protokol Kesehatan diberi Sanksi, STIHURA Harap Terbitkan Perda

MUBA,DS. - Terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk Mencegah COVID-19. Dimana masyarakat akan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi berupa hukuman sosial sampai dikenakan denda.

Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmaniyah (STIHURA) Sekayu menyoroti terkait dengan penerapan Sanksi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Menurut Ketua STIHURA Sekayu Dr. Wandi Subroto, SH, MH, tidaklah tepat apabila sanksi hukum diatur dalam suatu Perbup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang. 

"Seharusnya sanksi diatur dalam Perda sesuai UU No 10 Tahun 2004. Kalau diatur dalam Perbup akan sangat sulit dalam melakukan penegakan hukumnya terutama dalam penerapan sanksi akan berjalan tidak efektif, karena bertentangan dengan UU," ujar Dr. Wandi.

Namun, dirinya tetap mendukung terkait rencana Pemkab Muba untuk membuat Peraturan Pelaksana Pencegahan Covid-19. 

"Saya berharap nantinya dibentuk Perda, karena Perda seyogyanya adalah kontrak sosial antara pemda dengan masyarakat yang diwakili DPRD. Kita harus membangun hukum secara bersama-sama. Baik Pemda maupun masyarakat saat ini mempunyai cita-cita hukum yang sama yakni ingin adanya regulasi terkait pelaksanaan pencegahan Covid-19. Namun, apabila ada ketentuan dalam pemberian sanksi ke masyarakat, tentu harus dibahas dulu di DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kami selaku akademisi hukum berharap Peraturan yang dibuat nanti harus memenuhi aspek filosofi, yuridis dan sosiologis," tambah Dr. Wandi.

Dr. Wandi juga berpesan agar Program Muba Cerdas Hukum yang pernah dicanangkan oleh Bupati Muba Dr. H. Dodi Reza Alex Noerdin di tahun 2017 lalu dapat diimplementasikan. Program ini sangat baik, karena berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk taat hukum tanpa harus adanya paksaan. Hukum harus benar-benar bisa menjadi alat pelindung masyarakat dan jangan jadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat pungkasnya.(hsm)

Read More

Kapolda Sumsel Apresiasi Gerakan BINTARA Kecamatan Bayung Lencir

MUBA,DS. - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM mengapresiasi terobosan program kegiatan kemasyarakatan "BINTARA" yang mempunyai arti Bincang Cerita Rakyat yang dilakukan oleh Polsek Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (7 Agustus 2020).

"Di Bayung Lencir Muba ada BINTARA Mang Pedeka, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, itu sangat bagus dan harus ditingkatkan" ujar Jenderal bintang dua itu disela kegiatannya jumat pagi.

Kapolda juga berpesan agar kegiatan yang berorientasi kepada hubungan sosial kemasyarakatan agar dapat terus ditumbuh kembangkan ditengah kehidupan Polri khususnya yang ditugaskan di daerah, hal ini sesuai dengan program Polda Sumsel saat ini yaitu "MANG PEDEKA" Polisi Dulur Kito, yang menggambarkan kedekatan antara Polisi dan Masyarakat.

Disaat yang sama Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIK mengatakan akan memberikan perhatian terhadap inovasi dan terobosan para Kapolsek yang bertugas di tiap kecamatan, sehingga iklim kerja para Kapolsek akan semakin baik khususnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

"Setiap program bagus, harus kita support sehingga semakin bagus, adapun yang kurang bagus kita perbaiki bersama" terangnya.

Ketika dikonfirmasi Kapolsek Bayung Lencir AKP Jonroni SH mengatakan bahwa program "BINTARA Mang Pedeka" adalah trobosan program kegiatan dari Polsek Bayung Lencir untuk menjalin komunikasi, dan meningkatkan koordinasi dengan masyarakat sehingga tercipta situasi yang nyaman, aman, dan kondusif ditengah kehidupan sosial masyarakat.

"Untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman itu, kami berkeliling Desa /Kelurahan menghampiri pos-pos ronda pada malam hari untuk duduk bersama menyerap aspirasi dan berbincang kepada masyarakat terkait upaya meningkatkan keamanan lingkungan, terangnya.

Ditambahkan Bang Jon, sapaan akrab Kapolsek Bayung Lencir tersebut, pihaknya bersama Forkopimcam Bayung Lencir berkomitmen akan terus menjalin komunikasi sampai ketingkat bawah di tengah masyarakat, adapun serangkaian kegiatan lainnya didalam rangkaian Bintara diantaranya memberikan pelatihan dasar kepada warga petugas pos jaga, pembinaan penyusunan jadwal piket jaga, dan bantuan jam dinding ,Penempelan Maklumat Kapolda Sumsel tentang Karhutbunlah,  Maklumat Kapolda Sumsel tentang Dilarang membawa Senjata Tajam dan Penempelan Stiker Bintara Mang PDK serta Mematuhi Protokol Kesehatan untuk pos ronda.

Begitu pula halnya disampaikan oleh Camat Bayung Lencir, M Imron SSOs MSi bahwa komitmen untuk mendengar suara hati dari masyarakat bawah akan terus digalakkan oleh Forkopimcam Bayung Lencir untuk menggali potensi serta membantu permasalahan yang langsung ditemui di tengah masyarakat.

"Kalau Polsek punya "Bintara" kami Pemerintah Kecamatan juga punya "Temasya" artinya Temu Masyarakat Desa yang mana tujuannya sama sama untuk membangun komunikasi dari tingkat bawah ditengah masyarakat, dan mudah mudahan dua duanya akan saling bersinergi dan membantu masyarakat" jelasnya(hsm) 

Read More

Bawaslu RI Apresiasi Program Gemar Menjaga Hak Pilih

# Patut Dicontoh Bawaslu Lainnya, Pertama Di Indonesia.

INDRALAYA.DS,-- Program Gemar Menjaga Hak Pilih  yang dibuat Bawaslu Ogan Ilir (OI) mendapatkan apresiasi positif dari Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si, bahkan program terobosan tersebut satu-satunya di Indonesia dan dianjurkannya diikuti oleh bawaslu lainnya. Tahap awal gemar menjaga hak pilih dilaksanakan di Pasar Inderalaya, Jumat (7/8) oleh Bawaslu Ogan Ilir, juga disaksikan, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, Ketua KPU OI Massuryati dan Ketua Bawaslu OI Dermawan Iskandar, Anggota Bawaslu OI Idris, Anggota Bawaslu OI Karlina dan sebagainya.

"Ya sangat kita apresiasilah dan patut dicontoh bawasu lain yang saat ini tengah melakukan pilkada. Di Indonesia ini ada 270 kabupaten kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak di Indonesia, karena programnya menarik jadi saya datang. Terpaksa daerah lainnya mengantri. Sebagai bentuk tanggungjawab menjaga hak pilih, bentuk kepedulian. Kita mempersilahkan Bawaslu kabupaten lain yang menyelenggarakan pilkada untuk melakukan hal yang sama, apalagi ini satu-satunya program gress di Indonesia, belum ada di bawaslu lain. Legitimasi bukan hanya dari penggunaan hak pilih namun juga kualitasnya,"kata Ketua Bawaslu RI Afifuddin.

Ketua Bawaslu OI Dermawan Iskandar didampingi komisioner lainnya Idris dan Karlina dan Korsek Bawaslu OI Herman Fikri mengaku berayukur atas pujian yang diberikan oleh Ketua Bawaslu RI Afifuddin.

Menurutnya gerakan menjaga hak pilih adalah dirancang untuk proses pemilihan data pemilih, kalau dianggap baik dan bisa dipakai di kabupaten lainnya dirinya mengaku senang.

"Niatan kami memaksimalkan kerja pengawasan, dalam rangka pemilihan pemutakhiran data pemilih. Sehingga dapat melibatkan masyarakat luas dalam pengawasan parsitipatif. Setelah ini target di tingkat kecamatan mendirikan 16 posko,mendirikan posko di beberapa tempat strategis, seperti di pasar, di tempat keramaian, walaupun sambil ke pasar bisa sambil ngecek, ada formulir yang disiapkan agar bisa masuk dalam DPT, tentunya dengan,"jelasnya.

Iskandar menjelaskan gerakan ini sebagai gerakan pengawas pilkada ada, langkah pencegahan memininalisir potensi masyarakat yang belum masuk daftar pemilih. Ini merupakan sebuah pemikiran perlu didorong bersama agar maksimal dalam pengawasan pilkada 2020. 

"Kami sudah melakukan analisis perbandingan antara daftar pemilih dan dp4, saat ini dibandingkan dengan pemilu 2019 selisih pemilih jumlahnya mencapai 20ribuan. Ada tren lonjakan pemilih 4696 seperti di Kecamatan Pemulutan, sementara di Pemulutan Selatan turun menjadi  2584 pemilih, ini merupakan data analisis awal jadi perlu dikroscek ulang agar data benar benar valid. Kita berkeinginan pilkada ini lancar, oesta demokrasi berjalan. Masyarakat pada 9 Desember bisa memilih pemimpin sesuai nurani untuk memimpin OI 5tahun kedepan,"katanya. (Red)

Read More

Miris Sekali ASN Lahat Tidak Taat Pajak

LAHAT.DS,-- Dinas Pendapatan Daerah ( Bapenda) Kabupaten  Lahat menemukan Fakta yang mengejutkan, ternyata ribuan ASN dilingkup Pemkab tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB). Untuk itulah melalui surat Edaran Bupati no 500/375/Bapenda -II/2020 tentang Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan ( PBB P2) Kabupaten Lahat.

Menanggapi hal ini Subranudin selaku Kepala Bapenda Pemkab Lahat ketika dijumpai Awak Media diruang kerjanya 7/8 beliau mengakui bahwa memang benar ASN di Lahat tidak taat Pajak, untuk itulah  seluruh ASN dihimbau untuk membayar PBB, karena setelah dilihat datanya  banyak ASN belum bayar pajak dan ternyata tunggakan meningkat,

Kabid BP2  dan BPHTB bergerak cepat menertibkan pajak ASN tersebut.

Sehingga bagi ASN yang mengajukan bukti pelunasan PBB jadi syarat utama bagi ASN jajaran Pemkab Lahat untuk mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), dan beban kerja (BK).PBB-P2 dan BPHTB" ungkap Kepala Bapenda

Menurut Suberan  nominal tiap wajib pajak tidak semua sama, sesuai yang tertera di surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). " Alhamdulilah selama satu Minggu surat beredar ASN sudah taat pajak " tandas Subran.

Pantauan Awak Media dilapang terlihat ASN terlihat anteran membayar pajak di Kantor Bapenda dan Bank BRI ( Novita/ Idham)antauan Awak Media dilapang terlihat ASN terlihat anteran membayar pajak di Kantor Bapenda dan Bank BRI.( Nid)

Read More

Dinilai Cepat Dalam Proses Pembangunan, Pemkab Oku Belajar Ke Pemkab Muba

#Pemkab Muba Terima Kunker Pemkab Oku

MUBA,DS. - Selain penyampaian LHP tercepat Kabupaten Musi Banyuasin juga di anggap cepat dalam proses pembangunan. Untuk itu hari ini Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu lakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin terkait percepatan pembangunan di wilayah Muba, Kamis (6/8/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekate.

Dalam kunjungan kerja tersebut di sambut oleh Sekretaris Daerah Muba Drs Apriyadi MSi yang di wakili oleh Asisten Bidang Admistrasi Umum Setda Muba Drs H Yusuf Amilin, yang pada kesempatan ini mengatakan terima kasih karena telah memilih Kabupaten Muba untuk melakukan kunjungan kerja yang dalam hal ini dapat dijadikan sebuah bandingan, bertukar informasi dan pembelajaran untuk Kabupaten OKU. 

"Adapun proses percepatan pembangunan di Kabupaten Muba terus dilakukan dengan meminta dukungan dan masukan dari pihak-pihak yang terkait termasuk dari warga Muba. Setelah itu dalam pembangunan tingkatkan pengendalian dan pengawasannya agar pembangunan berjalan dengan cepat dan tepat," bebernya.

Selanjutnya Yusuf menambahkan, "Jadi kunci dari kemajuan pembangunan yang cepat adalah, terjalinnya suatu komunikasi yang lancar dan baik antara Pemerintah Kabupaten untuk kemajuan bersama,"Ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT MSi Menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintahan Kabupaten Muba karena telah menyambut baik kedatangan kami. Dengan tujuan yang sangat besar kami datang ke Muba ingin belajar banyak hal terkait dari setiap aspek kesuksesan muba yang salah satunya adalah proses pembangunan.

"Banyak pembahasan serta tukar pendapat yang dikaji dalam pertemuan ini. Untuk itu sangat tepat memilih Kabupaten Muba untuk mendapatkan segala informasi yang ingin kita ketahui dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah. Semoga setelah pertemuan ini akan ada kelanjutan pertemuan lainnya, agar silaturahim dapat terus berjalan dengan baik," pungkasnya.(hsm) 

Read More

Lomba Mahir berbahasa Ingris Kajari OI

INDRALAYA.DS, -- Kejaksaan Negri Ogan Ilir tengah menyiapkan sebuah hajatan menarik bagi mereka yang menyukai Bahasa Inggris. Sebuah kompetisi berbahasa Inggris bakal digelar di Kejaksaan Negri Ogan Ilir bekerja sama dengan Unifersitas Sriwijaya dan LPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Targetnya, siswa siswi di semua jenjang pendidikan sekabupaten Ogan Ilir.

Acara bertajuk English Competition dalam rangka menyemarakan HUT RI Ke 75 ini akan dilaksanakan pendaftarannya mulai 11 Agustus 2020 hingga 12 Agustus 2020 nanti melalui Website Kajari Ogan Ilir http://kajari.oganilirkab.go.id dan https://s.id/ mahir INGGRISpelajar Pesertanya adalah seluruh pelajar di Sultra diantaranya SMA/SMK/MA, SMP/MTS, SD/MI dan tingkat universitas dengan berbagai perlombaan.

Ayo Ikuti Lomba Mahir Berhasa Ingris terbaik dalam rangka Hut RI ke 75 Di Kejaksaan Negri Ogan Ilir antar pelajar sekabupaten Ogan Ilir

Read More