KADIS PMD LAHAT BERTEKAD 362 KEPALA DESA DARI 24 KECAMATAN BEBAS DARI KORUPSI

LAHAT.DS,---  Ekman Mulyadi S,Sos meski baru  menjabat Kadis DPMD ( dinas pemberdayaan masyarakat desa) Kabupaten  Lahat baru seumur jagung, namun beliau bertekad untuk  362 Kades  di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Lahat bebas dari Korupsi, pada penyeleksian awal syarat menjadi Kades benar di perhatikan mutu dan kwalitas, setelah menjadi Kades dilanjutkan dengan Bimtek , dan Pendamping Desa benar di terapkan selaku pengawasan Desa.  Hal ini seperti.disampaikan beliau diruang kerjanya disela pertemuan dengan perwakilan Warga Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat 4/3.

Kadis DPMD merasa prihatin dengan menghilangnya Kades Tanjung Kurung Ilir dan  tidak melaksanakan fungsinya sebagai Kades, ketika ditanya Awak Media mengenai  mengenai kejelasan dari kasus ini dengan bijak beliau menjawab

" Memang benar Kades Tanjung Kurung Ilir Yulian selama 6 bulan tidak menjalankan roda pemerintahan, sesuai dengan Pasal 40 Undang- undang tentang Desa no 6 tahun 2014,  kita kaji ulang Kasus Julian ini, Kita tau bahwa Kades telah menggelapkan dana Desa untuk di usulkan pemberentian Kades yang telah sesuai dengan Perangkat Desa  ke Bupati dan di Verifikasi ulang. Kita tinggal tunggu Musdes Desa Tanjung Kurung Ilir dan ditandatangani Bupati, mengenai kasus kades biarlah hukum yang bertindak." Pungkas Kadis (Nih)

Read More

Kemenkominfo Bakal Evaluasi Smart City di Muba, Dinkominfo Lakukan Rakor Persiapan

MUBA.DS, - Pemerintah pusat terus melakukan program menuju Smart City yang telah dilakukan sejak 2018 lalu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) salah satu daerah yang terpilih dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Muba, Herryandi Sinulingga melalui Sekretaris Dinkominfo Dicky Meirando SSTP MH menyampaikan bahwa pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI akan datang ke Kabupaten Muba untuk menggelar pembahasan program evaluasi pelaksanaan Smart City sekaligus bimbingan teknis.

"Hal ini dilakukan untuk evaluasi sampai sejauh mana kesiapan Pemkab Muba menuju kota smart city. Dijadwalkan kegiatan akan digelar pada 17 Maret 2020, dilanjutkan peninjauan lapangan pada 17 Maret 2020,"ujar Dicky saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Dinkominfo Muba, Selasa (3/3/2020).

Dikatakan Dicky, dengan pelaksanaan pembahasan program evaluasi smart city, Kemekominfo RI melakukan tinjauan lapangan yang bertujuan memberikan pembimbingan cara melakukan evaluasi program Smart City.

Juga melakukan pemeriksaan kembali atau cross check terhadap hasil evaluasi yang diperoleh Pemkab Muba dalam kurun waktu 2018-2019. Sekaligus diharapkan dapat membantu daerah meningkatkan nilai evaluasi pada tahun 2020.

“Tujuan evaluasi ini di antaranya memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program smart city. Pembahasan program evaluasi dan bimbingan teknis Smart City ini tak hanya melibatkan Dinkominfo Muba, melainkan juga Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Muba yang masuk dalam master plan,"bebernya.

Rapat Kordinasi dihadiri Perangkat Daerah yang masuk dalam master plan Pemkab Muba menuju smart city,  yang meliputi BKPSDM, DPM PTSP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Apriadi SSos MSi menyambut baik akan rencana adanya kunjungan dari pihak Kemenfominfo dalam rangja menggelar pembahasan program evaluasi pelaksanaan Smart City sekaligus bimbingan teknis di Kabupaten Muba.

"Untuk Dinas kami dalam rangka menuju smart city kami sudah mempunyai aplikasi e-lebrary. Yaitu pelayanan berbasis online, mulai peminjaman buku, pendaftaran anggota perpustakaan bisa diakses melalui website,"jelasnya.(hsril

Read More

Gencar Sukseskan Prona Kinerja BPN muba Di Pertanyakan.??

MUBA.DS, -- Demi Kemakmuran dan kesejateraan , pemerintah pusat gencarkan dan sukseskan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), namun hal ini ternyata Diduga banyak permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara memanfaatkan celah didalam kepengurusan Administrasi dengan Diduga menarik biaya hingga mencapai ratusan ribu rupiah untuk satu sertifikat yang akan dibuat.

Diketahui, Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona adalah proses sertifikasi tanah secara massal yang dilakukan secara terpadu. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan tanah yang akan memberikan manfaat besar bagi pemiliknya.

Pada dasarnya, sasaran dari proyek ini adalah seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang diutamakan adalah masyarakat ekonomi lemah. Tentu saja, tujuannya agar urusan kepemilikan tanah dan sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas.

Kemudian, mengenai biaya yang dikenakan untuk sertfikat tanah Prona, hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria (Kepmeneg Agraria 4/1995).

Namun hal yang sangat disayangkan program ini seakan akan menjadi tempat Oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan Prona untuk meraup keuntungan berdalih biaya Administrasi pembuatannya. 

Selain itu, prosesnya pun terkesan sengaja diperlambat oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan didalamnya.

Hal itu terjadi disalah satu desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Tepatnya, di desa Air Putih Ilir kecamatan Plakat Tinggi. Salah satu Oknum tersebut adalah Diduga Mantan Kepala Desa Incumbent yang saat ini maju kembali sebagai Calon Kepala Desa Periode 2020-2026. 

Oknum Mantan Kades tersebut diduga menarik biaya kepada 40 Masyarakat desa, dengan jumlah biaya Rp. 600.000,-dengan cara pembayaran awal pembuatan Rp. 300.000,- dan akan ditarik kembali setelah sertifikat Prona selesai Rp. 300.000,-.

Di tempat terpisah Salah satu Masyarakat desa Air Putih Ilir kecamatan Plakat Tinggi yang namanya tidak ingin disebutkan di dalam pemberitaan edisi ini mengatakan, bahwa kami pernah diinstruksikan untuk pembuatan Sertifikat Prona pada Tahun 2016 lalu. Namun, ditarik biaya Rp. 600.000,- per satu sertifikat dengan jumlah pembuat sekitar lebih kurang 40 orang.

Seperti hal nya , Biaya Awalnya Rp. 300. 000,-. Namun, sampai periode masa jabatannya berakhir, hal ini juga masih belum ada titik penyelesaian, kami sangat menyayangkan sikap kades tersebut," ungkapnya kepada media ini, 04/03/2020).

Dilanjutnya bahwa hal ini juga sempat ada beberapa orang dari BPN terjun kelapangan untuk mendata masyarakat yang ingin melakukan pembuatan sertifikat, namun kami pertanyakan berkas-berkas yang telah kami kumpulkan kepada kades. Ternyata Oknum orang-orang BPN tersebut mengatakan, bahwa kami tidak tahu jika sudah ada penarikan-penarikan tersebut.

Selain itu Beberapa waktu lalu kami sempat mendapatkan kunjungan dari pihak BPN, secara langsung kami pertanyakan berkas yang telah kami kumpulkan, namun pihak BPN tidak tahu jika ada berkas-berkas masyarakat kami yang diajukan oleh Kades, hinggal saat ini sertifikat-sertifikat itu belum nampak barangnya, hal ini juga patut menjadi pertanyaan dimana kinerja dari BPN sehingga seakan akan tidak mengatahui dengan hal tersebut, dan juga kami berharap hal ini jangan sampai larut lebih lama," harapnya.

Sementara itu, dikutip dari Sekda Muba yang mengatakan bahwa Pemkab Muba menargetkan sebanyak 27.500 sertifikat tanah di tahun 2020.

" Kami mengapresiasi program yang dilakukan BPN Muba yang sudah berjalan beberapa tahun sejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk Muba sendiri sebanyak 27.500 sertifikat tanah yang ditargetkan Presiden RI untuk BPN Muba," terangnya.

Menyikapi hal ini, Sekda minta agar kiranya para camat dan para kades untuk partisipasi membantu kegiatan BPN dilapangan. "Pemkab Muba akan mendukung penuh program BPN supaya berjalan dengan baik dan mencapai target," jelasnya.(tim) 

Read More

Sidang Kasus Pencurian Sawit Terlihat Saksinya PLIN PlLAN

LAHAT.DS,--- Terkait dugaan pencurian sawit yang dilakukan Rojali Cs pada bulan November 2019 silam di areal Desa Mekar Jaya Eks Transmigrasi yang di Klaim oleh PT SMS miliknya.

Hari ini 3/3 pada persidangan ke tiga dengan agenda  menghadirkan keterangan saksi dari PT SMS yakni Apensi, Aris dan Sriworiyanto. Ada yang agak janggal pada sidang kali ini, pantauan Awak Media di ruang sidang  Chandra dipimpin Hakim ketua Martin SH.

Saksi Afensi terlihat plin plan menjawab pertanyaan hakim sempat ditanya dengan suara keras, dan dari saksi Sriworiyanto mengaku bahwa Lahan yang di panen ke 6 terdakwa milik PT SMS dan bukan milik warga Desa Mekar Jaya,  akhirnya persidangan ditutup dan dilanjutkan dengan tanggal 10 Maret mendatang.

Menanggapi hal ini Niko Poeyank selaku kuasa hukum dari ke 6 terdakwa angkat bicara " sungguh sangat disayangkan ucapan saksi dari saudara Sriworiyanto yang mengatakan Lahan yang dipanen tersebut milik PT SMS. Menurut Niko " Adanya dugaan bahwa lokasi Desa Mekar Jaya di Luar HGU menurut BPN Provinsi dan BPN Lahat berdasarkan hasil rapat pada 21 Februari yang bertempat di Disnaker Sumsel.

Pihak BPN akan suport Infuse ( meletakan kertas diatas kertas). menurut  Dinasker Provinsi tidak mungkin tumpang Tindih pada SKHPL tahun 1998- 401/ SK.III/1998 tanggal 7 Oktober  berisikan pengesahaan dan pengukuhan peningkatan 24 unit pemukiman asal transmigrasi menjadi Desa Definitip dalam Kabupaten daerah tingkat II Muba dan Lahat. Jadi kesimpulannya Lahan seluas 1666 H yang di klim milik PT SMS itu adalah lahan milik warga Desa Mekar Jaya jadi apa yang disampaikan Hakim ketua Martin SH pada sidang ke empat pada 3/3 di ruang sidang Chandra 2 itu tidaklah benar tolong dikaji ulang lagi " ujar Niko.

Lanjut Niko" suatu hal yang tidak mungkin lahan yang diterbitkan pada SK HPL yang sudah dipetakan bersama- sama dengan BPN tumpang tindih dengan HGU nomor satu milik Perusahaan. Bukankah sudah jelas data HGU pada peta ukur HGU nomor satu Wilayah HGU berlokasi di Desa Babat Baru dan Sido Makmur. Dan dalam waktu dekat tim  penyelesaian sengketa lahan Desa Mekar Jaya baik Provinsi Sumsel maupun Kabupaten akan turun melakukan peninjauan dan pengukuran ulang pada tanggal 29 Januari. Ini jelas mengada- ada perusahan tersebut" ungkap Niko.#Nih#

Read More

Peletakan Batu Pertama Pembanguan 12 Unit Perumahan Untuk Korban Banjir Bandang Oleh Wabup Lahat

LAHAT.DS,--- Wabup Lahat H.Haryanto SE, MM, MBA melaksanakan peletakan batu pertama untuk 12 unit rumah yang  hanyut akibat diterjang banjir bandang  di Desa Keban Agung Kecamatan Sebingkai.

13 rumah  unit yang mengalami rusak berat, diberikan bantuan sejumlah material dan uang.

“Bantuan ini berasal dari donatur perseorangan, organisasi, perusahaan, Pemprov Sumsel, dan Pemkab Lahat sendiri. Ini untuk meringankan beban para korban banjir,” ujar Wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA, Selasa (3/3).

Saat peletakan batu pertama pembangunan rumah, Haryanto mengatakan, lahan yang disiapkan sebanyak 12 kapling. Ukuran tanahnya 10×15 meter persegi, luas rumah 6×6 meter persegi, berpondasi batu kali, dinding bata merah, serta beratap seng.

“Yang jelas lokasi baru ini, aman dari banjir. Untuk 13 unit rumah yang rusak berat, kita berikan sejumlah material dan uang. Supaya mereka bisa membangun kembali,” kata Haryanto.

Kepala Dinas Perkim Lahat, Limra Naufan ST MT mengatakan "  lahan yang dulunya dihibahkan pada Pemkab kita bangun dengan listrik 450 hingga 900 watt.(Nih)

Read More

Penyerahan Referensi Baru Lagu" Asli Daerah Lahat Versi anak"

LAHAT.DS,--- Demi melestarikan budaya asli Bumi Seganti Setungguan yang semakin hari semakin tergerus oleh arus moderenisasi, untuk itulah Seniman Lahat berdarah Jawa merasa memiliki Budaya Lahat. Dengan menulis sejarah selain itu juga membuat Album  Referensi  baru lagu- lagu  daerah Lahat  versi anak- anak.

Bertempat di Kantor Perpustakaan daerah Lahat  Selasa 3 Maret 2020 digelar  Penyerahan Referensi Baru Lagu" Asli Daerah Lahat Versi anak" yang merupakan hasil karya dari seorang Penggiat Wisata,Seni dan Budaya Kab.Lahat " Fran Supardi" yang diserahkan langsung oleh beliau kepada Kadis Perpustakaan Kabupaten .Lahat Elfa Edison SiP.

Menurut Kadis " Apresiasi yang setingginya kepada Fran  Supardi, yang telah turut serta dalam membangun serta melestarikan Budaya Kabupaten Lahat. Semoga karya ini bermanfaat dan tidak hilang ditelan zaman " Harap  Elfa Edison.
(Nih)

Read More

Ketua DPRD OI Soeharto HS,SH hadiri Komitmen Bersama Zona Integritas Polres OI dilanjutkan acara Pelantikan PNS serta Silatuhrahmi dengan PWI OI

INDRALAYA.DS, --- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ogan Ilir Soeharto HS,SH menghadiri acara Komitmen Bersama Zona Integritas di Polres Ogan Ilir, yang selanjutnya menghadiri Pelantikan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemkab Ogan Ilir serta ketua DPRD melakukan acara silatuhrahmi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Ogan Ilir, Selasa (03/03/2020).

Kegiatan yang dihadiri ketua DPRD OI Soeharto HS,SH di Polres Ogan Ilir merupakan komitmen bersama melanjutkan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan birokrasi bersih melayani (WBBM).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kab. Ogan Ilir HM.Ilyas Panji Alam, Kepala Kejaksaan negeri Ogan Ilir, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim OKI/OI,KUBE OI, MUI OI, dan Kepala Desa dalam Wilayah Indralaya Utara. Dan kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatangan bersama oleh Ketua DPRD OI, Bupati OI, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim. Dan unsur lainya.

Setelah menghadiri kegiatan di Polres Ogan Ilir, Ketua DPRD menghadiri acara pelantikan CPNS menjadi PNS di Pemkab Ogan Ilir yang dihadiri juga oleh Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir dan Dandim 0402 OKI/OI. Dan CPNS yang dilantik sebanyak 166 orang dari berbagai formasi dan telah dilakukan sumpah jabatan.

Berlanjut dari acara dipemkab Ogan Ilir, Ketua DPRD OI Soeharto melaksanakan kegiatan silatuhrahmi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Ogan ilir dirumah makan sederhana Indralaya. Red

Read More

SMK PGRI Tanjung Raja Gelar Pelatihan Guru dan Sosialisasi Kurikulum untuk SMK ,Ini kata Pimpinan Thamrin Brothers

INDRALAYA,DS - Puluhan Guru SMK se Kabupaten Ogan Ilir dan OKI mengikuti pelatihan selama 2 hari ,Selasa (3/03/2020) di Aula SMK PGRI Tanjung Raja Ogan Ilir.

Puluhan guru tehnik otomotif yang tersebar di Kabupaten OI dan OKI itu akan mengikuti pelatihan Guru dan Sosialisasi Kurikulum SMK Binaan Yamaha Provinsi Sumatera - Selatan selama 2 hari,pelatihan tehnik otomotif dengan instruktur langsung dari Thamrin Brothers tersebut membahas tehnik otomotif sepeda motor baik secara teori dan praktek.

Wahidin Pimpinan Thamrin Brother Divisi After Sales mengatakan, Divisi Untuk sepeda motor hanya yamaha yang dipegang oleh PT Thamrin Brother ,"ya, sejak tahun 2007 kami meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ,kerjasama dengan SMK itu salah satu target kami dalam kerjasama ,khususnya kualitas tehnik sepeda motor,"katanya.

Ditambahkannya, Fasilitas A semua standar produksi di Sumsel SMK PGRI 2 sebagai pilot projecknya,"untuk SMK PGRI Tanjung Raja menjadi pilot project Yamaha Thamrin Brother karena di Sumsel dan Bengkulu baru SMK PGRI Tanjung Raja yang memiliki bengkel kerjasama dengan Thamrin Brothers,"ujarnya.

Terpisah Abdul Rasyid M.Pd menyampaikan Apresiasinya Kepada pihak PT Thamrin Brothers yang telah menyukseskan acara ,"Kami sangat bangga sekali atas apresiasi PT Thamrin dengan kegiatan ini, dari awal kita sudah Memorandum Of Understanding (MOU),Alhamdulillah ini sudah terwujud dan grand openingnya besok lusa,"cetusnya.

Ini merupakan peluang bagi SMK lain untuk membuka kerjasama dengan PT Thamrin,"nanti silahkan dialog dengan pihak PT Thamrin bagaiman caranya menjalin kerjasama,"ujarnya.


Selain itu, ia juga mengharapkan baik dengan PT Thamrin Brother, dan SMK PGRI terutama dengan peserta pelatihan nanti dapat mengikuti dengan sungguh - sungguh pelatihan yang digelar selama 2 hari,"ya harapannya yang mana hasil dari pelatihan ini nanti dapat dikembangkan dengan peserta didik dosekolah masing - masing,"terangnya.(drs).

Read More

Muba Bakal Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI dan SMA Taruna Nusantara

Kepala Ajendam II Sriwijaya Bakal Kunjungi  Kabupaten Muba

MUBA.DS, - Kabar gembira bagi seluruh pelajar di Kabupaten Musi Banyuasin yang bercita-cita bergabung bela negara dengan menjadi tentara, kesempatan terbuka luas dan harus dimanfaatkan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawa Komando Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dalam waktu dekat ini, bakal menyambut kunjungan Kepala Ajendam II Sriwijaya Kolonel Caj Andri Daniel, SIP MH.

Kunjungan tersebut dalam rangka  sosialisasi penerimaan taruna akademi Militer, PPK, dan Siswa Taruna Nusantara dan akan dilaksanakan di Opproom Pemkab Muba Rabu besok pada tanggal 4 Maret 2020. Demikian laporan kepala Kadisdikbud Muba Musni Wijaya, SSos, MSi saat diwawancarai Dinas Kominfo Muba, Selasa (3/3/2020).

Menurut Musni, acara bakal diramaikan oleh ribuan peserta dan tamu undangan yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa-siswi SMP, SMA/SMK.

"Terkait dengan adanya kegiatan ini, kami mohon bantuan dan dukunganya dari semua pihak untuk mensukseskan acara ini,"ungkapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi  MSi dalam arahannya, menghimbau kepada Kepala OPD yang terkait untuk mendukung serta mempersiapkan semua keperluan agar  sosialisasi tersebut terlaksanakan dengan baik dan sukses.

"Saya minta kepada semua pihak terkait laksanakan persiapan dengan baik sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Mari kita bekerjasama dan sama-bekerja sehingga pelaksanaan ini bisa dilakukan dengan lancar dan sukses,"tegasnya.(ril)

Read More

Bupati Ogan Ilir Hadiri Apel Zona Intigeritas WBK Dan WBBM Di Polres

INDRALAYA.DS, -- Kapolres Ogan Ilir AKBP Imam Tarmudi.SIK, MH memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan penandatangan pakta integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kegitan dilaksanakan di halaman Mapolres Ogan Ilir, Jalan Lintas Barat Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Selasa, (3/3/2020). Dihadiri Bupati OI HM.Ilyas Panji AlamSE,SH,MM, Ketua DPRD H.Suharto SH, Kepala Kejaksaan Negri OI Adi Tyogunawan,SH,MH,Dandim 0402 OKI/OI Letkol.Czi.Zamroni.S.sos,Kepala Pengadilan KA Eddy Daulatta S,SH,MH, Negri, Ketua FKUB Kabupaten OI H. M Rido,S.Ag, Perwakilan MUI Kabupaten OI,Forum Kepala Desa Kabupaten OI,Tamu Undangan lainnya dan Insan pers.

Kapolres OI, AKBP Imam Tarmudi.SIK,MH dalam arahannya mengatakan, bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Disebutkannya, dalam membangun zona integritas ini berpedoman kepada perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019, Tentang perubahan atas peraturan Menteri PANRB nomor 52 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan instansi pemerintah.

“Pencanagan ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik,”ucap Imam.

Menurut Imam, Polres Ogan Ilir sudah pasti ingin mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada kementrian/lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat. Agar mendapat prestasi wilayah bebas dari korupsi, kolusi dan nepoisme.

Tetapi untuk mencapai tujuan ini bukanlah hal yang mudah dan harus diakui masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan Polri yang lebih baik lagi. Mengingat masih ada oknum Polri yang melakukan kesalahan atau pelanggaran

“Dengan pencanagan zona integritas ini, mari kita saling mendukung dan bekerjasama dalam meningkatkan pelaksanaan tugas demi terwujudnya perbaikan nyata dimasa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Sehingga terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat,” sebut Imam.

Usai kegaitan apel bersama dilaksanakan penandatangan paktaintegritas diatas sepanduk yang diawali olek Kapolres OI dan Bupati OI, Kajari OI,Dandim,KA Pengadilan Negri, Ketua DPRD OI. Red

Read More