Polres Muara Enim Berkomitmen dibidang pelayanan

LAHAT.DS, -- Kegiatan Asistensi ZI menuju WBBM Oleh Polda Sumsel di Polres Muara Enim. Kamis (30/01/2020)

Kegiatan berlangsung bertempat di Ruang Rupatama Polres Muara Enim, yang dihadiri oleh  Tim Asistensi ZI menuju WBBM dari Polda Sumsel yang dipimpin oleh AKBP Herwannsyah Saidi selaku Kabag RBP.

Peserta kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Muara Enim Akbp Afner Juwono, SH.,S.ik.,MH, Para Kabag Polres Muara Enim, Para Kasat dan kasi Polres Muara Enim, Kapolsek Tanjung Agung, Kapolsek Rambang Dangku dan operator ZI Polres Muara Enim.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan pengecekan ruang Monitoring Center yang akan menjadi Produk unggulan Polres Muara Enim dalam Berkomitmen dibidang Pelayanan menuju WBBM, disamping membangun konsep dalam memberikan jaminan keamanan di wilayah Kota Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dibangun di wilayah Tanjung Agung.

Kapolres Muara Enim Akbp Afner Juwono, SH.,S.ik.,MH menyebutkan Polres Muara Enim Berkomitmen akan meningkatkan semua pelayanan publik  di Polres Muara Enim.

Komitmen ini didasari dari pimpinan yaitu Kapolres dengan didukung seluruh personil Polres Muara Enim, tutup Kapolres muara Enim.


Muara Enim, 30 Januari 2020.
Subbag Humas Polres Muara Enim.

IG      : Polresmuaraenim.
TW    : POLRES MUARA ENIM.
FB.    : Humas Polres Muara Enim.

Laporan: NIH
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Kadis Dukcapil Serahkan 242 E- KTP Bagi Korban Banjir

LAHAT.DS, --- Yhon Tito SH, MM  hari ini Kamis 30/1 menyerahkan KTP-E dan Kartu Keluarga sebanyak 242 lembar kepada warga terkena korban  banjir  bandang yang terjadi di Kecamatan Kikim Timur beberapa waktu lalu.

Penyerahan ini diberikan secara simbolis kepada  Penjabat Kades  Gunung Kembang  Mahkota Saya SPd dan Kades Desa Tanda Raja Herman, diserahkan di kediaman Kades Gunung Kembang.

Menurut Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Yhon Tito SH, MM " penyerahan KTP dan KK ini diberikan kepada korban banjir mengganti Identitas yang hilang, karena Identitas mereka sudah rusak terkena banjir dan tak sempat diselamatkan, kebetulan blangko KTP ada dan langsung kita cetak setelah selesai langsung kita serahkan " tutur Kadis Duk Capil.

Menurut Yhon Tito SH, MM Identitas KTP dan KK sangat lah perlu sebentar lagi anak- anak anak memasuki tahun ajaran baru tentu saja memerlukan KTP dan Kartu Keluarga orang tuanya, Dinas Dukcapil Lahat terus akan melayani masyarakat Bumi Seganti Setungguan secara maksimal " tandas Kadis Dukcapil.

Laporan: Novita/ Idham
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Dr.Erlindah Mkes : Untuk Saat ini Belum Ada Pasien Terjangkit Virus Colona di RSUD Lahat.

LAHAT.DS,-- Viralnya virus Corona yang telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat baik dikalangan menegah keatas hingga kalangan menegah kebawah yang ada diselururuh pelosok Negeri,dimana Virus Colona ini meyebar bisa dimana saja dan melalui apa saja

berbagai isu yang berkembang dikalangan masyarakat virus Colona juga sudah masuk diwilayah Propinsi Sumatera Selatan dan telah meyebar di17 Kabupaten Kota di Sumsel

Dengan adanya isu miring terkait Virus Colona yang telah meyebar di 17 Kabupaten Kota dalam wilayah Sumatera selatan .

awak media mencoba mengkonfirmasi ke Direktur RSUD Kabupaten Lahat dan mendapat tangapan dengan Stetmen RSUD Kabupaten Lahat belum menemukan ada Pasien yang terjangkit atau terkena virus Colona.

Hal ini disampaikan Dr.Erlindah Mkes Direktur RSUD Lahat, ia megatakan
30/1 Untuk saat ini belum ada pasien yang terjangkit virus corona di RSUD lahat,namun kita dari pihak RSUD tetap waspada Katanya singkat.

Laporan:Idham/Novita
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Asisten 1 Lahat Hadiri Penandatanganan Fakta Integritas di Lapas.

LAHAT.DS,--- Rudi Thamrin SH selaku Asisten 1 Lahat mewakili Bupati Lahat menghadiri penandatanganan Fakta Integritas di Lapas Kelas 2 Lahat pada Kamis 30/1

Kegiatan ini bertujuan demi terciptanya Iklim Zona Wilayah bebas Korupsi di Wilayah melayani ( WBK/WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Lahat

Kalapas Lahat Maliki SH, MH
Pencanangan Zona Integritas ini sesuai dengan Peraturan Menteri 52 tahun 2014 dimana setiap wewenang dapat memperoleh WBK ini. Beliau berharap adanya kontrol dari Polres Lahat pada pukul 10 malam disaat petugas lengah penghuni Lapas di khawatirkan keluar karena lokasi sekitar Lapas dekat dengan Pasar dan Kantor BBM.

Bupati Lahat Cik Ujang diwalili Asisten 1 Rudi Thamrin SH berharap dengan dibawah kepemimpinan Kalapas yang baru diharapkan Lapas kelas 2 Lahat semakin terencana, pemasyarakan merupakan penyiapan kepada Napi untuk mendidik, membimbing serta membina awalnya kondisi ketakwaan, Intlektual serta daya pikirnya nantinya setelah keluar dari binaan nanti bisa membaur kembali dimasyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila. Selamat berjuang semoga Lapas Lahat mendapat Predikat WBK " ujar Asisten 1. Menurut Asisten Zona Integritas ini harus memenuhi syarat dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi yang dilakukan Kemenhum HAM.

Sementara itu Kapolres Lahat AKBP Irwansyah, Sik, SH, MH, CLA menurut Kapolres bahwa kegiatan Zona Integritas ini merupakan suatu keharusan, kami dari Polres mberikan dukungan kepada Kalapas agar terciptanya Zona Integeritas

Kegiatan ini dihadiri  juga oleh Kapolres AKBP Irwansyah, Sik SH, MH, CLA, Dandim 0405 Lahat Letkol Sungudi MSi. Kepala BPS diwakili Jhoni Tupandega SE, Ketua Pengadilan Negeri Yoga, Kakanmenag, Kajari Lahat diwakili Kasi Pidum Variska, 

Laporan:Novita/Idham
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Camat Lahat" Diharapkan Kepada Kades Mengelola Keuangan Desa Secara Akuntabel"

LAHAT.DS,--- Mewujudkan Pembangunan  selaras dan merata dan bebas dari Korupsi seorang pemimpin Desa serta
 Perencanan program dan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran, maka seluruh Kades, Operator serta perangkatnya dalam Kabupaten Lahat mengikuti bimbingan Tehnis.

Kecamatan Lahat juga mengikut kegiatan tersebut, Zubhan Awali S,STP, MSi selaku
 Camat Lahat  mengharapkan kepada penjabat pengolalahan Administrasi Desa dapat secara teliti dan seksama menjalankan berbagai tahapan dalam penyusunan RAPBDes. Sehingga nantinya tergambar kelayakan suatu program tersebut dari segi pendanaan, kelayakan tehnis dan pertanggung jawaban yang Akuntabel. (30/1)

Lanjut Camat “Dengan kegiatan ini, diharapkan tidak ada lagi istilah ngupah dalam pembuatan ABPDes dan Siskuedes ( sistem Keuangan Desa) serta pengeloaan dana desa dilakukan secara mandiri di desa masing masing, karena sudah banyak contoh Kades yang terjerat kasus dana desa hingga ke ranah hukum " tandas Zubhan

Laporan:HNI
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Gara- Gara Postingan Di Medsos Seorang Ibu Harus Minta Maaf Di Medsos

LAHAT.DS, -- Berhati- hatilah bila berbicara dimedia Sosial nanti anda kena delik undang- undang ITE, seperti dilakukan salah seorang ibu rumah tangga bernama YN 32 tahun alamat Desa Talang Telang Merapi. Harus berusan dengan pihak berwajib.

Beruntung  Yohn Tito SH.MM  selaku Kadis Dukcapil tidak melanjutkan ke ranah Hukum  kepada Awak Media 29/1 " ibu ini telah mencemarkan nama baik Dukcapil bahwa telah menulis status di Fesbok di Group Cik Ujang Bersatu tanggal 28 Januari 2020 bahwa Dinas Dukcapil telah memungut biaya percetakan E- KTP sebesar RP 50.000 kepada Oknum Pegawai Dukcapil, padahal itu gratis dan tidak benar " ujar Yhon tito.

Lanjut Yhon tito " ibu ini telah mencemarkan nama baik Dinas Dukcapil padahal kami sudah melayani dengan benar, hendaknya masyarakat jangan asal Posting di Medsos" pungkas Kadis Dukcapil

Laporan: Novita/ Idham
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Ketua DPRD Dan Anggota Kabupaten Ogan Ilir Berikan Asresiasi Transformasi Pertanian

INDRALAYA.DS, -- Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) untuk melakukan transformasi dibidang pertanian di tahun 2020 mendapat apresiasi dari anggota dewan di Bumi Caram Seguguk ini. Karena salah satu tujuan dari program unggulan Pemkab ini untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan petani.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD OI Suharto, SH., saat dibincangi awak media, terkait rencana Bupati OI HM Ilyas Panji Alam untuk melaksanakan transformasi pertanian mulai tahum 2020 ini, Rabu (29/1/2020).

“Kalau program itu untuk meningkatkan hasil pertanian bagi kalangan petani, tentu saja anggota DPRD OI selaku wakil rakyat sangat mengapresiasi program tersebut,” kata politisi Partai Golkar OI ini.

Menurut Suharto, transformasi pertanian itu suatu proses perubahan dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Artinya program yang direncanakan Pemkab OI merupakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kita harapkan program ini nantinya bisa memperbaiki perekonomian rakyat. Intinya apa pun program pemerintah asal untuk kepentingan rakyat banyak pasti kita dukung,” jelas anggota legislatif tiga periode ini.

Alasan lain Ketua DPRD OI ini mendukung transformasi pertanian, juga ada upaya pemerintah untuk memanfaatkan lahan tidur rakyat yang ada di pedesaan.

“Memang kita akui, rakyat kita di OI ini banyak memiliki lahan, tapi tidak mampu memanfaatkan menjadi lahan pertanian akibat tidak punya modal. Nah, sekarang pemerintah siap membantu segalanya, mulai bibit padi, pupuk serta pengolaan lahan dengan sistem modern,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian OI H. Hasnandar Setiawan menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan transformasi pertanian ini sebanyak Rp1,5 Miliar. Sedangkan untuk pembuatan master plan di 16 kecamatan, pihaknya bekerja sama dengan Unsri dan UGM.

“Dari dana ini kita akan membeli pupuk, padi dan penyewaan ekskavator untuk 25 Hektar lahan, pembuatan Irigasi atau saluran air. Insha Allah pada 4 Februari 2020, program ini akan di launching dengan mengundang tiga Menteri RI,” paparnya dihadapan Sekda OI beberapa waktu lalu. 

Laporan : Snd

Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Miris Balai Desa Mekar Jaya Seperti Kandang Kambing

LAHAT.DS,--- Desa Mekar Jaya merupakan salah satu Desa terisolir di Kabupaten Lahat tepatnya di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, penelusuran Awak Media di lokasi menemukan berbagai fakta mengejutkan.

Desa yang dahulunya Eks Transmigrasi binaan Dinas TransmigrasiKependudukan Pemkab Lahat terlihat masih sangat terbelakan. Jaringan listrik tidak ada, akses jalan begitu tragis ditambah WC penduduk memprihatinkan jauh dari kata sehat.

Menurut KS 37 tahun salah seorang warga Desa membeberkan hal ini kepada Awak Media 29/1 " Sudah tiga tahun
Bambang Kades Desa Mekar Jaya sudah tiga tahun menjabat  namun 93 kk versi kaxes namun berbanding terbalik kenyataan dilapangan menurut  Ks 27 tahun jumlah wargq sebenarnya dahulunya berjumlah 300 Kk sekarang hanya tinghal 64 Kk,  karena tidak tahan dengan keadaan didesa ini sudah 3 tahun menjabat Kades tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini.

Hingga berlarut- larut, lihat saja bangunan didesa  kami ini tidak ada pembangunan,  padahal dana Desa dikucurkan setiap tahun besar. Balai Desa seperti kandang kambing dengan plapon sudah bolong apalagi Wc nya seperti kubangan tikus, apalagi mau menyelesaikan masalah ini, padahal hari ini kita kedatangan Sekda H. Januarsyah, semoga pak sekda terbuka matanya dengan kondisi kami ini " ujar Ks (Novita/ Idham)

Read More

PROSES HUKUM KETUA NCW LAHAT TERUS BERGULIR

LAHAT.DS, - Berdasarkan surat Kepolisian Resort Lahat tentang penetapan tersangka dengan nomor: S. Tap/03/1/2020/Reskrim. Dodo Arman telah ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dugaan tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 335 KUHPidana.

Dengan demikian, sejak keluarnya surat tersebut yang bertanggal 23 Januari 2019, yang bersangkutan (Dodo Arman) dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Saat dikonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Lahat melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bani Ginting mengatakan bahwa untuk hal tersebut memang benar sudah masuk SPDB dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Lahat.

"Iya SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan sudah masuk ke Kejaksaan Negeri. Untuk proses lanjutannya itu ranah kepolisian. Surat tersebut hanya sebatas pemberitahuan," ujar Bani Ginting. Rabu (29/01).

Sementara itu Kapolres Lahat AKBP Irwansyah melalui Kasatreskrim AKP Herry Yusman, SH mengatakan bahwa proses penyidikan sudah berjalan.

"Dalam waktu dekat kita akan panggil yang bersangkutan, sesuai prosesur," ujarnya singkat.

Laporan: HNI
Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More

Tiga Kecamatan di Muba Bakal Miliki SPBU BBM Satu Harga

MUBA.DS, -- Pembangunan SPBU bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang saat ini mulai digarap di seluruh Indonesia langsung disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Bahkan, dalam waktu dekat Kabupaten Muba telah mendapatkan jatah tiga SPBU BBM satu harga dari BPH Migas untuk pembangunan di Kecamatan yakni di Kecamatan Plakat Tinggi, Keluang, dan Babat Toman.

Tidak berhenti sampai disitu saja, Bupati Muba Dodi Reza juga berencana bakal melobi BPH Migas untuk pengusulan pembangunan SPBU BBM satu harga di setiap Kecamatan yang ada di wilayah Muba.

"Dengan adanya keberadaan SPBU BBM satu harga di tiap Kecamatan di Muba dapat lebih memudahkan kebutuhan warga, dan saat ini sedang saya usulkan kebutuhan tersebut langsung ke BPH Migas," ungkap mantan Pimpinan Komisi VI DPR RI itu.

Kegetolan Bupati Muba Dodi Reza mengusulkan pembangunan SPBU BBM satu harga di tiap Kecamatan di Muba tersebut juga dapat terlihat dengan diutusnya Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Setda Muba, Yusman Srianto, didampingi Kabag Perekonomian, SDA, dan Kerjasama Daerah, Sugeng Riyadi untuk menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pembangunan Penyalur BBM 1 harga di Auditorium BPH Migas Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dodi juga menambahkan Pemkab Muba berkomitmen membantu perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan Badan Usaha Penugasan dan PT. Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga.

Sementara itu, Kepala Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengatakan bahwa Tahun 2020 ada 83 lembaga penyalur (SPBU) BBM satu harga yang akan dibangun di seluruh Indonesia dan berharapa Pemerintah Kabupaten berkomitmen membantu dan mempercepat segala bentuk perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dia juga menambahkan untuk sama sama mengawasi nantinya jalannya pelaksanaan penyaluran BBM satu harga dari penyelewengan dikarenakan BBM satu harga hanya untuk masyarakat di wilayah Terdepan,terluar,dan tertinggal. 

Laporan : Hsm/rls

Redaksi.www.dutasumsel.com

Read More