(Mata Kuliah Isu terkini di bidang AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya).
Indonesia menjadi salah satu negara berkambang yang memiliki peningkatan terhadap perokok. Sejalan dengan laporan dari (SEATCA) indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean yakni 34% dari total penduduk indonesia atau sekitar 66,19 juta orang pada tahun 2016. Dari total penduduk indonesia perokok pada usia belia yang menjadi sorotan, dimana angka selalu menunjukan peningkatan perokok usia belia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi merokok pada anak yang berusia 10 hingga 18 tahun mencapai 9,1%. Jika populasi pada kelompok usia itu sekitar 40,6 juta jiwa, maka sudah ada sekitar 3,9 juta anak yang merokok.
Berdasarkan data yang dihimpun Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), anggaran keluarga miskin menjadi lebih hemat dan sehat bila cukai rokok naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006-2017 menunjukan, belanja rokok menjadi peringkat kedua dalam daftar pengeluaran rumah tangga tertinggi dalam kelompok masyarakat miskin di perkotaan dan pendesaan. Dalam kenaikan cukai rokok ini tentu saja akan menghemat atau mengurangi belanja rokok sehingga masyarakat akan mengurangi untuk merokok. Merokok sendiri memberikan dampak yang cukup besar, bukan hanya terhadap perokok aktif namun juga perokok pasif memiliki risiko yang tinggi untuk terkena dampak dari asap rokok. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lebih dari 40% perokok meninggal dikarenakan penyakit tidak menular (PTM) salah satunya penyakit paru-paru seperti kanker, stroke, dan penyakit pernapasan kronis.WHO tahun 2017 mengatakan bahwa di dunia setiap tahun terjadi kematian akibat PTM pada kelompok usia di 30-69 tahun sebanyak 15 juta. Sebanyak 7,2 juta kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70% kematian tersebut terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini melarang rokok dijual ketengan, tetapi faktanya banyak warung yang menjual rokok per batang.Salah satu faktor yang mendukung masyarakat untuk merokok adalah adanya iklan rokok itu sendiri baik iklan rokok yang ada di tempat-tempat umum, di internet maupun yang ada di televisi. Upaya Pemerintah untuk mendorong pelarangan total iklan rokok tertuang dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu juga, PP 109/2012 mewajibkan pemerintah daerah membuat peraturan daerah (perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dan saat ini ada sebanyak 19 provinsi dan 309 kabupaten/kota di Indonesia sudah menerapkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di sejumlah wilayahnya.
Pemerintah juga giat melakukan upaya-upaya dalam memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu menjadikan Rumah Sehat bebas asap Rokok menjadi indikator dalam program PIS - PK. Indikator yang dituliskan adalah " Perilaku Sehat: Tidak ada keluarga yang merokok" hal ini tentu patut di apresiasi melihat kondisi perokok di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Selain itu, Pemerintah juga mendirikan klinik berhenti merokok disetiap kabupaten /kota. Klinik ini berupaya membantu para perokok aktif untuk berhenti merokok berdasarkan tahap demi tahap serta konseling dari para ahli.
Redaksi.www.dutasumsel.com
