Akibat Rekonsiliasi Politik Rusak Penegakan Hukum
Rancangan kerusuhan 22-25 Mei 2019 yang gagal total. Bravo Polri/TNI yang sigap dan taktis. Polri berhasil mengendus sampai ke aktor intelektualnya. Namun, sayangnya atas nama rekonsiliasi politik, para perusuh, para begundal, para pembunuh secara sengaja, kelompok khilafah yang akan menjerumuskan adu domba polisi membunuh demonstran, mereka tidak dihukum.
Komjen Polisi M. Iqbal pun gagal mengumumkan aktor intelektual kerusuhan yang nyaris membuat perang saudara itu. Bahkan para perusuh anarkis pun sampai kini tidak jelas – bahkan mungkin telah dibebaskan. Atas nama rekonsiliasi politik. Maka mereka tidak kapok. Tidak jera.
Tak pelak. Eks Kampret alias Kadal gurun dan Taliban turun di jalanan. Tujuan mereka jelas untuk menjatuhkan Jokowi. Sahih. Mahasiswa yang bergerak sangat berbahaya karena berpotensi ditunggangi oleh Khilafah, HTI, Ikhwanul Muslimin, dan kaum Monaslimin, koruptor, dan para pengkhianat bangsa.
Saya sore tadi datang. Melihat. Indikasi ditunggangi semakin besar. Bukan hanya di depan gedung DPR/MPR. Dari sekitaran tampak Gedung DPR/MPR, logistik disediakan oleh gerakan Khilafah. Mereka tak segan memaksakan diri masuk, walau harus menggeser barikade beton. Dengan atas nama agama, mereka mengintimidasi Polisi dan TNI. Untung mereka sabar. Dari tampilan cingkrang, jidat hitam, plus jenggot, dan omongan bergaya agamis, mereka adalah confirmed khilafah.
Salah Antisipasi
Gerakan membakar hutan benar terjadi. Inisiasi pembakaran sudah sejak Februari 2019. Sayangnya antisipasi kurang. Ini harus disadari sepenuhnya. Memang di dalam tubuh pemerintahan, entah itu gubernur, bupati, camat, lurah, disinyalir banyak sekali eks Kampret, kadal gurun, dan Taliban. Tentu mereka akan ogah-ogahan bekerja. Jangankan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Mendukung kinerja Jokowi pun mereka oposan. Enggan.
Begitu kekeringan maksimal, ditambah kekalahan kontestasi politik, maka kebakaran hutan dan lahan adalah kesalahan Jokowi. Itu yang disebut oleh Kampret. Juga Fadli Zon. Akibat teriakan Zon, maka para eks Kampret pun selfie dan foto-foto di lahan kebakaran. Senang. Tujuannya mendiskreditkan Jokowi.
Secara sistematis revisi UU KPK dan revisi KUHP dijadikan polemik. Terlepas dari kesalahan akibat tidak ada sosialisasi. Mana pasal yang direvisi. Mana yang tidak. Apa tujuannya.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gagal berperan menjadi PR Pemerintahan Jokowi-JK. Gagal. Yang lumayan berhasil bidang informatika – jaringan internet. Akibatnya? Pelintiran informasi lebih dominan.
Kondisi ini ditambah lagi bebalnya DPR untuk memaksakan revisi. Bahkan pengesahan revisi KUHP secara serampangan dan tergesa-gesa. Lagi-lagi sembrono. Ini terbukti dari 11 pasal yang sangat Jokowi sudah ingatkan untuk ditunda. DPR tetap tidak sensitif. Maka demo makin membesar.
Pendukung Jokowi Terpecah
Untuk kali pertama Netizen waras pendukung Jokowi terpecah. Bahkan dalam satu ruangan relawan yang sama. Tentu karena ada kepentingan. Entah apa. Yang jelas, di tengah rancangan menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 20 Oktober 2019, gerakan untuk tidak melantik Jokowi bergema. Itu bergema di Yogyakarta.
Para mahasiswa itu tak sadar telah dimanfaatkan oleh gerombolan kadal gurun, Taliban, Monalismin, yang mirip dengan ketika KAMI – saya ikut terlibat penggulingan eyang saya Presiden Soeharto di 1998 – ditunggangi oleh Amien Rais. Tak disangka dia adalah wujud provokator. Kadal gurun. Rakyat paham.
Hindari Korban Tewas
Maka menghadapi provokasi demo-demo di depan DPR – dengan selebaran dan ajakan viral melalui media sosial – dibutuhkan martir. Ada yang tewas. Setelah pembunuhan di 22 Mei 2019 gagal total. Kini mereka akan melakukan pola yang sama.
Perlu diwaspadai upaya membuat martir dari pendemo. Satu nyawa saja melayang maka akan dikapitalisasi menjadi isu seperti Mei 1998. Jokowi jadi target.
Polisi dan TNI pasti akan menahan diri menghadapi mahasiswa di DPR. Yang penting adalah Polri dan TNI menjaga gedung DPR dan obyek vital dari gerakan mahasiswa yang sudah disusupi khilafah tersebut.
Oleh sebab itu maka, tak ada jalan lain. Para relawan Jokowi dan pendukung Jokowi. Pencinta demokrasi. Pembela NKRI harus siap-siap bergerak melakukan perlawanan terhadap gerakan khilafah yang menunggangi mahasiswa tersebut.
Sekali lagi. Yang harus dihindari adalah jatuhnya korban. Persis seperti kasus 22 Mei 2019 lalu. Polri dan TNI bertindak taktis. Tanpa peluru tajam. Hingga rancangan membuat kerusuhan menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin 20 Oktober 2019 dapat ditekuk.
Penulis: Ninoy N Karundeng
Redaksi.www.dutasumsel.com
